Bali, IDN Times - Memperingati 30 tahun kemitraan ASEAN-India, Indonesia mendorong kemitraan tersebut difokuskan kepada tiga hal, yaitu menjadikan kawasan Indo-Pasifik sebagai kawasan yang stabil, damai dan sejahtera, serta kerja sama kesehatan dan bidang pangan.
Hal tersebut disampaikan Presiden RI, Joko "Jokowi" Widodo, saat mengikuti KTT ke-19 ASEAN-India di Hotel Sokha, Phnom Penh, Sabtu (12/11/2022). Dalam KTT tersebut, hadir pemimpin ASEAN dan Wakil Presiden India, Jagdeep Dhankhar.
Jokowi menegaskan, kawasan Indo-Pasifik adalah kawasan yang strategis serta tidak akan luput dari rivalitas.
"Indo-Pasifik adalah kawasan yang strategis, maka kawasan ini tidak luput dari rivalitas. Jika tidak dikelola dengan baik akan menjadi konflik terbuka. ASEAN–India harus dapat menjadi guardian bagi stabilitas dan kemakmuran di Indo-Pasifik,” kata Jokowi dalam keterangan tertulis Sekretariat Presiden RI, Sabtu.
Presiden mengingatkan, Indo-Pasifik harus diisi dengan kerja sama konkret. Oleh karena itu, Indonesia mengundang India dalam Indo Pacific Infrastructure Forum yang akan diadakan tahun depan saat Indonesia menjadi Ketua ASEAN.
“Kedua, kerja sama kesehatan termasuk kerja sama di bidang pengadaan bahan baku obat dan obat-obatan,” ujarnya.
Kepala Negara juga mengimbau agar jangan sampai terjadi kembali putusnya rantai pasok bahan baku obat dan obat-obatan pada masa mendatang.
“Ketiga, kerja sama di bidang pangan. Jika digabungkan, maka jumlah rakyat ASEAN dan India mencapai sekitar 2 miliar orang. Kita harus bekerja sama agar krisis pupuk tidak terjadi,” ujarnya.
Presiden menambahkan, berdasarkan laporan Global Crisis Response Group, apabila krisis pupuk terjadi, maka akan berdampak pada produksi beras tahun depan dan mempengaruhi lebih dari 3 miliar orang.
“ASEAN-India harus menjadi pendorong agar krisis pupuk dapat dihindari,” ucapnya.
Turut hadir mendampingi Presiden Jokowi dalam KTT ke-19 ASEAN-India yaitu Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD; Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto; Menteri Luar Negeri, Retno Marsudi, dan Menteri Sekretaris Negara, Pratikno.