Joe Biden Desak PBB Setujui Misi Keamanan untuk Haiti
potret Joe Biden.(twitter.com/ President Biden)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Presiden Amerika Serikat (AS), Joe Biden mengusulkan kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk segera menyetujui misi dukungan keamanan ke Haiti. Misi itu membantu negara tersebut membendung meningkatnya serangan geng yang berlangsung berbulan-bulan.
Biden adalah satu-satunya pemimpin tertinggi dari lima negara anggota tetap Dewan Keamanan yang menghadiri acara pertemuan Majelis Umum PBB di New York City. Saat berbicara pada pertemuan tersebut, Biden mendesak Dewan Keamanan PBB untuk megotorosasi misi itu sekarang.
“Rakyat Haiti tidak bisa menunggu lebih lama lagi,” kata presiden AS dalam pidatonya di pertemuan Majelis Umum PBB pada Selasa pagi (19/8/2023), dilansir Al Jazeera.
Baca Juga: Haiti Makin Mencekam, AS Desak Seluruh Warganya Pergi
1. Geng telah menguasai 80 persen wilayah ibukota Haiti
Oktober tahun lalu, pemimpin de facto Haiti, Perdana Menteri Ariel Henry meminta pihak internasional untuk membantu membentuk angkatan bersenjata khusus. Langkah itu untuk menghentikan lonjakan kekerasan geng yang telah meresahkan kehidupan sehari-hari jutaan warga di Haiti.
Geng-geng tersebut telah menguasai sekitar 80 persen wilayah ibu kota, Port-au-Prince. Kejahatan dengan kekerasan semakin meningkat, termasuk penculikan untuk mendapatkan uang tebusan, pembajakan mobil, pemerkosaan, dan pencurian senjata.
Pada awal bulan ini, PBB mengatakan lebih dari 2.400 orang telah dibunuh di Haiti sejak awal tahun ini, ditengah meningkatnya kekerasan geng di negara tersebut.
Baca Juga: Sengketa Sungai, Dominika Tutup Perbatasan dengan Haiti
2. Kenya menyatakan kesediaannya untuk membantu krisis keamanan di Haiti
Editor’s picks
ilustrasi bendera Kenya.(pixabay.com/jorono)Dilansir Channels TV, pihak berwenang Haiti dan Sekretaris Jendral PBB, Antonio Guterres telah memohon selama berbulan-bulan untuk menempatkan pasukan di negara Karibia tersebut.
Misi itu memerlukan izin dari Dewan Keamanan PBB, meskipun misi tersebut tidak akan dilaksanakan di bawah bendera PBB. Awal bulan ini, Dewan Keamanan mulai menegosiasi mengenai masalah tersebut.
Awalnya, banyak negara yang ragu untuk mengambil tindakan. Sebagian beralasan karena takut akan terjebak dalam konflik berdarah. Namun pada akhir Juni lalu, Kenya mengumumkan kesediaannya untuk memimpin intervensi polisi multinasionalitas.
Kenya juga akan melatih dan membantu polisi Haiti. Nairobi juga menjanjikan seribu petugas bantuan untuk Haiti.
3. Keputusan Kenya menimbulkan kekhawatiran
Pengumuman Kenya disambut dengan baik oleh pemerintah Haiti dan beberapa pemimpin dunia. Namun, keputusan itu juga memicu kekhawatiran baru mengenai potensi pelanggaran yang akan dilakukan oleh pasukan keamanan Kenya.
Tercatat, polisi Kenya sudah sejak lama dituduh melakukan pembunuhan dan penyiksaan, termasuk menembak mati warga sipil selama jam malam akibat COVID-19. Sebuah kelompok lokal mengatakan, petugas telah menembak mati lebih dari 30 orang selama protes bulan Juli dan semuanya terjadi di lingkungan termiskin Kenya.
Perwakilan Amnesty Internasional di PBB, Renzo Pomi, mengatakan pada Al Jazeera pada bulan lalu, kelompok hak asasi manusia akan mengawasi dengan cermat guna memastikan adanya perlindungan ketika proposal misi Haiti disetujui.
“Ini adalah kekuatan non-PBB dan oleh karena itu, kami khawatir hal ini akan diatur oleh perjanjian antara Haiti dan Kenya,” kata Pomi. “Dan hal ini belum mencakup semua perlindungan atau standar yang kami harapkan dari setiap operasi PBB,” imbuhnya.
Baca Juga: Warga Haiti Demo Tuntut Jaminan Keamanan dari Pemerintah
IDN Times Community adalah media yang menyediakan platform untuk menulis. Semua karya tulis yang dibuat adalah sepenuhnya tanggung jawab dari penulis.
Berita Terkini Lainnya
