Jakarta, IDN Times - Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg, pada Senin (18/3/2024), mengunjungi Georgia untuk bertemu dengan Perdana Menteri (PM) Irakli Kobakhidze. Lawatan itu sebagai bentuk penguatan hubungan antara Georgia dan aliansi militer Barat tersebut.
Pada November 2023, Stoltenberg menolak rencana pembangunan pangkalan militer Rusia di Ochamchira, Abkhazia. Ia menilai bahwa tindakan Moskow tersebut sebagai bentuk pelanggaran kedaulatan dan integritas teritorial Georgia.
Stoltenberg mendesak agar Rusia segera mengubah arah kebijakannya dan tidak lagi mengakui kemerdekaan Abkhazia dan Ossetia Selatan. Ia pun menolak pilpres Rusia yang tidak diselenggarakan secara bebas dan adil.
"NATO terus menyerukan agar Rusia tidak lagi mengakui teritori pecahan Georgia sebagai negara merdeka. Kami juga mengecam pilpres Rusia yang tidak adil dan bebas, sehingga kembali memenangkan Presiden Vladimir Putin," terangnya, dikutip La Prensa Latina.
"Georgia mengalami masalah keamanan yang kompleks di tengah ambisi imperialis Rusia dalam beberapa dekade terakhir. Kami akan terus mendukung kedaulatan dan integritas teritorial Georgia. Kami mengakui Ossetia Selatan dan Abkhazia sebagai bagian dari teritori Georgia," sambungnya.
Sebagai informasi, Moskow resmi mengakui kemerdekaan Ossetia Selatan dan Abkhazia setelah berakhirnya perang Rusia-Georgia pada 2008.
Presiden Georgia Salome Zurabishvili menolak pendirian tempat pemungutan suara pilpres Rusia di Abkhazia dan Ossetia Selatan (Tskhinvali). Ia menekankan tindakan itu sebagai pelanggaran kedautan Georgia sebagai negara merdeka.
"Rusia sudah membuka tempat pemungutan suara di Abkhazia dan Ossetia Selatan yang termasuk sebagai pelanggaran kedaulatan Georgia dan hukum internasional. Ini menunjukkan Rusia terus mengejar ambisi imperialisnya," ungkap Zurabishvili, dikutip Civil.
"Kami bersyukur karena rekan-rekan internasional kami terus berdiri di belakang kami dalam mempertahankan kedaulatan, kemerdekaan, dan integritas teritorial Georgia yang hendak dirampas oleh Rusia," tambahnya.
Sejumlah negara Barat sudah mengecam penyelenggaraan pilpres Rusia yang tidak adil dan bebas, seperti Latvia, Lithuania, Estonia, Jerman, Prancis, Swedia, Uni Eropa, Norwegia, Polandia, Rumania, dan Amerika Serikat (AS).
Pada Minggu (17/3/2024), ratusan warga Rusia di Tbilisi mengadakan demonstrasi menolak kemenangan Presiden Vladimir Putin. Mereka mengaku sudah muak dan menyebut bahwa tidak ada oposisi yang berarti dalam pilpres kali ini.
"Saya aktivis politik Rusia, saya sudah tinggal di Georgia dalam 4 tahun terakhir karena persekusi politik. Hari ini, pada pukul 12.00, kami mengadakan demonstrasi menolak Putin di seluruh dunia. Silakan memilih siapapun, tapi bukan Putin," kata Anton Mikhalchuk.
"Di Rusia juga terdapat protes dan kami berharap jutaan warga Rusia di seluruh dunia memprotes dan tidak mendukung Putin. Selama ini, pemilu sudah dimanipulasi. Kami tidak diberikan kesempatan untuk memilih kandidat lain, sehingga kami memprotes," sambungnya.
Menjelang pemilu, Komisi Pemilihan Umum Rusia sudah melarang politikus senior anti-perang, Boris Nadezhdin untuk mencalonkan diri. Alhasil, tidak ada lawan berarti bagi Putin dalam pilpres tahun ini.