Jakarta, IDN Times - Pemerintah Kanada di bawah Perdana Menteri Mark Carney berencana mengubah status 200 ribu penduduk sementara menjadi penduduk tetap. Program khusus ini ditargetkan rampung sepenuhnya paling lambat pada akhir 2027.
Kebijakan ini bertujuan memberikan kepastian hukum bagi warga asing yang sudah tinggal dan bekerja di Kanada. Selain itu, program ini dirancang untuk menekan jumlah pendatang baru, menjaga ketersediaan tenaga kerja, dan mengurangi beban pada fasilitas umum.
Program tambahan ini dibagi rata menjadi dua kelompok besar. Sebanyak 100 ribu posisi pertama diberikan kepada kelompok pekerja terampil guna memenuhi kebutuhan tenaga kerja di berbagai daerah. Sementara itu, 100 ribu posisi sisanya dialokasikan untuk kelompok kemanusiaan dan program penyatuan keluarga. Kelompok ini mencakup sekitar 32 ribu warga Hong Kong serta hampir 19 ribu warga Ukraina yang telah lama menetap di Kanada.
Perdana Menteri Mark Carney menilai kebijakan ini sebagai langkah nyata untuk menata ulang sistem imigrasi agar lebih adil.
"Mereka adalah orang-orang yang telah menjadi pekerja sementara di perusahaan yang sama dan berada di tengah komunitas yang sama selama bertahun-tahun, di mana setiap tahun pihak pemberi kerja harus berulang kali memperbarui izin kerja mereka. Pengakuan resmi atas status kependudukan tetap bagi mereka adalah tindakan yang tepat dan sepenuhnya sejalan dengan sistem imigrasi yang terukur," ujar Carney, dilansir Toronto Star.
Perubahan aturan imigrasi ini berawal dari lonjakan drastis jumlah penduduk tidak tetap pascapandemi COVID-19. Saat itu, pemerintah sengaja melonggarkan syarat izin kerja dan visa pelajar asing untuk menutupi kekurangan tenaga kerja di dalam negeri.
Namun, pertumbuhan penduduk yang terlalu cepat ini justru memicu krisis ketersediaan rumah sewa di berbagai kota besar Kanada. Selain lonjakan tajam harga sewa hunian, kondisi ini pada akhirnya ikut membebani fasilitas kesehatan umum, sekolah, hingga transportasi bagi warga lokal.
Sebelumnya, pemerintah menerbitkan izin tinggal darurat berskala besar yang memicu penumpukan berkas di kementerian terkait. Masalah ini kian parah karena masa berlaku izin kerja milik para pendatang tersebut sudah mendekati batas kedaluwarsa.
Oleh karena itu, pemberian status kependudukan tetap ini dinilai sebagai solusi praktis untuk mempercepat penyelesaian permohonan lama. Kebijakan ini juga diyakini dapat memangkas waktu tunggu pengurusan dokumen tanpa mengganggu stabilitas pasar perumahan nasional.
Namun, rencana ini langsung memicu perdebatan politik yang memanas di parlemen Kanada. Pemimpin oposisi dari Partai Konservatif, Pierre Poilievre, melontarkan kritik keras dan menuduh pemerintah memanipulasi data statistik imigrasi demi meloloskan aturan tersebut.
Pihak oposisi menilai angka penerimaan penduduk yang terlalu tinggi akan mempersulit generasi muda lokal dalam mencari pekerjaan dan membeli rumah pertama mereka. Sebaliknya, para ahli ketenagakerjaan berpendapat bahwa mempertahankan pekerja yang sudah beradaptasi jauh lebih hemat dan masuk akal secara ekonomi ketimbang mendatangkan pekerja baru dari luar negeri.