Sri Lanka, IDN Times - Baru berjalan beberapa hari, Presiden Sri Lanka mencabut keputusan yang membolehkan para wanita membeli minuman beralkohol yang sudah berlaku selama 40 tahun.
Sang Presiden Sri Lanka, Maithripala Sirisena menyatakan pada hari Minggu (14/1/2018) waktu setempat bahwa dia telah memerintahkan menteri keuangan negaranya, Mangala Samaraweera untuk membatalkan keputusan yang diumumkan minggu lalu.
Dengan demikian keputusan pembatasan penjualan minuman beralkohol kepada para wanita yang sudah diterapkan sejak tahun 1979 akan diberlakukan kembali, demikian penegasan dari Kantor Kepresidenan Sri Lanka.
Minggu lalu, sang Menteri Keuangan Sri Lanka tersebut memberitahukan kepada pers bahwa Presiden telah mencabut keputusan tersebut dengan maksud memulihkan persamaan jender.
Namun keputusan tersebut mendapatkan kritikan tajam dari pemuka negara yang mayoritas penduduknya beragama Budha tersebut.
Di antaranya dari The National Movement for Consumer Rights Protection yang menuduh sang Menteri Keuangan telah mendorong konsumsi minuman keras, mendesak Presiden untuk ikut turun tangan dan membatalkan keputusan tersebut.
Dalam keputusannya ini, Presiden menyatakan berkomitmen membangun masyarakat berdasarkan demokrasi, kebebasan, keadilan dan perilaku baik, demikian dilansir dari Times of India.
Selain pelonggaran penjualan minuman keras kepada para wanita, keputusan minggu lalu juga melonggarkan jam operasi bar dan pub agar bisa buka lebih lama, serta mencabut larangan bagi para wanita untuk bekerja di bar dan tempat penyulingan minuman keras.
Namun pembatalan keputusan ini belum diketahui apakah juga termasuk keputusan yang membolehkan para wanita bekerja di industri alkohol ini.
Dilansir dari The Guardian, kebijakan pembatasan penjualan minuman beralkohol ini ditetapkan tahun 1979 untuk menyenangkan para petinggi pejabat agama Buddha konservatif saat itu dengan mengutip penjabat dari kementerian keuangan negara tersebut.
Selain kepada para wanita, para vendor minuman keras juga dilarang menjual minuman keras kepada anggota kepolisian dan tentara.
Pelonggaran ini sebenarnya dimaksudkan untuk menekan pasar gelap minuman keras di negara itu, yang membuat negara mengalami kerugian, karena tidak mendapatkan pajak pemasukan. Namun akhirnya kebijakan ini harus dihapuskan setelah berjalan seminggu.