Jakarta, IDN Times - Kementerian Luar Negeri Nikaragua, pada Jumat (19/1/2024), mengirim surat kepada Israel untuk menghentikan aksi genosida warga Palestina di Jalur Gaza. Nikaragua berjanji akan melakukan apapun untuk menghentikan agresi militer Israel di Gaza.
Nikaragua merupakan salah satu negara yang mendukung kemerdekaan Palestina dan menolak agresi militer di Gaza. Sejumlah negara Amerika Latin sudah mengecam tindakan Tel-Aviv yang menargetkan warga sipil Palestina.
Dalam surat tersebut, Presiden Daniel Ortega menuliskan bahwa operasi militer Israel telah mengakibatkan mayoritas warga Palestina di Gaza kehilangan tempat tinggalnya dan terpaksa mengungsi.
"Sebagai salah satu negara yang ikut andil dalam Konvensi Genosida 1948, Nikaragua punya tugas untuk mencegah dan menghukum pelaku genosida, serta bertugas untuk mengakhiri ini semua," tulisnya, dilansir Telesur.
"Berdasarkan rekam jejaknya, Israel telah menerapkan pengepungan dan pemblokiran total jalur Gaza yang sudah berlangsung lebih dari 16 tahun lamanya," sambung dia.
Pada Juni 2023, Ortega mengkritisi PBB yang tidak efektif dan tidak adanya sistem demokratik di dalamnya. Ia bahkan menyebut, Piagam PBB tidak lebih dari secarik kertas yang bertuliskan sebuah niatan.
Dilaporkan La Prensa, Ortega dan istrinya, sekaligus Wakil Presiden Rosario Murillo akan mengajukan tuntutan yang sudah diajukan oleh Afrika Selatan di ICJ terkait dugaan genosida yang dilakukan oleh Israel kepada warga sipil Palestina.
"Aksi Israel telah menyebabkan terdesaknya sekitar 85 persen warga Palestina di Gaza, di mana PBB menggambarkan situasi di Gaza tidak dapat ditinggali kembali. Aksi militer Israel disertai pernyataan dari pejabat negara yang mengindikasikan terdapat upaya genosida dari Israel," tulisnya.
"Sejak 9 Oktober 2023, operasi militer Israel ke Gaza sudah mengakibatkan 24 ribu warga Palestina terbunuh. Israel juga melancarkan pengemboman besar-besaran yang menyasar warga sipil, termasuk rumah warga, shelter pengungsi, dan rumah sakit," tambahnya.
Pada hari yang sama, Parlemen Nikaragua meresmikan reformasi konstitusional yang memberikan lampu hijau untuk mencabut status warga negara yang terbukti melakukan pengkhianatan terhadap negara.
Dilansir Infobae, kebijakan ini dituding sebagai upaya untuk mengusir lawan politik Ortega dan menganggap lawannya sebagai pengkhianat negara. Pada Februari 2023, Nikaragua sudah membebaskan 222 tahanan politik dan mengusirnya ke Amerika Serikat (AS).
Pada Kamis (18/1/2024), rezim Ortega sudah mencabut izin 16 organisasi non-profit yang beroperasi di Nikaragua. Sebanyak 9 NGO di antaranya dicabut izinnya karena melanggar hukum, sedangkan 7 lainnya memang meminta untuk dibubarkan.
Tambahan 16 NGO yang ditutup ini membuat lebih dari 3.550 organisasi non-profit yang dibubarkan di Nikaragua sejak berakhirnya demonstrasi besar-besaran pada April 2018.