Jokowi di G20 India, Singgung soal Pendanaan Emisi Karbon

09 Sep 2023, 15:00 WIB

Presiden RI Joko Widodo di G20 India. (Dok. Setpres RI)

Jakarta, IDN Times - Presiden Republik Indonesia Joko “Jokowi” Widodo memaparkan sejumlah upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi peningkatan suhu bumi yang diprediksi akan terus meningkat dalam lima tahun ke depan.

Hal ini ia ungkapkan di hadapan para pemimpin negara G20 dalam pertemuan sesi pertama Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 India yang digelar di Bharat Mandapam, IECC, Pragati Maidan, New Delhi, India, Sabtu (9/9/2023).

“Bumi kita tengah sakit, pada bulan Juli lalu, suhu dunia mencapai titik tertinggi dan diprediksi akan terus naik dalam lima tahun ke depan. Ini akan sulit ditahan, kecuali dunia menghadangnya secara masif dan radikal,” kata Jokowi.

1. Pendanaan negara maju untuk emisi masih wacana

Presiden RI Joko Widodo diterima PM India Narendra Modi di G20. (dok. Setpres RI)

Melihat hal tersebut, sejumlah kepala negara menyampaikan bahwa percepatan transisi ekonomi rendah karbon menjadi salah satu upaya yang dapat dilakukan.

Jokowi menilai, hingga saat ini pelaksanaan penurunan emisi masih sangat terbatas.

“Komitmen pendanaan negara maju masih sebatas retorika dan di atas kertas, baik itu pendanaan climate 100 miliar dolar AS ar per tahun maupun fasilitas pendanaan loss dan damage,” ucap Jokowi.

2. Negara berkembang butuh bantuan teknologi dan investasi hijau

Presiden RI Joko Widodo diterima PM India Narendra Modi di G20. (Dok. Setpres RI)

Jokowi juga mengungkapkan, saat ini negara-negara berkembang membutuhkan bantuan dalam bidang teknologi dan investasi hijau untuk mempercepat penurunan emisi di dunia.

“Kami negara berkembang sangat ingin mempercepat penurunan emisi, tapi kami butuh dukungan untuk alih teknologi dan untuk investasi hijau,” ujar dia.

3. Pentingnya pendanaan untuk emisi karbon

ilustrasi nol emisi karbon. (airlines.iata.org)

Selain itu, Jokowi juga menuturkan, pendanaan dalam percepatan penurunan emisi juga dinilai penting. Kerja sama antara pemerintah dan sektor swasta harus dilanjutkan karena dinilai dapat menjadi pembawa perubahan yang besar untuk menurunkan emisi.

“Tahun lalu di Bali, Indonesia telah menginisiasi G20 Bali Global Blended Finance Alliance, skema Just Energy Transition Partnership (JETP) ini harus diperluas dan diperbesar,” kata dia.

Oleh karena itu, Jokowi menyebutkan, dibutuhkan standar global seperti dalam hal pengelompokan kegiatan ekonomi dan bisnis untuk mencegah praktik greenwashing.

“Dibutuhkan standar global, seperti taksonomi untuk mencegah praktik greenwashing dan reformasi Bank Pembangunan Multilateral (MDB) harus merefleksikan representasi negara-negara anggotanya,” katanya.