Masih Nunggak, AS Didesak Segera Lunasi Utang ke PBB

25 Feb 2026, 16:46 WIB

Ahmad Dyandra Rama Putra Bagaskara

Masih Nunggak, AS Didesak Segera Lunasi Utang ke PBB

potret sidang Majelis Umum PBB (commons.wikimedia.org/Basil D Soufi)

Intinya Sih

PBB mendesak Amerika Serikat segera melunasi utang sebesar 4 miliar dolar AS, setelah negara itu baru membayar sebagian kecil senilai 160 juta dolar.
Sejak Donald Trump kembali menjabat pada 2025, AS menolak membayar dana wajib dan memangkas sumbangan sukarela ke berbagai lembaga di bawah PBB.
Ketua Majelis Umum PBB Annalena Baerbock menegaskan organisasi baru BoP tidak akan menggantikan peran PBB dalam menjaga perdamaian dunia.

Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mendesak Pemerintah Amerika Serikat untuk segera melunasi hutangnya. Desakan ini muncul setelah AS hanya membayar sedikit hutangnya kepada PBB beberapa pekan lalu.

"Setiap negara anggota harus membayar kontribusinya secara penuh dan tepat waktu. Oleh karena itu, 160 juta dolar AS (yang dibayarkan kepada PBB beberapa pekan lalu) jelas bukan jumlah penuh," kata Ketua Majelis Umum PBB, Annalena Baerbock, pada Selasa (24/2/2026), seperti dilansir The Strait Times.

1. AS baru membayar utang sebesar 160 juta dolar kepada PBB

potret bendera Amerika Serikat (unsplash.com/Gene Gallin)

AS sendiri mempunyai hutang kepada PBB sebesar 4 miliar dolar AS atau Rp67,3 triliun. Hutang tersebut merupakan akumulasi tunggakan pembayaran dana wajib yang harus dibayarkan Negeri Paman Sam kepada PBB.

Menurut keterangan Juru Bicara PBB, Stephane Dujarric, AS sudah membayar 160 juta dolar AS atau sekitar Rp6,7 miliar untuk mencicil hutangnya. Namun, jumlah tersebut masih jauh dari total hutang yang dimiliki AS kepada PBB.

“Pekan lalu, kami menerima sekitar 160 juta dolar Amerika Serikat dari AS sebagai pembayaran sebagian dari tunggakan mereka untuk anggaran reguler PBB,” kata Dujarric dalam sebuah pernyataan pada pekan lalu.

2. PBB mendapatkan sebagian besar pendanaan dari AS

ilustrasi uang (pexels.com/John Guccione)

PBB sendiri mendapatkan sebagian besar bantuan pendanaan dari AS. Sebab, Washington merupakan penyumbang dana utama untuk organisasi tersebut.

Namun, sejak Donald Trump menjabat lagi sebagai presiden pada Januari 2025 lalu, AS menolak untuk membayar dana wajib kepada PBB. Selain itu, AS juga memotong sebagian besar sumbangan dana sukarela untuk beberapa organisasi internasional yang berada di bawah PBB.

Langkah tersebut dilakukan sebagai bentuk efisiensi anggaran yang dimiliki pemerintah. Apalagi, saat ini, Trump juga sudah punya organisasi sendiri bernama Dewan Perdamaian (BoP) Gaza. Ini membuat fokus Trump akan teralihkan untuk mendanai BoP yang dianggap lebih sejalan dengan visi AS ketimbang PBB.

3. Baerbock mengatakan BoP tidak akan menyingkirkan PBB

potret Ketua Majelis Umum PBB, Annalena Baerbock (flickr.com/gruenenrw via commons.wikimedia.org/Bündnis 90/Die Grünen Nordrhein-Westfalen)

Meski begitu, Baerbock sebagai Ketua Majelis Umum PBB yakin berdirinya BoP tidak akan menyingkirkan peran organisasinya. Sebab, menurutnya, BoP hanya berperan sebagai organisasi pelengkap untuk mengatasi konflik di Gaza.

Baerbock menganggap kekuasaan tertinggi untuk mengatasi konflik di Gaza dan di semua negara di dunia tetap berada di tangan PBB. Oleh karena itu, kata dia, organisasi seperti BoP tidak akan menyingkirkan apalagi menghilangkan peran PBB untuk menciptakan perdamaian dunia.

“Untuk segala hal lain yang berkaitan dengan perdamaian dan keamanan, kita memang memiliki lembaga internasional dan badan yang sah. Itu disebut Perserikatan Bangsa-Bangsa," ujar Baerbock.

This article is written by our community writers and has been carefully reviewed by our editorial team. We strive to provide the most accurate and reliable information, ensuring high standards of quality, credibility, and trustworthiness.