Iran: Tolong Jangan Politisasi Krisis di Lebanon

Kementerian Luar Negeri Iran berkomentar setelah pimpinan negara-negara di dunia menjanjikan 300 juta dolar AS atau sekitar Rp443 miliar bantuan kemanusiaan yang akan diberikan langsung kepada rakyat Lebanon. Dikutip dari AlJazeera, Iran mendukung segala bentuk bantuan kemanusiaan yang diupayakan dunia, namun semua itu hanya akan sia-sia saja jika pemerintah Amerika Serikat tidak mencabut sanksi ekonomi yang diterapkan kepada Lebanon.

Sanksi itu diberikan AS karena keterlibatan Hezbollah yang terindikasi sebagai kelompok teroris oleh Washington dan partisipasi mereka di sebagian besar gejolak politik Lebanon. Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Abbas Mousavi, menegaskan jika Amerika Serikat memang benar-benar serius dengan ucapan mereka untuk ikut serta membangun Lebanon kembali, maka Pemerintah AS harus menunjukkannya dengan pencabutan sanksi ekonomi yang melemahkan Lebanon. 

Setelah ledakan di Pelabuhan Beirut yang menewaskan ratusan orang dan melukai ribuan orang lainnya pada 4 Agustus 2020, Pemerintah Iran melihat adanya indikasi permainan politik yang sedang digalangkan beberapa negara. Menurut Iran, Krisis Lebanon yang sudah diperparah karena kasus korupsi, melemahnya ekonomi, dan Ledakan Beirut, menjadi ladang politisasi negara-negara asing yang coba menjamin kepentingannya dapat terpenuhi di Lebanon, dilansir Reuters.

Pernyataan ini muncul setelah kedatangan Presiden Prancis, Emmanuel Macron, ke Lebanon dua hari setelah Ledakan Beirut dan Turki yang menawarkan bantuan dalam bentuk yang cukup besar guna memulihkan kondisi Lebanon. Dalam pernyataannya, Abbas Mousavi menyatakan, "ledakan yang terjadi tidak boleh dijadikan alasan demi tujuan politik... Penyebab ledakan harus diselidki dengan seksama", ujarnya. 

Lebanon sudah sering disebut sebagai negara yang sedang sekarat karena merebaknya kasus korupsi dan merosotnya ekonomi. Situasi kemudian diperparah dengan Ledakan Beirut yang mengubah kondisi politik di Lebanon 180 derajat. Dilaporkan Reuters, Pemerintah Lebanon di bawah kepemimpinan Perdana Menteri, Hassan Diab, pada hari Senin (10/08), mengumumkan pengunduran dirinya dan seluruh jajaran kabinet Pemerintahan Lebanon yang telah ia pimpin sejak Januari 2020.

Kabinet Diab sendiri berhasil dibentuk pada Januari 2020, berkat bantuan Hezbollah yang didukung Iran beserta sekutu-sekutunya yang diharapkan dapat memperbaiki Lebanon. Namun, perbaikan yang kurang signifikan dan kelalaian pemerintah dalam bertugas, membuat Diab dan pemerintahannya tidak populer di Masyarakat Lebanon sehingga demonstrasi anti-pemerintah meluas hingga ke seluruh Wilayah Lebanon.