Junta Myanmar mengakhiri status darurat
Mengesahkan undang-undang yang melarang protes pemilu
Kelompok oposisi dan analis politik memprediksi Min Aung Hlaing akan tetap berkuasa
Jakarta, IDN Times - Junta Myanmar resmi mengakhiri status keadaan darurat yang telah berlaku lebih dari empat tahun pada Kamis (31/7/2025). Pencabutan status ini menjadi syarat konstitusional yang membuka jalan bagi junta untuk menyelenggarakan pemilihan umum.
Pengumuman ini datang saat perang sipil masih berkecamuk di sebagian besar wilayah Myanmar. Penerapan keadaan darurat bermula dari kudeta militer Februari 2021 yang menggulingkan pemerintahan sipil Aung San Suu Kyi, dilansir CNA.
Pemerintah militer menjadwalkan pemilihan umum akan berlangsung pada Desember 2025. Proses pendaftaran bagi kontestan partai politik bersamaan dengan uji coba mesin pemungutan suara elektronik dilaporkan telah berjalan.
Junta juga mengesahkan undang-undang kontroversial yang melarang adanya pidato atau protes untuk mengganggu proses pemilu. Pelanggar aturan tersebut dapat dijatuhi hukuman penjara hingga 10 tahun.
Jangkauan pemilu nanti juga dipertanyakan setelah sensus tahun lalu mengalami kegagalan. Upaya pendataan penduduk tersebut tidak berhasil menjangkau sekitar 19 juta warga karena kendala keamanan.
"Keadaan darurat dihapuskan hari ini agar negara dapat menyelenggarakan pemilihan umum di jalur menuju demokrasi multipartai," kata juru bicara junta, Zaw Min Tun, dilansir The Guardian.
Koalisi oposisi yang menaungi para anggota parlemen terguling telah bersumpah untuk memboikot pemilu. Kecaman serupa datang dari Amerika Serikat dan sejumlah negara Barat lain. Mereka menyatakan tidak akan mengakui legitimasi dari setiap pemilu yang diselenggarakan di bawah kendali junta militer.
Pada bulan lalu, seorang pakar hak asasi manusia dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) juga mengkritik rencana pemilu. Pakar tersebut menilai rencana pemilu junta adalah upaya penipuan yang semata-mata dirancang untuk melanggengkan kekuasaan militer.
Para analis politik memprediksi akan ada peningkatan serangan dari kelompok-kelompok pemberontak bersenjata menjelang pemilu. Kelompok-kelompok tersebut akan memanfaatkan momen pemilu untuk menunjukkan penolakan mereka terhadap rezim militer.
Sebuah "Pemerintahan Persatuan" baru dibentuk oleh junta sesaat setelah keadaan darurat berakhir. Pemimpin junta Myanmar, Min Aung Hlaing, mempertahankan jabatannya sebagai presiden sementara dalam struktur pemerintahan transisi tersebut.
Min Aung Hlaing juga menunjuk dirinya sendiri untuk memimpin Komisi Keamanan dan Perdamaian Nasional. Badan baru ini memiliki tugas untuk mengawasi sektor pertahanan negara dan memastikan kelancaran jalannya proses pemilu.
Sejumlah pengamat meyakini Min Aung Hlaing akan tetap menjadi presiden atau panglima angkatan bersenjata setelah pemilu usai. Manuver ini dinilai sebagai cara efektif untuk memperpanjang masa jabatannya sebagai penguasa de facto Myanmar.
Min Aung Hlaing menyatakan, pemilu mendatang akan menjadi awal babak baru bagi Myanmar.
“Jika di awal babak kedua ini kita menulisnya dengan baik, indah, dan tulus dengan tangan kita sendiri serta melaksanakannya dengan sukses, saya yakin kita akan mampu mengatasi lebih banyak tantangan,” ujarnya dalam sebuah upacara di ibu kota Naypyidaw, dilansir Strait Times.