Kemlu Indonesia Gelar Dialog Demokrasi di Bangladesh

18 Mar 2024, 11:40 WIB

Dialog demokrasi dalam masyarakat yang inklusif (DDIS) di Dhaka, ibu kota Bangladesh pada Minggu (17/3/2024) (IDN Times/Uni Lubis)

Dhaka, IDN Times – Hubungan antara Indonesia dan Bangladesh tergolong erat. Indonesia termasuk negara pertama yang mendukung Ketika Bangladesh mendadak kedatangan ratusan ribu pengungsi muslim Rohingya yang melarikan diri dari represi pemerintahan junta militer Myanmar pada 2017.

Banyak kegiatan terkait investasi dan perdagangan yang dilakukan kedua negara. Perwakilan Bangladesh termasuk yang diundang dalam helatan Bali Democracy Forum (BDF), yang diinisiasi Indonesia sejak 2008.

“Meskipun demikian, kita perlu selalu melakukan people-to-people contact, karena ini penting meningkatkan hubungan diplomasi antara negara,” ujar Duta Besar Republik Indonesia untuk Bangladesh dan Nepal, Heru Subolo.

Dubes Heru menyampaikan hal ini dalam pertemuan antara delegasi Indonesia dengan pihak Bangladesh yang menggelar acara dialog demokrasi dalam masyarakat yang inklusif (DDIS), Minggu (17/3/2024) sore di Dhaka, ibu kota Bangladesh. Acara ditutup dengan iftar atau buka puasa bersama. DDIS digelar pada Minggu (18/3/2024).

1. Kemlu RI kolaborasi dengan organisasi pemikir Bangladesh bahas demokrasi

Dialog demokrasi dalam masyarakat yang inklusif (DDIS) di Dhaka, ibu kota Bangladesh (IDN Times/Uni Lubis)

Dialog demokrasi dalam masyakat yang inklusif ini baru pertama kali digelar Kemlu RI, dengan menggaet mitra lokal yaitu Bangladesh Institute of International and Strategic Studies (BIISS). Dialog digelar pada Senin (18/3/2024) di Dhaka.

Pidato pembukaan dialog disampaikan Direktur Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik Siti Nugraha Mauludiah. Dilanjutkan pidato Dubes Heru mewakili pihak Indonesia, serta Mizanur Rahman selaku direktur Bangladesh Institute of Law and International Affairs (BILIA). Mizanur pernah menjabat sebagai ketua komisi nasional hak-hak asasi manusia di Bangladesh.

Pihak Bangladesh menghadirkan sejumlah pembicara, di antaranya mantan Duta Besar dan Kepala Perwakilan Tetap di Jenewa dan Wina, Abdul Hannan; Sadeka Halim selaku Wakil Rektor Universitas Jagannath; Lailufar Yasmin sebagai Kepala Departemen Hubungan Internasional di Universitas Dhaka; Nayeemul Islam Khan sebagai kepala editor Daily Our Time; serta Ferdousi Shahriar sebagai Direktur Jenderal Diplomasi Publik di Kemlu Bangladesh.

Sementara dari Indonesia, pembicara dalam DDIS adalah Phillips J Vermonte selaku Dekan Fakultas Ilmu Sains dan Sosial di Universitas Islam Internasional; Uni Lubis sebagai Pemimpin Redaksi IDN Times; Mohammad Hasan Ansori selaku Direktur Eksekutif Habibie Center; serta Direktur Diplomasi Publik di Ditjen IDP Kemlu RI Ani Nigeriawati.

2. DDIS diharapkan membangun pemahaman demokrasi dalam Masyarakat inklusif

Dialog demokrasi dalam masyarakat yang inklusif (DDIS) di Dhaka, ibu kota Bangladesh (IDN Times/Uni Lubis)

Lewat Bali Democracy Forum, Indonesia melalui Kemlu RI secara konsisten mempromosikan nilai-nilai demokrasi yang universal. BDF mengundang pihak berkepentingan yang beragam, dari pemerintahan, akademisi, kelompok pemikir, mahasiswa dan media.

DDIS menjadi forum di mana Indonesia dapat berbagi pengalaman demokrasi yang dibangun dengan memperhatikan nilai-nilai yang ada di Masyarakat Indonesia.

“Tidak perlu saling menuding dalam menjalankan demokrasi, dan tidak ada sistem demokrasi yang tepat untuk semua masyarakat. Demokrasi tumbuh berdasarkan kondisi masyarakat di masing-masing negara,” demikian latar-belakang DDIS.

“Forum yang pertama kali diadakan ini penting untuk membahas situasi demokrasi yang kita alami. Kami sangat senang bisa bekerjasama dengan Kemlu Indonesia,” kata Mayor Jenderal Abu Bakar Siddique Khan, Direktur Jenderal BISS, lembaga riset yang dekat dengan pemerintahan Perdana Menteri Sheikh Hasina.

Dialog melibatkan tiga elemen: Pemerintah, kelompok sipil, lembaga pemikir dan akademisi serta media.

Ada dua panel dialog dalam fomat DDIS. Panel pertama bahas “Revitalizing Pluralistic Democracy: Collaboration between Government and Non-State Actors in Democracy”. Tema kedua bahas “Democracy in the Digital Age”. Setelah menggelar DDIS di Dhaka, Kemlu RI melakukan forum serupa di Kathmandu, Nepal pada 20 Maret 2024.

Kemlu Bangladesh dan Kemlu Nepal mendukung kolaborasi dan berpartisipasi aktif dalam DDIS.

3. Indonesia dan Bangladesh bersahabat sejak pembukaan hubungan diplomatik pada 1972

Dialog demokrasi dalam masyarakat yang inklusif (DDIS) di Dhaka, ibu kota Bangladesh pada Minggu (17/3/2024) (IDN Times/Uni Lubis)

Indonesia menjadi salah satu negara pertama yang memberikan pengakuan resmi terhadap kemerdekaan Bangladesh, tepatnya sejak 1 Mei 1972. Presiden Joko “Jokowi” Widodo melakukan kunjungan ke Bangladesh pada 2018.

Bangladesh baru melakukan pemilihan umum pada 7 Januari 2024, yang dimenangkan oleh petahana PM Hasina. Dia memenangkan pemilu untuk masa jabatan kelima, empat periode di antaranya dimenangkan berturut-turut. Hasina menang mudah setelah Partai Liga Awami yang dipimpinnya meraih tiga perempat kursi parlemen dalam pemilu.

Mengutip kantor berita AFP, laporan awal menunjukkan jumlah pemilih yang menggunakan hak suaranya cukup rendah, 40 persen. Media asing menyoroti pemilu di Bangladesh secara kritis. PM Hasina dianggap cukup sukses memimpin pembangunan ekonomi negerinya. Namun, dia dituding melakukan pelanggaran hak asasi manusia dan menekan oposisi.

Bangladesh sebelumnya menjadi bagian dari Pakistan. Pada 26 Maret 1971, Bangladesh memisahkan diri dari Pakistan. Tanggal 16 Desember 1971 dirayakan sebagai hari kemenangan atas Pakistan, yang kemudian setiap tahun dirayakan sebagai Hari Kemerdekaan Bangladesh.

Arsitek kemerdekaan Bangladesh adalah Sheikh Mujibur Rahman, yang disebut sebagai Bapak Bangsa. Sheikh Mujibur adalah ayah dari PM Hasina. Setiap tanggal 17 Maret, warga Bangladesh merayakan Hari Bapak Bangsa Sheikh Mujibur Rahman.