Eks Menpora Malaysia Desak ASEAN Tekan Indonesia soal Kabut Asap
Syed Saddiq mendorong Malaysia menggalang ASEAN untuk menekan Indonesia terkait krisis kabut asap lintas batas.
Tekanan yang diusulkan mencakup pembatasan pembiayaan dan keputusan konsumen terhadap perusahaan terkait pembakaran lahan.
Ia juga menyerukan aturan hukum seperti milik Singapura serta tindakan terhadap perusahaan domestik yang terbukti terlibat.
Jakarta, IDN Times — Anggota parlemen Malaysia, Syed Saddiq Syed Abdul Rahman, mendesak negaranya menggalang tekanan diplomatik dan finansial terhadap Indonesia untuk menangani krisis kabut asap lintas batas yang berulang. Ia mengusulkan agar tekanan dilakukan bersama negara-negara ASEAN, bukan hanya oleh Malaysia.
Anggota parlemen dari Muar itu menyampaikan usulan tersebut saat membahas Anggaran 2027 di Dewan Rakyat Malaysia. Ia menilai, protes diplomatik secara kolektif akan memiliki daya tekan lebih besar terhadap Indonesia.
“Kita perlu memperlakukan mereka sebagai pihak yang dikucilkan di kawasan,” kata Syed Saddiq dalam perdebatan tersebut, seperti dikutip dari New Straits Times, Kamis (15/10/2026).
1. Minta ASEAN kompak tekan Indonesia
Logo ASEAN. (IDN Times/Marcheilla Ariesta) Syed Saddiq menilai Malaysia perlu menggalang negara-negara ASEAN untuk menyampaikan protes diplomatik terhadap Indonesia terkait persoalan kabut asap lintas batas. Menurut dia, langkah bersama akan lebih kuat dibandingkan jika Malaysia bertindak sendiri.
Ia juga meminta agar tekanan tidak berhenti pada jalur diplomatik. Syed Saddiq mengusulkan agar perusahaan yang diduga terlibat dalam pembakaran lahan menghadapi konsekuensi ekonomi, termasuk kehilangan akses terhadap pendanaan dari lembaga keuangan Malaysia dan Singapura.
“Putus akses mereka. Hantam dompet mereka,” ujarnya.
Usulan tersebut diarahkan kepada perusahaan yang terhubung dengan praktik pembukaan lahan melalui pembakaran. Namun, pernyataan Syed Saddiq itu merupakan usulan dalam perdebatan anggaran, bukan pengumuman kebijakan resmi pemerintah Malaysia.
2. Usul tekanan finansial dan konsumen
Kabut asap di Malaysia imbas dari Karhutla Kalimantan. (AFP/Mohd Rasfan) Syed Saddiq juga mengajak masyarakat Malaysia ikut menekan perusahaan yang dianggap berkontribusi terhadap krisis kabut asap. Menurut dia, pemerintah tidak seharusnya menjadi satu-satunya pihak yang bertanggung jawab dalam upaya menyelesaikan masalah tersebut.
“Kita harus menggerakkan masyarakat Malaysia untuk memberikan tekanan finansial. Kita punya kekuatan dan daya beli untuk membuat perusahaan-perusahaan Indonesia memperhatikan hal ini,” katanya
Ia menambahkan, tekanan melalui keputusan konsumen dapat menjadi cara untuk membuat perusahaan merasakan dampak ekonomi dari aktivitas yang berkontribusi terhadap kabut asap.
“Saya pikir, jika kita melakukan itu, kita akan menghantam mereka di bagian yang paling menyakitkan,” ujar Syed Saddiq.
Meski mendorong tekanan terhadap perusahaan Indonesia, ia menegaskan Malaysia juga perlu bertindak terhadap perusahaan domestik jika terbukti terlibat dalam kegiatan yang memicu kabut asap lintas batas. “Kita tidak boleh munafik. Jika perusahaan kita terlibat, jangan takut. Ambil tindakan terhadap perusahaan kita sendiri juga,” katanya.
3. Minta Undang-Undang seperti Singapura
ilustrasi bendera Singapura (pexels.com/CK Seng) Syed Saddiq turut menyerukan pembentukan aturan hukum yang serupa dengan Transboundary Haze Pollution Act milik Singapura. Aturan semacam itu, menurut usulannya, dapat menjadi instrumen untuk meminta pertanggungjawaban perusahaan atas pencemaran yang berdampak lintas negara.
Ia memperingatkan kabut asap tidak hanya mengancam kesehatan masyarakat dan sektor pariwisata, tetapi juga mengganggu pendidikan ketika sekolah terpaksa ditutup.
Dampaknya dinilai lebih berat bagi anak-anak dari keluarga berpenghasilan rendah. Mereka tidak selalu memiliki laptop, tablet, atau akses internet yang memadai untuk mengikuti pembelajaran jarak jauh ketika kegiatan belajar di sekolah terganggu.
Syed Saddiq menilai situasi tersebut dapat memperlebar kesenjangan pendidikan yang sudah ada. Karena itu, ia mendorong penanganan kabut asap melalui kombinasi tekanan diplomatik, pembatasan pembiayaan, tindakan hukum, dan keterlibatan konsumen.
