Iran Bantah Klaim Trump soal Selat Hormuz Jadi Wilayah AS
- Iran menolak klaim Donald Trump soal Selat Hormuz sebagai wilayah AS, menegaskan Teheran tetap mengendalikan pembukaan, penutupan, dan blokade jalur perairan strategis tersebut.
- Serangan terhadap kapal terkait ADNOC dan blokade Houthi di Laut Merah memperburuk risiko pelayaran serta distribusi energi, sekaligus dikaitkan dengan runtuhnya gencatan senjata Iran-AS.
- Penutupan Selat Hormuz menaikkan harga energi AS menjelang pemilu sela; Iran mensyaratkan penghentian perang, pencabutan sanksi, pembebasan aset, dan kompensasi untuk membuka kembali jalur itu.
Jakarta, IDN Times – Iran menepis klaim Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump, yang menyatakan akan menjadikan Selat Hormuz sebagai bagian dari wilayah AS. Pada Sabtu (15/8/2026), Teheran menegaskan bahwa jalur perairan strategis tersebut akan tetap menjadi wilayah Iran.
Wakil Menteri Luar Negeri, Kazem Gharibabadi, mengatakan Iran akan tetap menentukan kapan Selat Hormuz dibuka atau ditutup. Dia menyebut bahwa selama Washington tidak menerima kenyataan kekalahan dan berhenti berkhayal, Teheran akan terus memberlakukan blokade di perairan tersebut.
Sebagai informasi, Trump sebelumnya mengatakan bahwa dirinya akan mendeklarasikan Selat Hormuz sebagai wilayah AS setelah Washington mengalahkan Iran. Pernyataan itu disampaikan dalam sebuah kampanye politik di Negara Bagian New York pada Jumat, dikutip dari NBC News.
1. Serangan di Selat Hormuz masih berlanjut
Kapal AS di Selat Hormuz. (Specialist Noah Martin, Public domain, via Wikimedia Commons) Serangan di Selat Hormuz masih terjadi di tengah mandeknya diplomasi antara Iran dan AS. Kondisi tersebut meningkatkan risiko terhadap aktivitas pelayaran dan distribusi energi melalui jalur strategis tersebut.
Perusahaan minyak milik Uni Emirat Arab (UEA), ADNOC, mengatakan salah satu kapalnya diserang pada Jumat malam. Kementerian Luar Negeri UEA kemudian menuding Teheran berada di balik serangan tersebut dan menyebut Korps Garda Revolusi Islam Iran (IRGC) melakukan tindakan pembajakan di Selat Hormuz.
UEA juga menuduh Iran menyerang dua kapal lain yang memiliki keterkaitan dengan ADNOC saat melintas di jalur perairan tersebut. Serangkaian serangan itu disebut berkontribusi terhadap runtuhnya gencatan senjata antara Teheran dan Washington yang sebelumnya dicapai pada April, dilansir CNA.
Sementara itu, sekutu Iran di Yaman, kelompok Houthi, juga memberlakukan blokade maritim terhadap sejumlah pelabuhan Arab Saudi di Laut Merah. Jalur tersebut merupakan satu-satunya rute maritim alternatif bagi Saudi untuk mengekspor minyak.
2. Kenaikan harga energi menjadi tantangan Trump jelang pemilu sela
Presiden AS, Donald Trump. (The White House from Washington, DC, Public domain, via Wikimedia Commons) Penutupan Selat Hormuz turut mendorong kenaikan harga energi di AS. Kondisi tersebut menjadi persoalan politik bagi Trump menjelang pemilu sela pada November.
Wakil Presiden AS, JD Vance, mengatakan prioritas utama Washington dalam perang dengan Iran adalah menjaga harga energi tetap rendah bagi masyarakat AS. Sementara itu, pencegahan agar Teheran memperoleh senjata nuklir menjadi prioritas berikutnya.
Dikutip dari NBC News, Vance meminta masyarakat AS menerima harga bahan bakar yang sedikit lebih tinggi. Dia mengatakan bahwa kenaikan harga sedikit di pom bensin sepadan dengan biaya untuk mencegah Iran memperoleh senjata nuklir.
Pemerintahan Trump sebelumnya memberikan sejumlah alasan terkait perang dengan Iran. Pada awalnya, Washington menyatakan ingin mendukung aksi protes antipemerintah di negara Teluk tersebut. Pihaknya kemudian menempatkan penghentian program nuklir dan upaya menggulingkan pemerintahan garis keras di Teheran sebagai tujuan utama.
3. Iran ajukan sejumlah syarat untuk membuka kembali Selat Hormuz
ilustrasi bendera Iran (pexels.com/Engin Akyurt) Iran menetapkan sejumlah syarat untuk membuka kembali Selat Hormuz. Syarat itu mencakup penghentian perang dan agresi terhadap Teheran serta sekutunya di Lebanon, Palestina, Yaman, dan Irak. Pihaknya juga menuntut pencabutan sanksi yang melumpuhkan perekonomiannya, pembebasan aset yang dibekukan, serta kompensasi atas kerusakan yang ditimbulkan selama perang.
Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, mengatakan bahwa saat ini tidak ada negosiasi langsung antara Teheran dan Washington. Menurutnya, Qatar dan Pakistan memang bertindak sebagai mediator dengan bertukar pesan dan berkomunikasi antara kedua negara. Namun, aktivitas tersebut tidak dapat disebut sebagai negosiasi antara Iran dan AS.
Iran bersikeras akan mengendalikan Selat Hormuz sekaligus memberlakukan tarif bagi kapal yang melintas. Klaim tersebut telah ditentang keras oleh AS. Washington memberlakukan blokade balasan terhadap sejumlah pelabuhan negara Teluk itu sebagai upaya menekan perekonomian Teheran.
