Jepang Akan Gunakan Perannya di G7 dan PBB untuk Menekan Rusia

02 Des 2022, 19:30 WIB

ilustrasi bendera Jepang (pixabay.com/David_Peterson)

Jakarta, IDN Times - Jepang akan menggunakan gilirannya tahun depan sebagai pemimpin G7 dan Dewan Keamanan PBB untuk menekan Rusia agar menghentikan perangnya di Ukraina.

Hal tersebut disampaikan langsung oleh Menteri Luar Negeri Jepang, Yoshimasa Hayashi, dalam konferensi Reuters Next.

Hayashi mengatakan bahwa invasi Rusia ke Ukraina merupakan tantangan bagi keamanan nasional Jepang. Tokyo juga khawatir hal itu dapat mendorong negara-negara lainnya melakukan hal yang dilakukan Rusia terhadap Ukraina.

1. Jepang menegaskan tindakan Rusia telah melanggar hukum internasional

Presiden Rusia Vladimir Putin (twitter.com/KremlinRussia_E)

Hayashi menegaskan bahwa operasi militer yang diklaim Rusia di Ukraina merupakan pelanggaran internasional.

“Agresi berkelanjutan Rusia terhadap Ukraina jelas merupakan pelanggaran hukum internasional. Itu adalah tindakan yang tidak dapat diterima dan keterlaluan yang mengancam pondasi tatanan internasional,” kata Hayashi, dilansir Japan Times.

Jepang sendiri akan menjadi tuan rumah bagi para anggota G7 lainnya (Amerika Serikat, Jerman, Kanada, Inggris, Italia, dan Prancis) pada 2023 mendatang. Selain itu, Jepang juga sedang menjalani tugas dua tahun sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB.

Jepang berulang kali menyatakan kekhawatirannya, bahwa invasi Rusia bisa mendorong Korea Utara untuk lebih mengancam Korea Selatan.

Jepang juga menaruh perhatian terhadap aksi China yang mulai menggunakan kekuatan militer guna mendorong ambisi teritorialnya di Laut China Selatan dan Asia Timur, termasuk mengancam Taiwan.

2. Jepang menganggap Dewan Keamanan PBB "tidak berfungsi"

ilustrasi bendera Jepang (pixabay.com/David_Peterson)

Pada Mei 2023, Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida diperkirakan bakal fokus pada ancaman yang ditimbulkan oleh senjata nuklir dalam forum G7 di Hiroshima. Hayashi juga menyindir Dewan Keamanan PBB yang dirasa telah gagal.

Dia mengatakan Jepang akan membuat dorongan baru bagi reformasi PBB tahun depan untuk menangani Dewan Keamanan PBB yang "tidak berfungsi". Walau merupakan penyumbang anggaran PBB terbesar ketiga, Jepang masih ditetapkan oleh PBB sebagai "negara musuh" bersama dengan negara-negara lain yang kalah dalam Perang Dunia II.

"Kami ingin lebih memperkuat gerakan reformasi PBB. Sejak awal PBB, keanggotaannya tidak berubah. Itu harus mencerminkan status dunia saat ini, bukan pada tahun 1945," katanya, dikutip dari Reuters.

3. Hubungan diplomasi Jepang-Rusia diambang batas

Pada pertengahan Oktober 2022, Jepang melarang ekspor barang-barang terkait senjata kimia ke Rusia. Hal tersebut membuat Moskow marah dan menegaskan bahwa Jepang ke dalam negara yang "tidak ramah".

Selama tiga bulan terakhir, hubungan Jepang-Rusia telah mencapai ketegangan baru karena Tokyo menekan negara anggota G7 untuk merespons secara tegas invasi Rusia.

Pemerintah Jepang juga memerintahkan konsul Rusia di Jepang utara untuk pergi, sebagai pembalasan atas pengusiran konsul Jepang di Vladivostok atas tuduhan spionase.

This article is written by our community writers and has been carefully reviewed by our editorial team. We strive to provide the most accurate and reliable information, ensuring high standards of quality, credibility, and trustworthiness.