Jakarta, IDN Times - Pemerintah Kosovo menjatuhkan sanksi kepada Rusia, Belarus, dan Iran pada Kamis (13/6/2024). Langkah ini mengikuti Amerika Serikat (AS) dan Uni Eropa (UE) yang sudah menjatuhkan sanksi terlebih dahulu kepada ketiga negara tersebut.
Selama ini, Kosovo terus mengkhawatirkan pengaruh Rusia di kawasan Balkan Barat. Mereka bahkan menyebut Kremlin berniat menghalangi negosiasi normalisasi hubungan diplomatik antara Serbia dan Kosovo.
Keputusan pemberian sanksi kepada Rusia dan Belarus ditetapkan setelah persetujuan Perdana Menteri (PM) Albin Kurti. Menteri Luar Negeri Kosovo, Liza Gashi, mengatakan bahwa ini diputuskan menanggapi serangan Rusia ke Ukraina.
"Kebijakan pembatasan terhadap Rusia ini berkaitan dengan pengrusakan dan ancaman kepada integritas teritorial, kedaulatan, dan kemerdekaan Ukraina. Selain itu, terdapat pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat di Rusia, terutama usai pembunuhan kepada oposisi Alexei Navalny," ungkapnya, dikutip Euronews.
Sementara itu, sanksi kepada pemerintah Iran dijatuhkan hanya kepada seseorang yang terlibat dalam aktivitas program misil balistik dan nuklirnya. Sejumlah perusahaan yang mendukung aksi tersebut juga ikut mendapat sanksi.
Presiden Kosovo, Vjosa Osmani, mengapresiasi masuknya pasukan penjaga perdamaian NATO di negaranya. Ia menyebut hari tersebut sebagai kemenangan dan Hari Pembebasan yang ke-25.
"NATO masuk ke Kosovo sebagai bukti kekuatan dari solidaritas internasional. Kebebasan lebih dari kata-kata, ini adalah dasar dari kami, udara yang kami hirup, mimpi yang kami impikan, dan masa depan yang kami dambakan," terangnya.
"Para pahlawan telah berjuang dan memberikan nyawanya untuk sebuah kemenangan. Masuknya NATO tentu tidak hanya sebuah kemenangan militer dan menyerahnya Serbia di bawah Milosevic adalah kemenangan atas tirani," sambungnya.
Ia menambahkan bahwa Kosovo layak masuk menjadi salah satu anggota aliansi militer NATO. Ia juga mengapresiasi seluruh rekan internasional yang sudah membantu negaranya selama ini.
Komandan Pasukan Penjaga Perdamaian NATO di Kosovo (KFOR), Ozkan Ulutas, mengatakan bahwa situasi di Kosovo bagian utara masih belum stabil. Terdapat ancaman kekerasan di beberapa wilayah dominan etnis Serbia.
Ia menekankan, KFOR akan terus berkomitmen melindungi dan memastikan stabilitas Kosovo dan seluruh kawasan Balkan Barat. Pasukan itu akan tetap berada di Kosovo selama dibutuhkan.
"Protes kekerasan pada Mei 2023 menyebabkan 93 personel KFOR terluka dan beberapa di antaranya terluka parah. KFOR dengan cepat merespons dan menerjunkan pasukan tambahan hingga 1.000 tentara," terangnya, dikutip N1.
"Penambahan pasukan ini membuktikan bahwa KFOR berkomitmen besar terhadap stabilitas dan keamanan di Kosovo. Kami melihat Balkan Barat sebagai kawasan strategis bagi aliansi," tambahnya.