ByteDance Ogah Jual TikTok, Lebih Pilih Tutup Layanan di AS
ilustrasi logo TikTok. (unsplash.com/Solen Feyissa)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Pemerintah Amerika Serikat (AS) baru saja menandatangani undang-undang (UU) yang mengancam memblokir aplikasi video pendek populer TikTok di negaranya. UU ini memaksa ByteDance, perusahaan induk TikTok, untuk menjual aset media sosial tersebut di AS jika ingin tetap beroperasi di sana.
Namun, menurut laporan Reuters pada Jumat (26/4/2024), ByteDance disebut lebih memilih menutup operasi TikTok di AS dibanding melepas kepemilikannya. Keengganan ini dikarenakan algoritma TikTok dinilai terlalu berharga untuk dijual.
1. Keengganan ByteDance jual TikTok
ByteDance enggan menjual TikTok karena algoritma yang digunakan menjadi inti dari operasional perusahaan secara keseluruhan. Algoritma ini dianggap sebagai bumbu rahasia yang berharga dan ByteDance tidak ingin menyerahkannya kepada pihak lain atau pesaing.
Meski TikTok memiliki lebih dari 1 miliar pengguna global, aplikasi ini masih membukukan kerugian. TikTok juga hanya menyumbang porsi kecil dari total pendapatan dan jumlah pengguna aktif harian ByteDance.
Jika berbagai upaya hukum untuk menentang aturan pemerintah AS gagal, ByteDance disebut lebih memilih menutup layanan TikTok di AS. Langkah ini dinilai tidak akan berdampak signifikan bagi bisnis ByteDance.
"Penutupan akan berdampak terbatas pada bisnis ByteDance sementara perusahaan tidak harus menyerahkan algoritma intinya," kata sumber anonim yang dekat dengan isu ini kepada Reuters.
Baca Juga: Uni Eropa Ancam Blokir karena Fitur TikTok Lite Rewards
2. Aplikasi TikTok terancam diblokir AS
Editor’s picks
Pemerintah AS telah mengesahkan UU yang mengancam akan memblokir TikTok. UU tersebut ditandatangani Presiden AS, Joe Biden, setelah mendapat persetujuan luas dari Senat.
Aturan ini lahir di tengah kekhawatiran pembuat kebijakan AS bahwa China dapat mengakses data pengguna AS atau memanfaatkan TikTok untuk tujuan intelijen, dilansir The Guardian.
AS memberi ByteDance tenggat waktu hingga 19 Januari 2025 untuk menjual aset TikTok di AS jika ingin tetap beroperasi. Tenggat ini berakhir sehari sebelum jabatan Biden selesai. Namun, tenggat bisa diperpanjang 3 bulan jika ByteDance dianggap membuat kemajuan dalam negosiasi penjualan.
Pemerintah AS memang kerap menuduh sejumlah aplikasi dan perusahaan teknologi China memata-matai warganya atas perintah Beijing. China sendiri telah berulang kali membantah tuduhan tersebut.
3. China kecam penjualan paksa TikTok
ByteDance tidak mengungkap performa keuangannya ke publik. Namun, sebagian besar pendapatan ByteDance diketahui masih berasal dari China, terutama dari Douyin yang merupakan TikTok versi lokal negara tersebut.
AS sendiri hanya menyumbang sekitar 25 persen pendapatan TikTok pada tahun lalu. Sejumlah bankir investasi yang diwawancarai Reuters menyebut, sulit menilai valuasi TikTok dibandingkan kompetitor seperti Facebook milik Meta dan Snap. Hal ini karena laporan keuangan TikTok tidak tersedia secara luas dan sulit diakses publik.
ByteDance bisa saja menjajaki skenario penjualan TikTok tanpa algoritmanya. Namun, penjualan TikTok tanpa algoritma dinilai akan sulit karena tidak menarik bagi calon pembeli.
Sementara itu, pemerintah China telah memberi sinyal bakal menolak penjualan TikTok secara paksa oleh AS. Penolakan tersebut ditegaskan oleh juru bicara Kementerian Perdagangan China pada Maret lalu.
Baca Juga: AS Terang-terangan Kecam China soal Dukungan Militer Rusia
IDN Times Community adalah media yang menyediakan platform untuk menulis. Semua karya tulis yang dibuat adalah sepenuhnya tanggung jawab dari penulis.
Topik:
Berita Terkini Lainnya
