Menlu Retno: Mendiamkan Israel Berarti Mendukung Penjajahan Palestina

17 Jul 2020, 05:00 WIB

Menteri Luar Negeri, Retno Marsudi (Dok. Biro Pers Kepresidenan)

Jakarta, IDN Times - Menteri Luar Negeri (Menlu) Republik Indonesia, Retno Marsudi, mengecam rencana aneksasi Israel terhadap Tepi Barat (West Bank) Palestina. Menurutnya, seluruh negara harus bersikap keras terhadap kebijakan tersebut karena telah melanggar berbagai kesepakatan dan hukum internasional.

“Persatuan untuk mendukung Palestina harus kuat. Dunia harus bersatu untuk mewujudkan two-state solution. Aneksasi akan membawa kita mundur dari penyelesaian isu Palestina, karena tindakan itu akan merusak berbagai parameter dan kesepakatan internasional yang sudah disepakati dalam berbagai resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa,” kata Retno saat webinar yang diselenggarakan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI), Kamis (16/7/2020).

1. Israel akan terus berupaya menganeksasi Palestina

Tangkapan layar webinar oleh Majelis Ulama Indonesia, Kamis (16/7/2020)

Kemudian, Retno menekankan supaya solidaritas global tidak bersifat parsial dan sporadis. Pada saat ini, rencana aneksasi bisa dikatakan terhenti karena pandemik COVID-19 yang melanda Israel. Namun, setelah penyakit ini sudah berakhir, tidak menutup kemungkinan upaya penjajahan akan berlanjut.

“Rencana aneksasi Israel mengancam eksistensi Palestina. Walaupun aneksasi formal tidak jadi dilakukan, tapi agenda ini belum tentu hilang dari rencana Israel. Saya yakin penundaan ini juga karena ada tekanan internasional terhadap Israel,” tambah alumni Universitas Gadjah Mada (UGM) itu.

2. Mendiamkan tindakan Israel berarti setuju terhadap aneksasi

Tangkapan layar webinar Majelis Ulama Indonesia (MUI), Kamis (16/7/2020)

Pada webinar yang dihadiri lebih dari 300 peserta dari berbagai negara itu, Menlu Retno mengingatkan pentingnya negara-negara yang menolak aneksasi Israel untuk mengambil sikap. Jika tidak, menurut dia, negara yang mendiamkan berarti setuju dengan pelanggaran hukum internasional yang dilakukan Israel.

Bahkan, Retno mengatakan jika secara de facto Palestina sudah dikuasai oleh Israel. Artinya, Palestina sudah tidak lagi memiliki kedaulatan.

“Tanpa aneksasi formal pun, Palestina sudah mengalami de facto annexation. Kalau diam saja, maka hal itu seolah-olah dibenarkan di mata internasional. Dan itu akan menjadi contoh negara kuat yang ingin mencaplok negara lain di masa depan,” papar dia.

3. Sikap Indonesia tegas mendukung Palestina

Anggota pasukan keamanan Palestina memeriksa penumpang saat masa darurat COVID-19, di wilayah pendudukan Israel, Hebron, Tepi Barat, pada 5 Mei 2020. ANTARA FOTO/REUTERS/Mussa Qawasma

Retno menegaskan komitmen Indonesia dalam mendukung kemerdekaan Palestina. Ketika Israel hendak mencaplok Tepi Barat, Indonesia termasuk negara pertama yang secara tegas menolak tindakan tersebut.

Indonesia, kata Retno, segera mengirim surat kepada organisasi yang dinaungi oleh PBB, Organisasi Kerja Sama Islam, Liga Arab, G77, dan masih banyak lagi. Tujuannya adalah menggalang dukungan supaya negara-negara lain tidak ada yang mendukung tindakan Israel.

“Sebagai penutup, saya ingin mengutip pernyataan Sukarno. Selama kemerdekaan bangsa Palestina belum diserahkan kepada orang-orang Palestina, maka selama itu lah bangsa Indonesia berdiri menantang penjajahan Israel. Palestina ada di setiap helaan nafas diplomasi Indonesia dan Palestina akan terus berada di hati rakyat dan bangsa Indonesia,” tutup Menlu dua periode itu.