Jakarta, IDN Times - Pengumuman gencatan senjata antara Israel dan Lebanon memicu kemarahan di dalam negeri Israel. Kubu oposisi dan para pejabat daerah perbatasan mengkritik keputusan pemerintahan Perdana Menteri (PM) Benjamin Netanyahu.
Mereka menilai kesepakatan ini mengabaikan nasib warga sipil yang terus menjadi sasaran serangan roket Hizbullah. Para tokoh bahkan menganggap pemerintahan saat ini gagal dalam mencapai target militer yang telah ditetapkan sebelumnya.
Pemimpin oposisi Israel Yair Lapid menjadi salah satu tokoh politik yang paling vokal mengecam kesepakatan tersebut. Ia menilai pemerintahan Netanyahu telah gagal menepati semua janjinya untuk mengamankan wilayah utara Israel.
"Konfrontasi di Lebanon hanya bisa berakhir dengan satu cara, yaitu menyingkirkan ancaman terhadap permukiman utara secara permanen. Karena pemerintah saat ini tidak akan melakukannya, kami akan mewujudkannya di pemerintahan berikutnya," tegas Lapid, dilansir The Jerusalem Post.
Anggota parlemen sayap kanan Avigdor Liberman turut melontarkan kritik dengan menyebut gencatan senjata sebagai sebuah pengkhianatan. Menurutnya, jeda pertempuran hanya akan memberikan waktu bagi kelompok Hizbullah untuk kembali memulihkan kekuatan.
Senada dengan itu, mantan panglima militer Israel Gadi Eissenkot menyoroti kelemahan Netanyahu dalam melakukan proses negosiasi. Eissenkot menyebut sang PM tidak paham cara mengubah kemenangan militer menjadi pencapaian politik, sehingga negaranya terus dipaksa tunduk pada gencatan senjata.
Protes juga datang dari para wali kota di wilayah utara Israel yang daerahnya hancur akibat peperangan. Mereka merasa sangat kecewa karena kesepakatan ini dirancang di Amerika Serikat (AS) tanpa mempertimbangkan aspirasi dari warga perbatasan.
Menurut Wali Kota Metula, David Azoulay, fakta bahwa gencatan senjata diumumkan oleh pihak AS merupakan bukti terputusnya Netanyahu dari rakyatnya. Ia menyayangkan kegagalan berulang pemerintah dalam memberikan jaminan perlindungan bagi komunitas di perbatasan.
Kekecewaan serupa turut diutarakan oleh Moshe Davidovich, kepala dewan regional yang membawahi administrasi untuk sejumlah komunitas perbatasan. Ia menilai kesepakatan damai tanpa penegakan hukum yang keras bagi pihak musuh sejatinya hanyalah penundaan menuju bencana berikutnya.
"Kesepakatan politik ini pada akhirnya harus dibayar mahal dengan darah, tumpukan rumah yang hancur, serta komunitas perbatasan yang terpecah belah. Penduduk di wilayah utara bukan sekadar angka statistik belaka di dalam panggung pencitraan internasional," tutur Davidovich, dilansir The Times of Israel.
Berbeda dengan gejolak politik di dalam negeri Israel, komunitas internasional justru merespons positif gencatan senjata. Uni Eropa (UE) bersama Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyambut penghentian sementara dari peperangan mematikan yang telah menelan ribuan korban jiwa tersebut.
Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen berharap jeda militer ini tidak hanya bersifat sementara. Ia mendesak semua pihak yang terlibat untuk segera memanfaatkan momentum guna membangun perdamaian yang permanen.
Gencatan senjata yang direncanakan berdurasi selama 10 hari ini sebelumnya diumumkan oleh Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump. Ia merasa optimistis kesepakatan awal ini akan membuka jalan menuju pertemuan bersejarah antara para pemimpin kedua negara.
Dalam aturan perjanjian tersebut, operasi militer ofensif diharuskan berhenti sepenuhnya demi memastikan kelancaran proses negosiasi. Namun, otoritas Israel diberi hak untuk membela diri jika ada serangan dadakan.