Magang ke Luar Negeri Kini Wajib Kantongi Izin Menteri P2MI

Mukhtarudin menjelaskan, ketentuan mengenai pemagangan luar negeri diatur dalam Pasal 40 dan Pasal 41 UU Nomor 27 Tahun 2026.

Pasal 40 mengatur pemagangan di luar negeri wajib mendapatkan izin dari menteri atau pejabat yang ditunjuk. Sementara itu, Pasal 41 mengatur penyelenggaraan pemagangan harus menjunjung harkat dan martabat bangsa serta berorientasi pada penguasaan kompetensi kerja yang lebih tinggi.

Ketentuan tersebut juga mencakup jaminan pelindungan dan kesejahteraan peserta pemagangan, termasuk pemenuhan hak mereka dalam menjalankan ibadah.

Menurut Mukhtarudin, pelindungan peserta magang tidak boleh hanya berfokus pada proses penempatan. Pemerintah juga perlu memastikan kondisi kerja yang manusiawi, pemenuhan hak, dan akses terhadap keadilan apabila peserta menghadapi persoalan selama berada di luar negeri.

Untuk memastikan ketentuan baru tersebut berjalan, pemerintah menyiapkan masa transisi tata kelola pemagangan luar negeri. Pasal 301 UU Nomor 27 Tahun 2026 mengatur bahwa perizinan dan penyelenggaraan pemagangan luar negeri tetap dilaksanakan oleh kementerian selama satu tahun sejak undang-undang diundangkan.

Kementerian P2MI/BP2MI juga menyiapkan tiga langkah strategis, yakni pemetaan tugas dan fungsi unit terkait, inventarisasi penyelenggara serta program pemagangan luar negeri yang sedang berjalan, dan penyusunan regulasi turunan bersama kementerian terkait. Mukhtarudin menilai aturan pelaksanaan menjadi penting agar mekanisme perizinan, pengawasan, tanggung jawab penyelenggara, dan pemenuhan hak peserta dapat diterapkan secara jelas.

“Undang-undang ini harus diterjemahkan ke dalam aturan pelaksanaan yang jelas dan implementatif. Jangan sampai semangat memberikan pelindungan yang lebih kuat justru terkendala dalam pelaksanaannya,” katanya.

Selain mengatur pemagangan luar negeri, Mukhtarudin menilai penguatan regulasi ketenagakerjaan perlu diikuti peningkatan kualitas pekerja migran Indonesia. Pemerintah ingin mendorong pergeseran tenaga kerja dari pekerjaan berkeahlian rendah (low skill) menuju pekerjaan dengan keterampilan menengah dan tinggi (middle-high skill).

Menurutnya, peningkatan kualitas pekerja migran perlu didukung kompetensi, sertifikasi, kemampuan bahasa asing, dan keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja global.

“Kita ingin pekerja migran Indonesia naik kelas. Mereka harus dibekali kompetensi, sertifikasi, kemampuan bahasa, dan keterampilan sesuai kebutuhan pasar kerja global. Namun, peningkatan kualitas itu harus dibarengi dengan sistem penempatan yang aman dan pelindungan yang kuat,” ujar Mukhtarudin.

Dia menambahkan, penguatan pelindungan pekerja migran membutuhkan kolaborasi lintas kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, dunia pendidikan, lembaga pelatihan, hingga negara tujuan penempatan.

Mukhtarudin berharap UU Nomor 27 Tahun 2026 dapat memperkuat ekosistem ketenagakerjaan yang lebih adil dan memberikan kepastian pelindungan bagi pekerja Indonesia, baik di dalam maupun luar negeri.