Menantu Trump Temui Hamas di Mesir, Bahas Rencana Damai Gaza

Pertemuan berlangsung di kota pesisir El Alamein, Mesir, selama lebih dari dua jam secara tertutup. Selain Kushner dan al-Hayya, pertemuan ini melibatkan sejumlah diplomat dari negara lain.

Mantan Perdana Menteri (PM) Inggris Tony Blair dan Direktur Jenderal Dewan Perdamaian (BoP) Nickolay Mladenov turut mendampingi Kushner. Sejumlah pejabat dari negara mediator, seperti Kepala Intelijen Mesir Hassan Rashad, diplomat Qatar Ali Al Thawadi, serta perwakilan Turki juga hadir di lokasi.

Pertemuan difokuskan untuk menerjemahkan dokumen 15 poin usulan Dewan Perdamaian ke dalam tindakan nyata. Rencana tersebut mencakup penyerahan wewenang kepada Komite Nasional Administrasi Gaza, penarikan militer, hingga rekonstruksi infrastruktur.

Sebelum menemui delegasi Hamas, Kushner mengadakan pembicaraan bilateral dengan Presiden Mesir Abdel Fattah el-Sisi. Kedua pihak membahas penguatan kemitraan strategis dan koordinasi dalam memelihara stabilitas perdamaian di kawasan Timur Tengah.

Dalam perundingan itu, pihak AS menegaskan bahwa seluruh senjata dan infrastruktur militer di Gaza harus diserahkan secara bertahap. Kushner menekankan komitmen pelucutan senjata harus berjalan secara terverifikasi agar wilayah tersebut tidak lagi menjadi ancaman bagi Israel.

"Kami berterima kasih atas komitmen tersebut, tetapi kami ingin melihat upaya nyata dan bukan sekadar kata-kata," kata seorang pejabat yang mengetahui jalannya pertemuan, dilansir The Jerusalem Post.

Hamas menyatakan kesiapannya menjalankan rencana perdamaian dan meminta masa negosiasi selama 14 hari segera dibuka untuk menentukan jadwal implementasi. Di sisi lain, kelompok tersebut menuntut Israel segera menghentikan serangan udara dan menarik tentaranya ke garis pemisah (yellow line).

Setelah menyelesaikan agenda di Mesir, Kushner bersama Blair dan Mladenov dijadwalkan bertolak ke Israel pada Senin untuk menemui PM Benjamin Netanyahu. Rombongan utusan berupaya melunakkan sikap Netanyahu yang sebelumnya menolak rencana perdamaian usulan AS.

Sikap Netanyahu yang menolak rencana damai menuai kritik dari delapan negara Muslim, termasuk Indonesia, Arab Saudi, Uni Emirat Arab (UEA), Yordania, Pakistan, Mesir, Qatar, dan Turki. Melalui pernyataan bersama, delapan menteri luar negeri menuntut AS mengambil tindakan tegas agar implementasi perdamaian tidak dihalangi.

"Israel memikul tanggung jawab penuh dan langsung atas terhambatnya upaya menciptakan perdamaian di Gaza," demikian pernyataan bersama para menteri luar negeri, dikutip dari The Straits Times.

Di panggung politik domestik, Netanyahu tengah menghadapi pertarungan sengit menjelang pemilu Israel pada 27 Oktober mendatang. Partai Likud pimpinan Netanyahu menuduh pernyataan negara-negara Arab bertujuan untuk menjatuhkan posisi koalisi pemerintahannya.

Situasi keamanan di Gaza sendiri masih rentan meski gencatan senjata telah disepakati sejak Oktober 2025. Serangan udara Israel di kawasan Khan Younis dan Nuseirat baru-baru ini kembali menimbulkan korban.