Marty Natalegawa: Jangan Tunggu KTT ASEAN untuk Atasi Asap!
Marty Natalegawa menilai Indonesia perlu mengambil inisiatif diplomatik untuk menangani kabut asap lintas batas bersama negara-negara tetangga.
Menurut Marty, kondisi masyarakat pada 2026 lebih mendukung kerja sama regional dibandingkan situasi politik domestik pada 2013.
Indonesia diingatkan untuk menerjemahkan niat baik menjadi kebijakan konkret dan tidak menunggu KTT ASEAN berikutnya.
Jakarta, IDN Times - Mantan Menteri Luar Negeri RI, Marty Natalegawa, menilai Indonesia perlu lebih proaktif dalam mendorong penyelesaian persoalan kabut asap lintas batas akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) bersama negara-negara tetangga. Menurut dia, pemerintah tidak seharusnya menunggu negara lain melayangkan protes sebelum mengambil inisiatif diplomatik.
Marty membandingkan situasi saat ini dengan penanganan krisis asap pada 2013. Ketika itu, Indonesia justru mengambil langkah lebih dahulu dengan mengajak Singapura dan Malaysia membahas solusi bersama sebelum persoalan dibawa ke forum ASEAN.
Ia menilai, kondisi pada 2026 sebenarnya lebih kondusif untuk membangun kerja sama regional. Sebab, masyarakat Indonesia, Singapura, dan Malaysia sama-sama menginginkan persoalan asap segera ditangani.
Namun, Marty melihat masih ada jarak antara keinginan masyarakat tersebut dengan kebijakan konkret pemerintah. Ia mengingatkan, hubungan baik dan niat untuk bekerja sama tidak akan cukup jika tidak diterjemahkan menjadi langkah nyata.
1. Marty bandingkan diplomasi Indonesia 2013 dan 2026
Mantan Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa dalam program Real Talk with Uni Lubis, Rabu (11/03 /2026). (IDN Times/Iwan Iraka) Marty mengatakan, salah satu perbedaan situasi pada 2013 dan 2026 terletak pada kondisi politik domestik. Pada 2013, ketika Indonesia mengambil inisiatif untuk merangkul Singapura dan Malaysia, masih terdapat suara di dalam negeri yang menilai Indonesia tidak seharusnya menerima kesalahan atas persoalan asap.
Pendekatan yang mengutamakan kepentingan nasional secara sempit tersebut sempat menjadi tantangan bagi upaya pemerintah membangun kerja sama regional. Meski demikian, Kementerian Luar Negeri ketika itu tetap mengambil langkah karena menilai persoalan asap dapat berkembang menjadi krisis yang lebih besar.
“Pada saat itu, ketika kita melakukan upaya-upaya pendekatan regional, ada suara-suara di dalam negeri yang pendekatannya masih sangat country first. Jadi, Indonesia jangan mau disalahkan,” kata Marty, dalam program POV Times, Senin (2/11/2026).
Sementara pada 2026, menurut dia, kondisi masyarakat justru lebih mendukung kerja sama lintas negara. Masyarakat di Indonesia dan negara-negara tetangga sama-sama mengharapkan pemerintah mengambil langkah bersama untuk menyelesaikan persoalan tersebut.
2. Niat baik negara tetangga harus jadi kebijakan konkret
Kabut asap di Malaysia imbas dari Karhutla Kalimantan. (AFP/Mohd Rasfan) Marty menyoroti adanya kesenjangan antara hubungan baik antarmasyarakat dan kebijakan yang diambil pemerintah. Ia menilai, keinginan masyarakat untuk bekerja sama seharusnya dapat diterjemahkan menjadi langkah konkret di tingkat pemerintahan.
“Emosi itu bukan kebijakan. Masih harus dimanifestasikan dalam bentuk kegiatan-kegiatan, kebijakan apa yang ada langkahnya,” ujarnya.
Menurut dia, niat baik antarnegeri tidak akan bertahan selamanya jika tidak disertai tindakan nyata. Bahkan, kesempatan untuk memperkuat hubungan kawasan bisa hilang apabila pemerintah tidak segera menindaklanjuti dukungan masyarakat.
Marty juga mengingatkan, Indonesia perlu mempertimbangkan dampak persoalan asap terhadap kepemimpinan dan reputasi negara di ASEAN. Ia menilai, ketika Indonesia tidak mengambil inisiatif, persoalan tersebut berisiko berkembang menjadi bola liar yang merugikan posisi Indonesia di kawasan.
3. Indonesia jangan menunggu KTT ASEAN untuk bergerak
Logo ASEAN. (IDN Times/Marcheilla Ariesta) Marty turut menyinggung pertemuan Menteri Luar Negeri Singapura Vivian Balakrishnan dengan Presiden Prabowo Subianto di Hambalang. Menurut dia, dialog secara langsung antarpemimpin maupun pejabat pemerintah lebih baik dibandingkan komunikasi yang hanya berlangsung melalui pernyataan di media.
Ia juga menyoroti belum adanya pertemuan serupa dengan Malaysia. Marty mengaku tidak mengetahui secara utuh pertimbangan pemerintah saat ini sehingga tidak ingin memberikan saran secara langsung. Namun, ia mengingatkan agar Indonesia tidak menunggu hingga Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN berikutnya untuk membahas persoalan tersebut.
“Kalau kita menunggu sampai KTT nanti, itu kesannya business as usual. Keadaannya sedemikian genting, tetapi mengapa kita menunggu sebuah KTT untuk menanganinya secara kolektif?” ujarnya.
Marty juga menyinggung kebiasaan seorang Menteri Luar Negeri ASEAN yang baru dilantik untuk melakukan kunjungan perkenalan ke negara-negara kawasan. Menurut dia, Menlu RI yang baru, Arrmanatha Nasir, dapat memanfaatkan agenda tersebut sekaligus membahas persoalan kabut asap dengan negara-negara tetangga. Ia menilai, diplomasi Indonesia masih memiliki kesempatan untuk mengubah persoalan yang menjadi kelemahan menjadi kekuatan melalui inisiatif regional.
