Junta Mali Tetapkan Transisi Pemerintahan Sipil selama 24 Bulan
Jakarta, IDN Times - Pemimpin junta Mali, Kolonel Assimi Goita pada Senin (6/6/2022) menandatangani sebuah dekrit yang menetapkan waktu transisi selama 24 bulan untuk kembali ke pemerintahan sipil. Masa transisi dimulai pada 26 Maret 2022.
Mali telah didesak oleh Komunitas Ekonomi Negara-negara Afrika Barat (ECOWAS) untuk segera kembali ke ke pemerintahan sipil setelah kudeta pada 2020, tapi negara itu gagal memenuhi janjinya melaksanakan pemilu pada Februari tahun ini, yang membuat mereka dikenai sanksi oleh ECOWAS.
1. Mali bersedia berdialog dengan ECOWAS
Melansir dari VOA News, juru bicara pemerintah transisi Abdoulaye Maiga dalam pernyataannya menyampaikan keputusan transisi hingga Maret 2024 ini mengikuti tahapan negosiasi dengan ECOWAS dan menekankan keputusan ini menunjukkan junta Mali ingin berdialog dengan ECOWAS.
Mali sebelumnya mengusulkan jadwal pemilihan lima tahun setelah kudeta, tapi direvisi menjadi dua tahun. Usulan awal Mali ditolak ECOWAS karena terlalu lama. Lamanya masa transisi juga dikecam oleh Amerika Serikat dan Prancis.
Maiga memberitahu bahwa keputusan ini telah diberitahu kepada mediator ECOWAS untuk krisis, mantan Presiden Nigeria, Goodluck Jonathan, dan kepala negara anggota ECOWAS. Belum ada tanggapan dari ECOWAS mengenai waktu selama 24 bulan yang dibutuhkan Mali untuk memulihkan pemerintahan sipil.
Juru bicara itu menyampaikan jadwal pemilu akan menyusul dan berharap ECOWAS akan segera mengakhiri sanksi.
2. Kudeta di Mali
Melansir dari France 24, Mali telah mengalami dua kali kudeta dalam waktu kurang dari setahun. Kudeta pertama yang dipimpin oleh Goita melengserkan kepemimpinan Ibrahim Boubacar Keita pada Agustus 2020. Kepemimpinan Keita telah di protes karena meningkatnya korban dalam pertempuran melawan para militan.
Kudeta kedua kembali dilakukan oleh Goita pada Mei 2021, yang kemudian pemimpin militer itu mengangkat dirinya sebagai presiden sementara.
Selain menghadapi gejolak politik akibat kudeta Mali juga memiliki masalah kekerasan yang terus terjadi sejak 2012, yang dilakukan oleh kelompok milisi yang ingin menguasai negara itu.
3. ECOWAS belum sepakat untuk mengakhiri sanksi terhadap Mali
Melansir dari RFI, para pemimpin negara anggota ECOWAS telah mengadakan petemuan pada akhir pekan lalu di ibu kota Ghana, Accra. Dalam pertemuan itu ECOWAS sepakat untuk tetap melanjutkan sanksi ekonomi dan keuangan terhadap Mali, yang diberlakukan sejak Januari, dan akan terus berdiskusi dengan junta di Mali untuk bisa sepakat dan mengakhiri sanksi secara bertahap.
Blok negara-negara Afrika Barat itu menyerukan agar militer Mali segera mengkahiri kepemimpinan dalam waktu maksimal 16 bulan.
Pertemuan ECOWAS tidak hanya membahas kepemimpinan militer di Mali, tapi juga di Burkina Faso yang mengalami kudeta pada Januari 2022 dan di Guinea yang mengalami kudeta pada September 2021. Kedua rezim militer negara itu berencana untuk mempertahankan kekuasaan selama tiga tahun. Ketiga negara itu telah ditangguhkan keanggotaannya di ECOWAS.
Pembahasan mengenai ketiga negara itu akan dilanjutkan dalam pertemuan puncak Ecowas berikutnya pada 3 Juli.
