Jerman Dukung Peningkatan Anggaran Pertahanan NATO

18 Mei 2025, 11:09 WIB

Brahm

bendera Jerman (pexels.com/luna-groothedde)

Intinya sih...

Jerman mendukung NATO untuk meningkatkan anggaran pertahanan minimal menjadi 5 persen dari PDB.
Menteri Luar Negeri Jerman menyatakan kesiapan Jerman untuk memenuhi permintaan AS dan NATO, meskipun sebenarnya alokasi 3,5 persen dirasa sudah cukup.
Kanselir Jerman ingin menjadikan Bundeswehr sebagai militer terkuat di Eropa, namun peringatan bahwa Jerman mungkin akan mengembalikan konskripsi militer juga disampaikan.

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Jerman, pada Kamis (15/5/2025), menyatakan dukungan kepada NATO untuk meningkatkan target ambang batas minimal anggaran pertahanan menjadi 5 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).

Sehari sebelumnya, Kanselir Jerman Friedrich Merz mengungkapkan rencananya untuk menjadikan militer Jerman (Bundeswehr) sebagai militer terkuat di Eropa. Ia menyebut, Jerman akan memiliki tanggung jawab lebih pada pertahanan Eropa.

Politikus dari Partai Christian Democratic Union (CDU) itu juga mengajak seluruh warga Jerman untuk membangun negaranya. Ia pun mengutarakan keinginannya untuk menjadikan Jerman sebagai lokomotif besar dunia.

1. Sebut anggaran 3,5 persen dari PDB sudah cukup

Menteri Luar Negeri (Menlu) Jerman Johann Wadephul mengungkapkan bahwa Berlin sudah siap meningkatkan anggaran pertahanannya menjadi 5 persen dari PDB sesuai permintaan Amerika Serikat (AS) dan NATO.

"Hasil dari seruan Presiden AS Donald Trump adalah peningkatan anggaran pertahanan 5 persen dari PDB. Kami akan mengikuti aturan ini dan kami akan menghargai dari seruan tersebut," tuturnya, dikutip Deutsche Welle.

Namun, Wadephul menambahkan bahwa alokasi anggaran sebesar 3,5 persen dari PDB sebenarnya sudah cukup. Ia menyebut, tambahan 1,5 persen akan digunakan untuk pembangunan infrastruktur militer di Jerman.

Sementara itu, Jerman saat ini hanya mengalokasikan anggaran sebesar 2 persen dari PDB untuk pertahanan nasional. Alokasi anggaran tersebut sudah sesuai dengan ambang batas minimum NATO sebesar 2 persen.

2. Merz mendorong peningkatan kapabilitas militer kolektif Eropa

Calon Kanselir Jerman, Friedrich Merz. (Olaf Kosinsky, CC BY-SA 3.0 , via Wikimedia Commons)

Merz mengungkapkan agar tidak ada yang terlalu menekankan soal besaran persentase anggaran pertahanan Jerman. Ia menyebut, persentase dari anggaran pertahanan ini masih berlaku sementara.

"Diskusi soal persentase PDB adalah sebuah konstruksi sementara untuk memenuhi sejumlah referensi untuk menuju ke arah yang kami ambil terkait dengan peningkatan kapabilitas militer Jerman," terang Merz, dikutip DPA International.

Ia menyebut, diskusi ini seharusnya lebih mengarah pada rencana kapabilitas militer Eropa yang konkret. Merz mengklaim bahwa masih banyak sisi pertahanan kolektif di Eropa yang harus ditingkatkan setelah dibiarkan selama beberapa tahun.

3. Pistorius peringatkan soal pengembalian wajib militer di Jerman

Menteri Pertahanan Jerman Boris Pistorius memperingatkan bahwa Jerman kemungkinan akan mengembalikan konskripsi militer jika terlalu sedikit sukarelawan yang bergabung dalam militer.

"Kami setuju bahwa kami awalnya menggantungkan pada sukarelawan yang didasarkan pada keinginan individu bergabung dalam militer. Saya katakan awalnya karena ini akan berubah apabila tidak cukup sukarelawan dalam militer," ungkapnya, dilansir Politico.

Pistorius menyebut, Bundeswehr memiliki 181.500 personel aktif dan jumlah itu masih kurang dari target sebesar 203 ribu pada 2031. Ia mengklaim, jumlah orang yang direkrut naik 20 persen pada awal 2025, tapi jumlah itu masih kurang.

Sebagai informasi, Jerman sudah menangguhkan wajib militer sejak 2011. Perubahan kebijakan ini disebabkan oleh semakin tingginya ancaman Rusia dan kekhawatiran AS menarik diri sebagai penjamin keamanan Eropa.

This article is written by our community writers and has been carefully reviewed by our editorial team. We strive to provide the most accurate and reliable information, ensuring high standards of quality, credibility, and trustworthiness.