Jakarta, IDN Times - Warga etnis Serbia di Kosovo utara melakukan aksi boikot pemilihan umum daerah pada Minggu (23/4/2023). Mereka menutut agar pemerintah Pristina memberikan otonomi lebih kepada warga etnis Serbia yang dijuluki dengan Komunitas Munisipal Serbia (CSM).
Beberapa hari lalu, pemerintah Kosovo sudah mendirikan kontainer tempat pemungutan suara di area yang didominasi etnis Serbia. Namun, warga setempat yang menolak pemerintahan Pristina berencana mengadakan boikot pilkada.
Petugas pilkada di Kosovo utara mengungkapkan bahwa aksi boikot ini diorganisir oleh Partai Serbian List sejak Jumat lalu. Ia menyebut bahwa sangat jarang warga setempat yang hadir ke tempat pemungutan suara.
"Hanya beberapa orang saja yang datang. Warga etnis Serbia memboikot pemilihan umum daerah. Ada atau tidak orang yang akan memilih, kami harus tetap membuka pintu kepada orang yang bersedia hadir," tutur petugas di Zubin Potok, dilansir Reuters.
Salah seorang warga di Mitrovica Utara menyatakan bahwa ia tidak akan ikut dalam pilkada yang digelar oleh pemerintahan Pristina. Ia menyebut bahwa itu sebuah pemaksaan.
"Demokrasi lewat pemaksaa? Tidak. Komunitas Serbia seharusnya dikonsultasikan terkait adanya penyelenggaraan pilkada. Seharusnya ada persetujuan, seharusnya ada sebuah perjanjian," kata seorang warga bernama Jovan Knezevic.
Menanggapi kemungkinan adanya kekerasan di tengah pilkada. Komisi Pemilu tidak mendirikan tempat pemungutan suara di sekolah dan memilih mendirikan di kontainer yang terletak di 13 lokasi di Kosovo utara.
Sementara itu, tentara NATO dari Italia dan Latvia sudah disiagakan dan ditugaskan berpatroli di Kosovo utara. Sedangkan 500 personel Kepolisian Kosovo sudah disiagakan di setiap tempat pemungutan suara untuk mengamankan jalannya pilkada.
Dilaporkan N1, tempat pemungutan suara sudah dibuka pukul 07.00 waktu setempat dan diadakan di 19 lokasi. Sedangkan hanya ada lima sekolah yang dijadikan tempat pemungutan suara, terutama di area yang mayoritas ditinggali etnis Albania.
Hingga pukul 11.00, jumlah pemilih sangat sedikit bahkan dilaporkan di Leposavic dan Zvecan angkanya hanya 0,5 persen. Sementara di Zubin Potok dan Severna Mitrovica mencapai 1 persen.
Perdana Menteri Kosovo, Albin Kurti pada Jumat (21/4/2023) memperingatkan adanya kekosongan politik di negaranya. Ia memberikan pernyataan itu di tengah rencana Partai Serbian List untuk memboikot pilkada.
"Ini tidak mungkin dapat ditoleransi lagi terkait penundaan pilkada yang sebenarnya sudah dilangsungkan sejak 10 Desember 2022. Kami tidak bisa menoleransi sebuah kekosongan institusi," tutur Kurti, dilansir Euronews.
Penundaan pilkada itu terjadi di area yang didominasi warga etnis Serbia, meliputi Leposavic, Mitrovica Utara, Zubin Potok, dan Zvecan.
Kurti juga sempat menyebut bahwa Serbia sengaja mengintimidasi warga etnis Serbia di Kosovo utara untuk tidak ikut pilkada. Pasalnya, Presiden Serbia, Alexander Vucic menyebut bahwa pemerintahan Pristina akan mengokupansi wilayah utara usai pilkada.