Iklan - Scroll untuk Melanjutkan
Baca artikel IDN Times lainnya di IDN App
It helps you see more of our articles when you search on Google
ilustrasi bendera Korea Selatan (unsplash.com/Chris Boland)
  • Pemerintah Korea Selatan mempertimbangkan pembatasan media sosial bagi anak, termasuk larangan akun untuk usia di bawah 14 tahun dan verifikasi usia oleh platform.
  • Untuk pengguna usia 14—19 tahun, pemerintah mengusulkan penonaktifan rekomendasi personalisasi serta mengkaji pembatasan pengguliran tanpa henti, putar otomatis, dan notifikasi malam.
  • Rancangan ditargetkan selesai semester I 2027, tetapi memicu kekhawatiran privasi, potensi pengelakan aturan, serta perdebatan antara perlindungan anak dan hak digital mereka.
This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Jakarta, IDN Times  -  Pemerintah Korea Selatan (Korsel) tengah mempertimbangkan untuk memperketat pembatasan penggunaan media sosial (medsos) bagi anak di bawah umur. Kebijakan yang diusulkan mencakup pembatasan pembuatan akun berdasarkan usia hingga pengaturan fitur platform yang dinilai dapat mendorong penggunaan berlebihan.

Komisi Media dan Komunikasi Korea (KMCC) menargetkan penyelesaian rancangan kebijakan tersebut pada semester I 2027. Namun, pemerintah masih mengkaji sejumlah ketentuan dan dampaknya terhadap privasi serta hak digital anak.

1. Korsel pertimbangkan pembatasan akun dan fitur media sosial

ilustrasi media sosial (unsplash.com/Ralph Olazo)

Dilansir The Korea Times, Minggu (8/11/2026), KMCC sedang mempertimbangkan revisi Undang-Undang (UU) Jaringan Informasi dan Komunikasi. Rancangan tersebut mencakup larangan pembuatan akun medsos bagi anak di bawah 14 tahun serta kewajiban bagi operator platform untuk memverifikasi usia pengguna.

Pemerintah juga mempertimbangkan kemungkinan mengizinkan anak di bawah 14 tahun membuat akun dengan persetujuan orang tua. Sementara itu, akun pengguna berusia 14—19 tahun diusulkan untuk menonaktifkan algoritma rekomendasi yang dipersonalisasi secara otomatis.

KMCC turut mengkaji pembatasan fitur pengguliran tak terbatas, putar otomatis, dan notifikasi pada malam hari yang dinilai dapat mendorong penggunaan medsos secara berlebihan.

2. Pemerintah masih mengkaji cakupan aturan

ilustrasi anak-anak menggunakan ponsel (pexels.com/Ron Lach)

KMCC pertama kali mengusulkan langkah tersebut dalam pengarahan kebijakan kepada presiden pada Juli 2026. Komisi menargetkan penyelesaian rancangan kebijakan pada semester pertama 2027 setelah berkonsultasi dengan kementerian terkait dan para pemangku kepentingan, termasuk kalangan anak muda.

Kendati demikian, jadwal perubahan UU belum ditentukan. Jenis fitur yang akan diatur dan tingkat pembatasannya juga masih dalam pembahasan.

Perdebatan ini turut menyangkut tanggung jawab platform terhadap desain fitur yang mendorong penggunaan berlebihan. Pendekatan tersebut memperluas pengawasan pemerintah dari sebelumnya berfokus pada pemblokiran konten berbahaya, edukasi pengguna, dan pengawasan orang tua.

3. Rencana pembatasan menuai kekhawatiran soal privasi

ilustrasi membaca berita (pexels.com/alleksana)

Usulan tersebut memunculkan kekhawatiran terkait perlindungan data pribadi dan efektivitas penerapannya. Kewajiban verifikasi usia dikhawatirkan mendorong pengumpulan informasi pribadi secara berlebihan dan meningkatkan risiko penyalahgunaan data.

Pembatasan tersebut juga dinilai berpotensi mudah diakali dengan menggunakan akun orang lain atau memberikan identitas palsu. Di sisi lain, medsos menjadi sarana komunikasi sekaligus sumber akses terhadap berita, materi pendidikan, dan konten budaya.

Profesor Fakultas Hukum Universitas Korea, Park Kyung Sin, mengkritik rencana tersebut lewat unggahan di Facebook. Ia membandingkannya dengan UU Cinderella, kebijakan yang melarang anak berusia di bawah 16 tahun bermain gim daring pada pukul 00.00 — 06.00. UU tersebut disahkan pada 19 Mei 2011 dan akhirnya dicabut pada Agustus 2021.

Park menilai pemerintah semestinya menangani penyebab dan risiko penggunaan medsos berlebihan, bukannya membatasi akses seluruh anak. Ia mengusulkan penanganan khusus bagi mereka yang mengalami kecanduan medsos atau penyaringan konten berbahaya.

Di sisi lain, Ketua KMCC Kim Jong Cheol menegaskan perlunya perlindungan regulasi minimum lantaran edukasi saja tak cukup untuk menangani penggunaan medsos berlebihan pada kalangan anak di bawah umur. Ia juga mengingatkan bahwa remaja harus dipandang sebagai individu yang mempunyai hak-hak dasar, bukannya direduksi hanya menjadi kelompok yang perlu dilindungi.

This article is written by our community writers and has been carefully reviewed by our editorial team. We strive to provide the most accurate and reliable information, ensuring high standards of quality, credibility, and trustworthiness.

Curated For You

Editorial Team

Related Article

Trending in News

See More