Jepang Rilis Aturan Ibu Kota Kedua, 4 Prefektur Penuhi Syarat

Sebuah prefektur wajib memenuhi sejumlah syarat agar memenuhi kualifikasi yang ditetapkan oleh pemerintah. Ketentuan tersebut mencakup kewajiban menyumbang setidaknya 2,1 persen terhadap produk domestik bruto Jepang. Daerah pemohon juga harus memiliki kota dengan jumlah penduduk sekurang-kurangnya 1,2 persen dari total populasi negara tersebut.

Ordonansi pemerintah ini juga memuat ketentuan lokasi geografis bagi wilayah ibu kota cadangan. Aturan tersebut mewajibkan ibu kota cadangan berada di luar area yang berisiko mengalami kerusakan parah akibat gempa bumi besar di kawasan Tokyo. Lokasi terpilih juga disyaratkan berada di luar wilayah terdampak letusan Gunung Fuji, puncak tertinggi di Jepang yang membentang di Prefektur Yamanashi dan Prefektur Shizuoka.

Prefektur Osaka dan tiga prefektur lainnya dinyatakan memenuhi kriteria dalam ordonansi pemerintah tersebut. Wilayah yang memenuhi syarat mencakup Hokkaido di bagian utara Jepang, Aichi di kawasan tengah, Osaka di bagian barat, serta Fukuoka di barat daya. Keempat prefektur ini bertujuan mengajukan permohonan untuk mendapatkan status tersebut.

Juru bicara utama pemerintah, Kepala Sekretaris Kabinet Minoru Kihara, memberikan keterangan resmi dalam konferensi pers pada Selasa (27/10/2026) lalu. Kihara menyatakan bahwa keempat prefektur tersebut akan ditetapkan statusnya apabila mereka mengajukan permohonan dan memenuhi seluruh kriteria.

Undang-undang untuk menciptakan sistem ibu kota kedua ini sebelumnya disahkan pada Juli 2026. Regulasi ini menjadi salah satu pilar kesepakatan koalisi yang ditandatangani setahun lalu antara Partai Demokrat Liberal dan sekutu juniornya, Partai Inovasi Jepang yang berbasis di Osaka. Partai Demokrat Liberal saat ini dipimpin oleh Perdana Menteri Sanae Takaichi.