Misi Kemanusiaan ASEAN ke Myanmar Tuai Kritik, Junta Diuntungkan?

Penyaluran bantuan kemanusiaan ASEAN ke Myanmar dinilai memiliki arti penting karena membuka akses ke sejumlah wilayah yang sebelumnya sulit dijangkau. Senior Fellow sekaligus Koordinator ASEAN Studies Centre di ISEAS-Yusof Ishak Institute, Joanne Lin, mengatakan keberhasilan menjangkau wilayah-wilayah tersebut menjadi salah satu pencapaian utama misi terbaru ASEAN.

“Apa yang benar-benar signifikan dalam kasus ini adalah fakta bahwa mereka berhasil masuk ke wilayah-wilayah yang sebelumnya tidak dapat mereka akses,” kata Lin kepada CNA.

Kunjungan Lazaro ke sejumlah wilayah di Myanmar Selatan dan Shan menjadi bagian dari upaya memperluas jangkauan bantuan. Operasi tersebut juga melibatkan ASEAN Monitoring Team (AMT), yang diikuti perwakilan kedutaan negara-negara anggota ASEAN dan Jepang.

Pemerintah Filipina selaku Ketua ASEAN 2026 menyatakan misi tersebut bertujuan memperluas bantuan kemanusiaan, terutama kepada masyarakat di wilayah yang belum pernah terjangkau operasi AHA Centre sebelumnya.

Dalam pernyataan kepada CNA, Kementerian Luar Negeri Filipina mengatakan Lazaro telah memimpin misi AMT dan memulai operasi kemanusiaan selama satu bulan. Penyaluran bantuan akan menjangkau lebih dari 11 ribu rumah tangga di Negara Bagian Kayin, Shan Utara, dan Shan Selatan.

Filipina juga menyatakan Lazaro akan terus mengupayakan perluasan akses bantuan selama masa tugasnya sebagai utusan khusus ASEAN, terutama ke wilayah dan komunitas yang paling membutuhkan.

Namun, keberhasilan menjangkau wilayah baru tidak serta-merta membuat misi tersebut bebas dari kritik. Direktur Tampadipa Institute, Khin Zaw Win, mempertanyakan skala bantuan yang diberikan ASEAN jika dibandingkan dengan besarnya krisis kemanusiaan akibat konflik berkepanjangan di Myanmar.

“Bahkan 11 ribu rumah tangga merupakan jumlah yang kecil,” kata Khin.

Ia menilai bantuan tersebut lebih menyerupai tindakan simbolis dibandingkan solusi yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat terdampak secara luas.

Kritik lain datang dari Gugun Muhammad, anggota organisasi nonpemerintah berbasis di Jakarta, Leaders and Organizers of Community Organization in Asia (LOCOA). Ia menyoroti pertemuan Lazaro dengan kepemimpinan Myanmar yang didukung militer selama kunjungan berlangsung.

Menurut Gugun, keterlibatan pejabat ASEAN dalam pertemuan tersebut berisiko memberikan legitimasi kepada pemerintahan yang terbentuk melalui pemilu yang dinilainya penuh rekayasa.

“Hal itu dapat menormalisasi dan melegitimasi pemerintahan yang muncul dari pemilu ‘palsu’, seolah-olah ASEAN mengakuinya,” ujar Gugun.

Ia menilai ASEAN seharusnya melibatkan lebih banyak pemangku kepentingan dalam menangani krisis Myanmar, bukan hanya berfokus pada pemerintahan yang didukung militer.

Perbedaan pandangan tersebut memperlihatkan dilema yang dihadapi ASEAN. Penyaluran bantuan kemanusiaan memang dibutuhkan masyarakat Myanmar, tetapi keterlibatan diplomatik dengan otoritas militer juga dapat menimbulkan persepsi bahwa organisasi regional tersebut mulai melonggarkan sikap politiknya terhadap junta.

Indonesia menilai penyaluran bantuan kemanusiaan ASEAN ke Myanmar tidak seharusnya dikaitkan dengan upaya memberikan pengakuan politik kepada pemerintahan yang didukung militer. Kuasa Usaha Indonesia di Yangon, Novan Saleh, mengatakan bantuan melalui AHA Centre telah berlangsung selama bertahun-tahun sebagai bagian dari mandat kemanusiaan ASEAN.

Menurut Novan, bantuan tersebut tidak hanya berasal dari negara-negara anggota ASEAN, tetapi juga melibatkan mitra eksternal, termasuk Jepang.

“Dalam pandangan saya, tidak ada hubungan antara distribusi bantuan dengan tuduhan bahwa Myanmar memanfaatkannya untuk memperoleh pengakuan internasional atau menormalisasi hubungan,” kata Novan.

“Bantuan kemanusiaan telah lama menjadi bagian dari mandat ASEAN,” lanjutnya.

Ia menjelaskan, AHA Centre biasanya berkoordinasi dengan otoritas Myanmar untuk menentukan lokasi yang membutuhkan bantuan. Koordinasi tersebut diperlukan agar distribusi dapat berjalan dan menjangkau masyarakat terdampak.

Penjelasan Indonesia tersebut menunjukkan ASEAN berupaya memisahkan kegiatan kemanusiaan dari persoalan pengakuan politik. Bantuan kepada masyarakat terdampak konflik dipandang sebagai kebutuhan mendesak yang tidak semestinya dihentikan hanya karena situasi politik di Myanmar belum terselesaikan.

Namun, sejumlah pengamat mengingatkan persoalan utama bukan terletak pada pemberian bantuan, melainkan bagaimana aktivitas tersebut ditempatkan dalam strategi ASEAN menghadapi krisis Myanmar.

Seorang peneliti masyarakat sipil Myanmar yang menggunakan nama samaran Kyaw karena alasan keamanan mengatakan bantuan kemanusiaan tetap harus dilanjutkan. Meski demikian, ia mengingatkan distribusi bantuan bukan satu-satunya cara untuk membantu masyarakat yang terdampak konflik.

Menurut Kyaw, berbagai pihak sebenarnya telah menyalurkan bantuan di Myanmar, termasuk badan-badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), organisasi nonpemerintah internasional, serta kelompok masyarakat sipil lokal.

“Bantuan kemanusiaan bagi masyarakat yang terdampak krisis Myanmar tetap penting dan harus dilanjutkan,” kata Kyaw.

“Namun, bantuan kemanusiaan sebenarnya sudah disalurkan melalui berbagai aktor, termasuk badan-badan PBB, NGO internasional, dan organisasi masyarakat sipil lokal,” lanjutnya.

Ia menilai keunggulan ASEAN justru terletak pada kemampuan organisasi tersebut melakukan pendekatan politik terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam konflik Myanmar.

Dengan posisi sebagai organisasi regional yang menaungi Myanmar, ASEAN memiliki ruang diplomasi untuk mendorong dialog dan penyelesaian konflik. Peran tersebut dinilai tidak dapat sepenuhnya digantikan oleh operasi distribusi bantuan kemanusiaan.

“Kekhawatirannya bukan terletak pada bantuan kemanusiaan itu sendiri, melainkan apakah kegiatan kemanusiaan dipresentasikan sebagai bukti kemajuan, sementara krisis politik yang mendasarinya belum terselesaikan,” ujar Kyaw.

Pandangan tersebut sekaligus menyoroti pentingnya menjaga keseimbangan antara bantuan kemanusiaan dan tekanan politik. ASEAN perlu memastikan masyarakat tetap memperoleh bantuan tanpa menjadikan kegiatan tersebut sebagai indikator bahwa situasi Myanmar telah membaik.

Terlebih, konflik di Myanmar belum menunjukkan penyelesaian yang jelas sejak militer mengambil alih kekuasaan melalui kudeta pada Februari 2021. Sejak saat itu, negara tersebut menghadapi ketidakstabilan politik dan konflik bersenjata berkepanjangan yang berdampak terhadap kehidupan masyarakat.

ASEAN sebelumnya telah mencoba mendorong penyelesaian krisis melalui Konsensus Lima Poin. Kesepakatan yang dicapai pada 2021 tersebut mencakup penghentian kekerasan, dialog politik inklusif, penunjukan utusan khusus, pemberian bantuan kemanusiaan, serta kunjungan utusan khusus untuk bertemu dengan seluruh pihak terkait.

Namun, implementasi kesepakatan tersebut belum menunjukkan kemajuan yang memuaskan. Kondisi ini membuat ASEAN terus menghadapi pertanyaan mengenai efektivitas pendekatan diplomatiknya terhadap pemerintahan militer Myanmar.

Di tengah perdebatan mengenai misi kemanusiaan, kepemimpinan militer Myanmar juga berupaya memulihkan hubungan dengan negara-negara anggota ASEAN. Pemerintahan yang didukung militer tersebut ingin kembali memperoleh ruang partisipasi lebih luas dalam berbagai pertemuan regional, termasuk forum tingkat tinggi ASEAN.

Novan mengatakan keinginan Myanmar untuk menormalisasi hubungan dengan ASEAN memang terlihat. Namun, pemulihan keterwakilan politik negara tersebut tetap membutuhkan kesepakatan bersama dari seluruh pemimpin ASEAN.

“Apa yang kami pahami di sini adalah pihak Myanmar tentu ingin hubungan kembali normal,” kata Novan kepada CNA.

Ia menegaskan, hingga kini belum ada konsensus di antara negara-negara anggota ASEAN untuk memulihkan keterwakilan politik Myanmar dalam pertemuan tingkat tinggi organisasi tersebut.

Sikap negara-negara ASEAN terhadap pemerintahan militer Myanmar juga tidak sepenuhnya seragam. Sejumlah negara memilih mempertahankan komunikasi diplomatik, sementara negara lainnya menunjukkan sikap lebih berhati-hati terhadap upaya normalisasi hubungan.

Pemimpin militer Myanmar, Min Aung Hlaing, diketahui telah bertemu dengan Perdana Menteri Malaysia, Anwar Ibrahim, di Putrajaya pada Oktober 2026. Ia juga melakukan pertemuan dengan para pemimpin Kamboja, Thailand, Laos, dan Vietnam.

Meski demikian, pertemuan diplomatik tersebut tidak otomatis menunjukkan bahwa negara-negara ASEAN telah mengakui pemerintahan Myanmar pascapemilu yang diselenggarakan oleh militer.

Malaysia, misalnya, telah menyatakan tidak mengakui pemerintahan Myanmar yang terbentuk setelah pemilu tersebut. Sikap ini memperlihatkan bahwa komunikasi dengan pemimpin militer tidak selalu berarti pengakuan formal terhadap pemerintahan yang mereka bentuk.

Sementara itu, Singapura menegaskan Myanmar tetap menjadi bagian integral ASEAN setelah pertemuan informal para menteri luar negeri ASEAN dengan perwakilan Myanmar di Bangkok pada 12 Juli 2026.

Namun, Singapura juga menyampaikan kekecewaan atas minimnya kemajuan dalam penerapan Konsensus Lima Poin. Negara tersebut menekankan pentingnya dialog konstruktif yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan utama di Myanmar untuk mencapai penyelesaian konflik yang damai dan berkelanjutan.

Senior Fellow ISEAS-Yusof Ishak Institute, Joanne Lin, mengatakan kepemimpinan militer Myanmar memang tengah berupaya kembali terintegrasi ke dalam ASEAN. Namun, organisasi regional tersebut perlu tetap mempertahankan persyaratan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Tantangan ASEAN, menurut Lin, adalah memastikan keterlibatan kemanusiaan tidak menggantikan upaya mendorong kemajuan politik di Myanmar.

Dengan demikian, misi kemanusiaan yang dipimpin Lazaro menjadi salah satu ujian bagi konsistensi ASEAN dalam menangani krisis tersebut. Organisasi regional itu perlu memastikan bantuan tetap menjangkau masyarakat yang membutuhkan, sembari mempertahankan tuntutan agar militer Myanmar menjalankan komitmen politik yang telah disepakati.

KTT ASEAN di Manila pada 15–17 November 2026 pun menjadi momentum penting untuk melihat arah pendekatan negara-negara anggota terhadap Myanmar. Di tengah keinginan junta memulihkan hubungan regional, ASEAN dituntut menjaga keseimbangan antara kepentingan kemanusiaan, prinsip nonintervensi, dan komitmen terhadap penyelesaian konflik secara damai.