Kemlu: Belum Ada Diplomasi dari Jenderal ke Myanmar

10 Mar 2023, 19:10 WIB

Direktur Jenderal Kerja Sama ASEAN Kementerian Luar Negeri RI, Sidharto Suryodipuro. (IDN Times/Sonya Michaella)

Jakarta, IDN Times - Direktur Jenderal Kerja Sama ASEAN Kementerian Luar Negeri RI Sidharto Suryodipuro menegaskan hingga saat ini belum ada diplomasi ke Myanmar yang dilakukan oleh jenderal.

Presiden RI Joko “Jokowi” Widodo sempat menyatakan, Indonesia akan mengirimkan perwakilan jenderal sebagai utusan untuk berbicara dengan junta militer Myanmar.

“Saat ini tidak ada upaya diplomasi yang dilakukan oleh jenderal. Nanti pada waktunya, semua informasi akan disampaikan,” kata Arto, sapaan akrabnya, dalam jumpa pers di Kementerian Luar Negeri RI, Jakarta, Jumat (10/3/2023).

1. Quiet diplomacy oleh Indonesia

Direktur Jenderal Kerja Sama ASEAN Kemlu RI, Sidharto Suryodipuro. (dok. Kemlu RI)

Selain itu, Arto menegaskan bahwa Indonesia sedang menjalankan quiet diplomacy atau diplomasi diam-diam untuk membantu menyelesaikan kasus Myanmar.

“Komunikasi tidak hanya dengan junta, tapi dengan semua pihak di Myanmar,” tuturnya lagi.

“Diplomasi diam-diam kita lakukan agar ada ruang negosiasi. Kalau disampaikan ke publik, ruangnya (diplomasi) akan sangat sempit,” ucap mantan Duta Besar RI untuk India ini.

2. Office of Special Envoy di keketuaan Indonesia tahun ini

Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi perkenalkan logo keketuaan Indonesia di ASEAN 2023. (dok. Kemlu RI)

Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi, dalam wawancara khusus dengan IDN Times, menegaskan bahwa Indonesia membentuk Office of Special Envoy untuk mengatasi isu Myanmar.

“Kenapa ada Office of Special Envoy? Ini untuk memudahkan pergerakan. Karena kalau Special Envoy-nya langsung hanya satu orang, menteri luar negeri misalnya, seperti yang dilakukan sebelum-sebelumnya, saya khawatir, pergerakan menjadi terbatas,” ucap Retno.

“Terbatas dari segi waktu, dan terbatas dari segi macam-macamnya. Karena kan piring yang ada di depan menteri luar negeri ini banyak banget nih yang harus ditangani di saat yang sama. Tapi kalau ada dedicated office dari Special Envoy yang menangani masalah Myanmar, maka katakanlah jika saya sedang sibuk, ini akan jalan terus. Dan ini sudah berjalan cukup banyak,” lanjut dia.

3. Tidak menggunakan megaphone diplomacy

Menteri Luar Negeri RI, Retno Marsudi. (IDN Times/Sonya Michaella)

Retno juga menegaskan, menanggapi konflik Myanmar ini, Indonesia tidak menggunakan megaphone diplomacy.

“Kita ingin pelan-pelan dan tidak dengan menggunakan megafon diplomacy meng-engage semua pihak. At least, sebagian besar pihak. Karena tanpa engagement semua pihak, kita tidak bisa mendengarkan posisi mereka masing-masing,” katanya.