Jual Senjata ke Taiwan, China Jatuhkan Sanksi terhadap 5 Perusahaan AS

Departemen Luar Negeri AS bulan lalu menyetujui penjualan peralatan militer senilai 300 dolar juta AS (sekitar Rp4,6 triliun), untuk membantu memelihara sistem informasi taktis Taiwan.

Saat itu, juru bicara Kementerian Luar Negeri Wang Wenbin memperingatkan bahwa China akan mengambil tindakan balasan terhadap perusahaan yang terlibat dalam penjualan senjata ke Taipei.

Kantor kepresidenan Taiwan mengatakan, kesepakatan  yang merupakan penjualan senjata ke-12 oleh pemerintahan Presiden AS Joe Biden ke Taipei, menunjukkan betapa Washington menganggap penting kebutuhan pertahanan Taiwan.

Taiwan telah mengeluhkan aktivitas militer China yang rutin dilakukan di dekat pulau itu selama 4 tahun terakhir. Adapun Beijing memandang Taipei yang diperintah secara demokratis sebagai bagian dari wilayahnya, namun klaim ini ditolak oleh Taipei.

Kementerian Luar Negeri China mengatakan, penjualan senjata baru-baru ini yang dilakukan AS telah merusak kedaulatan dan kepentingan keamanan China, serta membahayakan perdamaian dan stabilitas di Selat Taiwan.

“Pemerintah China tetap teguh pada tekad kami untuk menjaga kedaulatan, keamanan, dan integritas wilayah nasional serta melindungi hak dan kepentingan sah perusahaan dan warga negara China,” tulis pernyataan kementerian tersebut.

Taiwan merupakan titik konflik utama dalam hubungan AS-China yang dikhawatirkan para analis dapat meledak menjadi konflik militer antara kedua negara.

China menganggap Taiwan sebagai provinsi pemberontak yang harus berada di bawah kendali Beijing suatu saat nanti. Oleh sebab itu, penjualan senjata AS ke Taiwan dinilai sebagai campur tangan urusan dalam negeri.

Militer China rutin mengirimkan pesawat tempur dan kapal di perairan sekitar Taiwan sebagai bagian dari upaya untuk menghalangi pemerintah pulau tersebut mendeklarasikan kemerdekaan resminya.

Meski invasi tampaknya tidak akan terjadi dalam waktu dekat, namun aktivitas militer secara terus-menerus berfungsi sebagai pengingat bahwa ancaman selalu ada, dilansir Associated Press.

Meski Washington mengalihkan pengakuan diplomatik dari Taiwan ke China pada 1971, namun AS terikat oleh hukumnya sendiri untuk memastikan bahwa Taiwan memiliki kemampuan untuk mempertahankan diri.