Joe Biden Ingatkan Tiongkok Bisa Kalahkan AS Dalam Proyek Investasi

Dalam catatan stasiun berita BBC, Biden sempat berjanji akan menganggarkan US$2 triliun untuk menciptakan lapangan kerja dan infrastruktur yang mendukung energi terbarukan selama empat tahun mendatang. Asosiasi Insinyur Sipil Amerika (ASCE) memberikan skor D+ mengenai pembangunan infrastruktur. Itu skor yang diberikan pada 2017 lalu. 

Namun, ASCE memperkirakan bila sektor infrastruktur tak segera dibangun di AS hingga 2025 mendatang, maka biaya yang dibutuhkan dua kali lipat lebih mahal dibandingkan nilai anggaran yang diajukan Biden. Artinya, Pemerintah AS butuh sekitar US$4 triliun. 

Dalam laporan World Economy Forum (WEF) 2019 mengenai tingkat persaingan, AS berada di peringkat ke-13 dalam hal kualitas infrastruktur. AS turun delapan peringkat dibandingkan tahun 2002 lalu. 

Biden sendiri mencatat saat ini Tiongkok sedang menggelontorkan dana investasi dalam jumlah besar untuk membangun jalur kereta api, apartemen, kereta bawah tanah, jaringan telekomunikasi dan listrik. 

"Mereka memiliki proyek baru yang besar yaitu jalur kereta api. Mereka sudah memiliki kereta api yang mampu melaju dengan kecepatan 362 kilometer per jam dan lancar," katanya. 

Di dalam pembicaraan itu, Biden turut menyinggung beberapa isu yang dianggap sensitif oleh Tiongkok. Ia membahas mengenai dugaan pelanggaran HAM yang menimpa kelompok Muslim di Xinjiang, Hong Kong dan Taiwan. 

Stasiun berita CNN melaporkan pernyataan tegas Xi bahwa tiga isu itu sudah bukan lagi ada di bawah kendali AS. Menurut Xi, tiga isu tersebut merupakan masalah domestik Tiongkok yang tak bisa dicampuri oleh negara manapun. 

"Pihak AS harus menghormati kepentingan Tiongkok dan harus bertindak dengan hati-hati," ujar Xi. 

Ia pun menggaris bawahi ketiga isu itu menyangkut wilayah dan kedaulatan Tiongkok. Sehingga, mereka tak akan bersedia bernegosiasi. 

Sementara, menurut kantor berita Tiongkok, Xin Hua, Presiden Xi berharap masih ada peluang bagi perbaikan hubungan kedua negara. Hubungan AS dan Tiongkok semakin tegang ketika Donald Trump tak segan-segan melakukan perang dagang. 

Meski berganti kepemimpinan, tetapi Biden diproyeksi tetap akan memberlakukan tarif dagang dengan Tiongkok. Seorang pejabat senior AS mengatakan pihaknya telah mempertahankan tarif yang diberlakukan selama beberapa tahun terakhir. Kebijakan itu tetap dipertahankan bukan karena perang dagang berhasil, melainkan karena AS percaya ketika berhubungan dengan Tiongkok maka harus dilakukan dengan sangat hati-hati. 

Pejabat itu juga menyebut pemerintahan Biden sudah menemukan masalah selama Trump memimpin. Oleh sebab itu, ia meminta agar kebijakan menyangkut Tiongkok ditinjau kembali lebih dalam. 

Biden juga mengumumkan Departemen Pertahanan AS telah membentuk satuan tugas yang fokus untuk mengatur ulang strategi Negeri Paman Sam terhadap Tiongkok. Satgas itu akan merekrut para ahli dari kelompok sipil dan militer. Tujuannya agar bisa memberikan rekomendasi kepada Menhan AS, Lloyd Austin dalam beberapa bulan ke depan.