Kroasia Larang 3 Pejabat Montenegro Masuk Negaranya

Kemlu Kroasia mengumumkan kepada Kedutaan Besar Montenegro di Zagreb bahwa tiga pejabatnya, yakni Presiden Parlemen Andrija Mandic, Wakil Perdana Menteri Aleksa Becic dan anggota parlemen dari Partai Rakyat Demokratik Milan Knezevic dilarang masuk ke negaranya. 

"Ketiga pejabat tersebut dimasukkan sebagai persona non-grata karena aksinya yang merusak hubungan bertetangga yang baik dan terus bertujuan ikut campur dalam urusan politik dalam negeri Kroasia," tegasnya, dikutip Balkan Insight.

Pihaknya menyebut Parlemen Montenegro tidak mengakui Republik Kroasia dan tidak mengambil langkah penting dalam menyelesaikan perselisihan kedua negara. Keputusan ini bisa berdampak pada aspirasi Montenegro di Uni Eropa (UE). 

"Dalam konteks ini, aksi mereka tidak dapat dikategorikan baik dan sebuah negara tetangga Kroasia yang baik. Aspek bertetangga yang baik adalah sebuah elemen penting dalam proses perluasan UE. Kami berharap Montenegro bersikap sesuai dengan nilai-nilai Eropa," tambahnya. 

Perselisihan Kroasia-Montenegro timbul akibat pengakuan Zagreb terhadap genosida di Srebrenica pada 1995 kepada etnis Bosnia. Podgorica pun membalas dengan mengakui genosida di kamp konsentrasi Janesovac pada PD II yang didominasi oleh ras Serbia, Yahudi, dan Roma. 

Pada akhir Juni, Presiden Parlemen Montenegro Andrija Mandic yang mengusulkan proposal itu mengungkapkan bahwa Montenegro adalah negara pertama yang mengakui Resolusi Genosida di Janesovac, Kroasia. 

"Resolusi ini tidak hanay di sana untuk dihakimi, tapi harus lebih dipaham sebagai pengetahun bahwa kejahatan tetaplah jahat, tidak peduli siapa yang melakukannya. Dengan cara ini, kami dapat memberikan penghormatan kepada leluhur kami," ungkapnya, dikutip Sarajevo Times. 

Mendengar kabar ini, Kroasia sudah melayangkan ancaman bahwa adopsi resolusi genosida tersebut akan memperlambat ambisi Montenegro menjadi anggota penuh UE. 

Pada Selasa (23/7/2024), Parlemen Montenegro menyetujui perombakan atau reshuffle kabinet pemerintahan. Perombakan ini akan memasukkan anggota dari partai pro-Rusia, koalisi For the Future of Montenegro (ZBCG) dan partai minoritas etnis Bosnia. 

Perdana Menteri Montenegro, Milojko Spajic yang mengusulkan reshuffle ini mendapatkan dukungan maupun kritik dari sejumlah pihak. Keputusan ini dianggap dapat mengalihkan Montenegro dari ambisinya untuk bergabung dengan UE. 

Dilaporkan BNE Intellinews, Spajic mengatakan keputusan ini akan memberikan rekonsiliasi kepada Montenegro dan menjamin keamanan maupun stabilitas negara. 

"Pemerintah adalah penjamin kedewasaan dan stabilitas negara. Kami menunjukkan bahwa etnis Serbia, Albania, Bosnia, dan Montenegro dapat hidup berdampingan dan bekerja sama. Kami harus menjadi percontohan dari seluruh Balkan," tuturnya.