Israel Tutup Konsulat Inggris di Yerusalem Buntut Sanksi Permukiman

Fasilitas diplomatik Inggris tersebut berlokasi di kawasan Sheikh Jarrah, Yerusalem Timur. Kantor ini mengurusi kepentingan warga Palestina di Tepi Barat, Jalur Gaza, dan Yerusalem. Penutupan kantor membuat layanan konsuler Inggris untuk Palestina terhenti.

"Yerusalem yang bersatu adalah ibu kota Israel, akan selalu tetap menjadi ibu kota Israel, dan berada di bawah kedaulatan penuh kami," kata Menteri Luar Negeri Israel Gideon Sa'ar, dilansir Middle East Eye.

Israel merebut Yerusalem Timur dalam Perang Enam Hari pada 1967 dan mengklaim seluruh kota sebagai ibu kotanya. Sebagian besar negara, termasuk Inggris, tidak mengakui klaim tersebut dan menganggap Yerusalem Timur sebagai wilayah pendudukan.

Langkah penutupan misi diplomatik di Yerusalem bukan pertama kali diambil oleh Israel. Pada 2024, Israel melarang konsulat Spanyol melayani warga Palestina usai Madrid resmi mengakui negara Palestina.

Selain menutup konsulat, Sa'ar mengumumkan pengusiran perwakilan militer Inggris dari Pusat Koordinasi Sipil-Militer di Kiryat Gat. Pusat koordinasi bentukan Amerika Serikat (AS) ini bertugas memantau gencatan senjata dan penyaluran bantuan di Gaza. Inggris menjadi negara ketiga yang diusir dari pusat tersebut setelah Spanyol dan Belanda.

Israel juga menghentikan program pelatihan militer Inggris untuk pasukan keamanan Otoritas Palestina di Ramallah. Kerja sama keamanan itu telah berlangsung bertahun-tahun di Tepi Barat sebelum diakhiri secara paksa.

Selanjutnya, Israel melarang 12 politisi dan tokoh masyarakat Inggris masuk ke wilayah mereka. Tokoh yang dicekal antara lain mantan pemimpin Partai Buruh Jeremy Corbyn, anggota parlemen Zarah Sultana, dan pimpinan Partai Hijau Carla Denyer. Tel Aviv menuduh para tokoh tersebut terlibat dalam kegiatan anti-Israel.

Menteri sayap kanan Israel menuntut respons yang lebih keras terhadap London. Menteri Keuangan Bezalel Smotrich menyerukan pengusiran Duta Besar Inggris dari Tel Aviv. Sementara itu, Menteri Keamanan Nasional Itamar Ben-Gvir meminta Perdana Menteri (PM) Benjamin Netanyahu mengakui kedaulatan Argentina atas Kepulauan Falkland.

Menteri Luar Negeri Inggris Ed Miliband mengumumkan larangan impor barang dari permukiman Israel di Tepi Barat di hadapan parlemen London pada Selasa. Inggris juga membatalkan izin ekspor senjata yang dinilai mendukung pendudukan di wilayah Palestina. Kebijakan ini merespons rencana Israel membangun 1.200 rumah baru di wilayah pendudukan.

Miliband menuduh kelompok pemukim melakukan pembersihan etnis terhadap warga Palestina di Tepi Barat. Ia menilai pemerintah Israel sengaja menutup mata atas aksi kekerasan pemukim tersebut.

Kebijakan boikot dagang Inggris ini turut diikuti oleh Prancis dan Kanada. Di sisi lain, pemerintah Israel menentang sanksi tersebut dan menuduh Inggris mencampuri urusan politik dalam negeri mereka menjelang pemilu akhir Oktober.

"Sanksi terhadap Israel dari Inggris, atau negara lain mana pun, akan terbukti sebagai kesalahan perhitungan besar, campur tangan kasar dalam pemilu demokratis suatu negara berdaulat, dan keputusan yang berada di sisi sejarah yang salah," tutur Presiden Israel Isaac Herzog, dilansir The Jerusalem Post.

Mantan Perdana Menteri Israel Yair Lapid turut menilai sanksi London sebagai kekeliruan besar. Lapid memperingatkan boikot ekonomi hanya akan memperkuat suara kelompok sayap kanan ekstrem di Israel.