Norwegia Bakal Larang Kacamata AI demi Jaga Privasi Publik
- Pemerintah Norwegia mengumumkan rencana larangan sementara kacamata AI di ruang publik untuk mencegah perekaman video dan suara tanpa izin.
- Larangan mencakup taman, pantai, museum, mal, acara massal, sekolah, fasilitas kesehatan, serta ruang ganti; kepemilikan dan penggunaan privat tetap diizinkan.
- Draf undang-undang akan diajukan ke parlemen, sementara komite pakar menyiapkan aturan jangka panjang di tengah pembatasan serupa dan penolakan sektor bisnis Eropa.
Take a Deeper Reads
Jakarta, IDN Times - Pemerintah Norwegia resmi mengumumkan rencana larangan sementara terhadap penggunaan kacamata berbasis kecerdasan buatan (AI) di berbagai ruang publik. Kebijakan ini disampaikan pada Senin (5/10/2026) demi melindungi ruang pribadi masyarakat dari potensi perekaman tanpa izin.
Langkah tersebut diambil guna merespons kekhawatiran global atas maraknya peredaran perangkat pintar berkamera tersembunyi. Otoritas setempat menilai regulasi hukum perlu segera diberlakukan agar perkembangan teknologi ini tidak memicu keresahan sosial di tengah masyarakat.
1. Alasan pemerintah membatasi kacamata pintar
Kementerian Digitalisasi Norwegia menilai maraknya perangkat berkamera ini menjadi ancaman serius bagi privasi warga. Desain kamera yang menyatu langsung pada bingkai kacamata mempermudah perekaman video dan suara tanpa disadari oleh orang-orang di sekitar. Oleh sebab itu, pembatasan dinilai mendesak sebelum potensi pelanggaran privasi makin meluas di area publik.
Draf rancangan undang-undang tersebut akan segera diajukan ke Storting, parlemen nasional Norwegia. Bersamaan dengan proses legislasi itu, pemerintah menunjuk komite pakar guna merumuskan aturan jangka panjang terkait penggunaan perangkat teknologi yang dikenakan di tubuh.
"Saya cemas melihat teknologi canggih ini muncul saat masyarakat rentan difoto dan direkam tanpa sepengetahuan mereka," kata Menteri Digitalisasi dan Tata Kelola Publik, Torgeir Micaelsen, dilansir The Guardian.
2. Cakupan lokasi publik yang terdampak aturan
Aturan pembatasan kacamata pintar ini menargetkan kawasan terbuka yang kerap menjadi titik kumpul masyarakat. Lokasi yang masuk dalam daftar larangan meliputi taman kota, pantai, museum, pusat perbelanjaan, hingga area penyelenggaraan acara massal. Pembatasan serupa juga diberlakukan di taman bermain anak, sekolah, fasilitas kesehatan, dan ruang ganti pusat kebugaran.
Meski pengawasan diperketat, pemerintah memastikan kebijakan ini bukan bentuk larangan total terhadap kepemilikan perangkat. Penggunaan secara privat di dalam rumah serta pemanfaatan kacamata sebagai alat bantu bagi penyandang disabilitas tetap diizinkan.
"Kami tidak ingin warga merasa cemas direkam diam-diam saat berada di tempat yang biasanya bebas dari pengawasan," ujar Micaelsen.
3. Gelombang penolakan kacamata berkamera di sejumlah negara Barat
Langkah tegas Norwegia sejalan dengan gelombang penolakan terhadap kacamata berkamera di sejumlah negara Barat. Sebelumnya, pembatasan serupa telah diterapkan di ruang sidang pengadilan New York, transportasi umum Hamburg, hingga jaringan bioskop di Inggris.
Kekhawatiran akan kebocoran data rahasia perusahaan turut mendorong korporasi besar di Norwegia melarang peredaran gawai ini di lingkungan kerja.
"Kacamata jenis ini menimbulkan bahaya nyata bagi keamanan informasi dan lingkungan kerja," ungkap Direktur Informasi Equinor, Sissel Rinde.
Isu perlindungan privasi ini pada akhirnya memicu aksi pencegahan dari sektor ritel kacamata di Eropa. Jaringan toko optik Hans Anders secara resmi menghentikan seluruh penjualan kacamata pintar berkamera di gerai mereka di Belanda dan Belgia.
