Nepal Tuntut Kompensasi Iklim Usai Banjir Rugikan Rp57,1 Triliun

Bencana yang dipicu runtuhnya gletser serta longsoran batu dan es di dekat perbatasan Nepal-Tibet pada 26 Agustus lalu, menerjang lembah Sungai Bhotekoshi dan Sungai Trishuli. Dilaporkan, sekitar 20 ribu rumah diperkirakan perlu dibangun kembali di wilayah terdampak, termasuk sedikitnya 7.500 unit yang rusak total. Banjir juga merusak jembatan, jalan, serta infrastruktur pembangkit listrik tenaga air (PLTA).

Menurut data pemerintah Nepal, sebanyak 1.114 orang tewas dan hampir 4 ribu lainnya masih hilang. Ribuan warga terpaksa mengungsi akibat kerusakan rumah dan infrastruktur mereka yang terendam banjir es, batu, dan lumpur.

Menanggapi krisis tersebut, Nepal mengambil langkah diplomatik tegas. Pemerintah negara itu menuntut kompensasi iklim kepada negara-negara penyumbang emisi gas rumah kaca terbesar dunia, yakni China, Amerika Serikat, dan India.

Menteri Luar Negeri Nepal Shisir Khanal mengatakan ketiga negara tersebut memberikan kontribusi besar terhadap perubahan iklim, sementara negara-negara kecil harus menanggung dampaknya.

"Kami akan mengangkat masalah ini secara eksplisit dan tegas di forum internasional. Nepal harus membawa persoalan tersebut sebagai isu keadilan internasional," kata Khanal kepada Kantipur TV.

Nepal juga telah meminta bantuan darurat ke Dana PBB untuk Menanggapi Kerugian dan Kerusakan (UN Loss and Damage Fund), lembaga yang dibentuk dalam membantu negara-negara rentan menghadapi dampak bencana terkait perubahan iklim. Pemerintah Nepal menyatakan biaya pemulihan telah melampaui kemampuan anggaran domestik mereka.

Tuntutan tersebut muncul menjelang KTT Iklim PBB (COP) pada November mendatang. Diperkirakan negara-negara berkembang kembali mendesak negara-negara kaya dengan emisi tinggi untuk meningkatkan pendanaan bagi kerugian dan kerusakan akibat perubahan iklim. Upaya Nepal ini menambah perdebatan yang lebih luas mengenai siapa yang harus menanggung biaya finansial dari bencana yang terkait dengan pemanasan global.

Nepal juga mendapat dukungan kuat dari koalisi masyarakat sipil global 'Campaign to Demand Climate Justice'. Mereka menegaskan Nepal tidak boleh dipaksa menambah utang demi melindungi rakyatnya dari krisis iklim yang disebabkan oleh polusi negara lain.

"Nepal tidak dapat mengurangi emisi dunia atas nama para pencemar. Nepal tidak dapat melindungi Himalaya hanya melalui adaptasi, sementara dunia terus membakar lebih banyak bahan bakar fosil," kata koalisi tersebut, dalam sebuah pernyataan pada 1 September.