ilustrasi membaca berita (pexels.com/alleksana)
Usulan tersebut memunculkan kekhawatiran terkait perlindungan data pribadi dan efektivitas penerapannya. Kewajiban verifikasi usia dikhawatirkan mendorong pengumpulan informasi pribadi secara berlebihan dan meningkatkan risiko penyalahgunaan data.
Pembatasan tersebut juga dinilai berpotensi mudah diakali dengan menggunakan akun orang lain atau memberikan identitas palsu. Di sisi lain, medsos menjadi sarana komunikasi sekaligus sumber akses terhadap berita, materi pendidikan, dan konten budaya.
Profesor Fakultas Hukum Universitas Korea, Park Kyung Sin, mengkritik rencana tersebut lewat unggahan di Facebook. Ia membandingkannya dengan UU Cinderella, kebijakan yang melarang anak berusia di bawah 16 tahun bermain gim daring pada pukul 00.00 — 06.00. UU tersebut disahkan pada 19 Mei 2011 dan akhirnya dicabut pada Agustus 2021.
Park menilai pemerintah semestinya menangani penyebab dan risiko penggunaan medsos berlebihan, bukannya membatasi akses seluruh anak. Ia mengusulkan penanganan khusus bagi mereka yang mengalami kecanduan medsos atau penyaringan konten berbahaya.
Di sisi lain, Ketua KMCC Kim Jong Cheol menegaskan perlunya perlindungan regulasi minimum lantaran edukasi saja tak cukup untuk menangani penggunaan medsos berlebihan pada kalangan anak di bawah umur. Ia juga mengingatkan bahwa remaja harus dipandang sebagai individu yang mempunyai hak-hak dasar, bukannya direduksi hanya menjadi kelompok yang perlu dilindungi.