Jakarta, IDN Times - Sekretaris Jenderal Perwakilan NATO di Kaukasus, Javier Colomina, dan Amerika Serikat (AS) pada Jumat (19/4/2024) mengungkapkan kekhawatirannya soal Rancangan Undang-Undang (RUU) anti-agen asing di Georgia.
Keduanya menilai, RUU tersebut hanya berfungsi untuk menekan dan membatasi kebebaran organisasi non-profit dan media independen di Georgia. Pasalnya, UU serupa sudah diterapkan di Rusia dan berfungsi membatasi media independen dan organisasi asing.
Colomina menganggap bahwa persetujuan terhadap RUU anti-agen asing ini adalah kemunduran bagi Georgia yang memiliki aspirasi untuk bergabung menjadi anggota Uni Eropa (UE).
"Sebagai negara kandidat UE, seharusnya Georgia memastikan kebebasan media independen dan partisipasi dari organisasi sipil di negaranya," terangnya, dikutip Agenda.
"RUU ini akan membawa Georgia beberapa langkah ke belakang dan tidak akan dapat mempercepat negara Kaukasus Selatan itu dalam proses integrasi Euro-Atlantic," sambungnya.
Sementara, persetujuan RUU anti-agen asing ini dilakukan pada pembahasan pertama setelah mendapat 83 dari 150 suara anggota parlemen. Masih ada dua pembahasan lanjutan untuk menyetujui RUU tersebut.
Juru bicara Kementerian Luar Negeri (Kemlu) AS, Matthew Miller, mengungkapkan bahwa persetujuan RUU anti-agen asing oleh Parlemen Georgia sangatlah mengecewakan.
"Kami sangat kecewa kepada Parlemen Georgia yang akhirnya mendukung RUU anti-agen asing yang terinspirasi dari Kremlin. Seperti yang dikatakan UE, RUU ini akan menghalangi progres masuknya Georgia dalam anggota blok Eropa," ujarnya, dikutip Civil.
"Dengan ini, AS bergabung dengan sekutu Eropa untuk mendesak Georgia agar tidak meresmikan RUU yang berlawanan dengan harapan mayoritas penduduk Georgia, yakni keinginan untuk bergabung secara penuh ke dalam UE," sambungnya.
Miller menambahkan, penerapan UU tersebut hanya akan membatasi kebebasan berekspresi, memberikan stigma kepada organisasi yang sebenarnya membawa keuntungan kepada rakyat Georgia, dan menghalangi media independen.
Menteri Luar Negeri (Menlu) Rusia, Sergey Lavrov, menyatakan penolakan terhadap Presiden Georgia Salome Zurabishvili dan menyebut bahwa RUU anti-agen asing di Georgia justru lebih lunak dibandingkan yang diterapkan di AS, Prancis, dan Polandia.
"Di Georgia, semua demonstrasi mengubah Zurabishvili menjadi sosok pahlawan kebebasan berpendapat, meskipun RUU tersebut lebih lunak. Di AS, Prancis, Polandia, dan beberapa negara lain, terdapat hukum yang menetapkan denda dan vonis kriminal. Jika Anda menerima uang dan tetap diam soal itu dan berbuat salah terhadap uang tersebut," ungkap Lavrov, dilansir Tass.
Lavrov menekankan bahwa RUU anti-agen asing di Georgia hanya meminta organisasi dan media independen untuk mendeklarasikan dananya, jika menerima pendanaan asing lebih dari 20 persen.