Maroko Latih 500 Personel untuk Pasukan Stabilisasi di Gaza

Maroko telah menyatakan komitmen untuk mengirim personel militer dan kepolisian ke Gaza pascaperang sejak Februari lalu. Langkah tersebut menjadikan Maroko sebagai negara Arab pertama yang mengumumkan kontribusi pasukan ke Gaza kepada publik. Selain Maroko, tiga negara lain yakni Albania, Kazakhstan, dan Kosovo juga sepakat menyumbangkan personel untuk misi tersebut.

Melansir Morocco World News, pemerintah Maroko telah menandatangani perjanjian partisipasi dalam ISF pada Juli lalu. Kesepakatan itu mengatur kerangka hukum terkait aspek teknis dan operasional keterlibatan personel mereka di lapangan. Maroko dijadwalkan menjadi negara pertama dari jajaran kontributor tersebut yang menerjunkan pasukannya ke Gaza.

Kontribusi Maroko mencakup pengiriman perwira senior angkatan bersenjata ke Komando Gabungan ISF. Mereka juga mengerahkan personel Gendarmerie Kerajaan, aparat Direktorat Jenderal Keamanan Nasional (DGSN), serta mendirikan rumah sakit lapangan militer. Pemerintah di Rabat menegaskan langkah ini didasari pengalaman panjang mereka dalam operasi penjaga perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Di sisi lain, rencana penempatan personel dari Maroko dan Kosovo masih terhambat di lapangan. Israel memblokir rencana Dewan Perdamaian bentukan Presiden AS Donald Trump untuk membangun pangkalan militer ISF di dekat area Garis Kuning Gaza. Padahal, Dewan Perdamaian telah memberikan kontrak konstruksi pertama kepada perusahaan asal AS, Arkel International, sejak Agustus lalu.

Perusahaan tersebut bertugas membangun pos terdepan berbenteng seluas 10 ribu meter persegi untuk menampung 150 personel dari total 500 pasukan Maroko dan Kosovo. Namun, setelah dua bulan berlalu, otoritas Israel masih menolak mengizinkan kontraktor serta peralatan konstruksi masuk ke Gaza.

"Tidak ada keamanan dan tidak ada pengiriman peralatan konstruksi," kata seorang sumber yang mengetahui masalah tersebut, dilansir The Guardian.

Keputusan pengiriman pasukan ini juga memicu kontroversi di dalam negeri Maroko dan Kosovo. Kelompok masyarakat sipil dan akademisi di kedua negara mengecam pengerahan itu karena dinilai membantu Israel menduduki tanah Palestina.

Berdasarkan rencana Dewan Perdamaian pada Oktober 2025, ISF bertugas mengamankan wilayah Gaza setelah penarikan pasukan Israel. Pasukan multinasional berpayung mandat PBB ini juga akan melatih unit kepolisian baru Palestina serta mendukung distribusi bantuan kemanusiaan. Rencana tersebut mengharuskan Hamas turun dari pemerintahan dan melucuti senjata seiring penarikan bertahap militer Israel.

Hamas menyatakan siap menyerahkan kekuasaan di Gaza kepada otoritas sementara dan melucuti senjata sesuai kesepakatan gencatan senjata. Namun, kelompok itu menegaskan implementasi kesepakatan bergantung pada kepatuhan Israel untuk menghentikan serangan dan menarik pasukannya. Hingga kini, militer Israel masih menolak keluar dan menduduki hampir 70 persen wilayah Gaza.

Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, menegaskan kembali pada Senin bahwa pihaknya tidak akan mengizinkan rekonstruksi Gaza sebelum Hamas dilucuti dan wilayah itu didemiliterisasi.

"Anda bahkan tidak bisa mulai memasang utilitas. Anda tidak bisa mulai membangun fasilitas penunjang kehidupan dasar karena tanpa ISF, Anda tidak bisa masuk," ujar seorang sumber yang memahami proyek konstruksi di Gaza.

Meski memblokir pangkalan ISF, pemerintah Israel memberikan pengecualian untuk proyek kompleks hunian warga Palestina yang didukung Uni Emirat Arab di wilayah Gaza selatan yang dikuasai Israel. Sementara itu, serangan harian Israel sejak gencatan senjata diumumkan telah menewaskan lebih dari 1.488 warga Palestina. Secara keseluruhan, operasi militer Israel di Gaza sejak 7 Oktober 2023 telah menewaskan lebih dari 74 ribu warga Palestina.