Menuju AI Etis: Indonesia Ambil Peran Strategis di Asia Tenggara

14 Okt 2025, 19:15 WIB

Indira Pranasdita

Ilustrasi AI dan Kreator (Oxterocom/Pinterest)

Intinya sih...

Think Policy bersama Kedutaan Besar Inggris dan Komdigi meluncurkan laporan "Co-Creating Indonesia’s AI Future Through Meaningful Policy Dialogues" pada Selasa (14/10/2025).
Dialog lintas sektor menghasilkan peta praktik AI, aktor utama, dan celah kebijakan untuk pengembangan AI yang inklusif dan adaptif.
Laporan Think Policy menyoroti tantangan penggunaan AI, menegaskan bahwa kebijakan AI perlu dibangun di atas mendengarkan suara masyarakat.

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times – Indonesia kini berada di titik krusial di tengah sorotan global terhadap perkembangan kecerdasan buatan (artificial intilligence/AI), termasuk momentum ASEAN–UK AI Innovation Summit pekan lalu di Kuala Lumpur. Indonesia berada di titik antara mengejar kemajuan teknologi dan memastikan tata kelola AI yang etis, aman, serta berpihak pada masyarakat.

Menjawab kebutuhan tersebut, Think Policy bersama Kedutaan Besar Inggris di Jakarta dan didukung oleh Komdigi meluncurkan laporan berjudul “Co-Creating Indonesia’s AI Future Through Meaningful Policy Dialogues", pada Selasa (14/10/2025). Dokumen ini merangkum pelajaran dari praktik, tantangan, serta peluang pengembangan AI di Indonesia yang dapat menjadi panduan bagi pembuat kebijakan, pelaku industri, maupun publik yang ingin memahami arah AI di masa depan.

1. Menyatukan suara publik, inovator, dan pembuat kebijakan

Dari Risiko ke Peluang: Menguatkan Posisi Indonesia dalam Tata Kelola AI yang Etis dan Inklusif di Asia Tenggara. (Dok. Istimewa).

Sepanjang 2024–2025, Think Policy melakukan dialog lintas sektor dengan para pemangku kepentingan dari enam bidang strategis: E-commerce, Keuangan, Kesehatan, Pendidikan, Ekonomi Kreatif, dan Keberlanjutan. Proses ini menghasilkan peta yang komprehensif mengenai praktik AI di lapangan, aktor-aktor utama yang terlibat, serta celah kebijakan yang perlu dijembatani agar pengembangan AI lebih inklusif dan adaptif.

“Banyak perbincangan soal AI masih terlalu teknis, padahal ini menyentuh hidup sehari-hari: dari rekomendasi belanja, proteksi dari penipuan, sampai bagaimana anak-anak belajar di sekolah,” ujar Florida Andriana, Chief Growth Officer Think Policy. Laporan ini disusun untuk mempertemukan suara publik, inovator, dan pembuat kebijakan agar arah AI Indonesia benar-benar kontekstual dan berlandaskan nilai kemanusiaan.

2. Pondasi menuju ekosistem AI yang etis dan inklusif

Ilustrasi AI. (pexels.com/cottonbro studio)

Laporan Think Policy menyoroti berbagai tantangan yang muncul seiring meluasnya penggunaan AI seperti tanggung jawab terhadap hasil AI yang keliru, kesetaraan akses, serta pencegahan bias algoritma.

Untuk menjawab tantangan ini, laporan mengusulkan enam pondasi utama bagi ekosistem AI nasional diantaranya, pemerataan infrastruktur digital, penguatan talenta digital yang tanggap etik, tata kelola data yang aman, inovasi kolaboratif, serta penerapan prinsip etika dan inklusivitas di setiap tahap pengembangan.

Pendekatan ini menegaskan bahwa AI bukan hanya alat teknologi, tetapi juga sistem sosial yang memengaruhi kehidupan sehari-hari. Alih-alih sekadar mendorong adopsi masif tanpa arah, kebijakan AI perlu dibangun di atas keberanian mendengarkan suara masyarakat dan memastikan kelompok rentan tidak tertinggal.

3. Indonesia menuju pusat tata kelola AI di Asia Tenggara

ilustrasi negara maju (pexels.com/Jem Sanchez)

Sebagai ekonomi digital terbesar di Asia Tenggara, Indonesia memiliki posisi strategis dalam menentukan arah tata kelola AI kawasan. Melalui laporan ini, Think Policy mendorong peningkatan literasi publik, partisipasi bermakna dari berbagai pihak, serta penyusunan regulasi yang adaptif terhadap perkembangan teknologi.

“Kebijakan AI yang baik bukan hanya tentang aturan, tapi tentang keberanian untuk mendengar suara pengguna dan menjaga keberlanjutan ekosistem,” ungkap perwakilan Think Policy dalam rilis tersebut. Dengan langkah ini, Indonesia diharapkan tidak hanya menjadi pengguna teknologi, tetapi juga penentu arah tata kelola AI yang etis, inklusif, dan berorientasi pada nilai kemanusiaan di Asia Tenggara.