Jakarta, IDN Times - Gelombang protes muncul dari kelompok oposisi Israel terkait rencana kesepakatan damai antara Amerika Serikat (AS) dan Iran. Oposisi menilai kesepakatan tersebut sebagai kegagalan besar bagi pemerintahan Perdana Menteri (PM) Benjamin Netanyahu.
Para tokoh oposisi menyebut kesepakatan ini tidak menyelesaikan ancaman keamanan utama bagi Israel. Mereka menganggap Netanyahu telah gagal mengubah situasi di Timur Tengah menjadi lebih baik.
Pemimpin oposisi Israel, Yair Lapid, mengecam kesepakatan yang sedang disusun oleh Washington dan Teheran. Ia menilai kesepakatan itu tidak mencapai target perang yang telah ditetapkan oleh Israel.
Lapid menyoroti bahwa pemerintahan Iran dan program rudal mereka akan tetap bertahan. Kondisi ini membuat Israel seolah berubah menjadi negara satelit yang hanya menerima perintah dari AS.
"Dia (Netanyahu) terus mengatakan kepada semua orang: 'Kami mengubah Timur Tengah.' Namun, karena kelalaiannya, kesombongannya, kurangnya tim profesional yang tepat, dan penilaiannya dipengaruhi oleh hal lain, dia mengubahnya menjadi lebih buruk," kata Lapid, dilansir The New Arab.
Kritik serupa datang dari politikus sayap kanan sekaligus mantan Menteri Pertahanan Israel, Avigdor Liberman. Ia memandang kesepakatan ini sebagai sebuah bencana bagi Israel dan kemenangan bagi pihak Iran.
Pemimpin Partai Demokrat, Yair Golan, turut menyalahkan langkah diplomatik pemerintahan saat ini. Ia menuduh Netanyahu telah mengubah Israel menjadi negara paria yang dikucilkan dunia internasional.
Pengamat keamanan Israel merasa khawatir karena banyak tuntutan utama mereka yang tidak masuk dalam rancangan kesepakatan. Topik penting seperti rudal balistik dan dukungan Iran terhadap kelompok proksi sama sekali tidak dibahas.
Mantan penasihat keamanan nasional Israel, Jacob Nagel, memperingatkan bahwa Presiden AS Donald Trump pasti akan mengklaim kesepakatan ini sebagai kemenangan besar. Padahal, ancaman terhadap Israel oleh Iran masih akan tetap ada.
Kesepakatan damai ini rencananya akan mencabut blokade laut AS dan membuka kembali Selat Hormuz. Amerika Serikat juga akan melepaskan aset Iran yang dibekukan dengan nilai mencapai 25 miliar dolar AS (Rp441 triliun).
Setelah perjanjian ditandatangani, kedua pihak memiliki waktu 60 hari untuk merundingkan program nuklir Iran. Israel merasa khawatir karena kesepakatan ini dinilai terlalu bergantung pada iktikad baik pihak Teheran.
Kesepakatan antara AS dan Iran juga mencakup penghentian operasi militer di semua garis depan. Hal ini dinilai akan berdampak pada operasi militer Israel melawan kelompok Hizbullah di Lebanon.
Rencana penghentian perang ini memicu kemarahan dari sejumlah pejabat sayap kanan di dalam koalisi pemerintahan Israel. Menteri Permukiman Orit Strock menegaskan bahwa kesepakatan apa pun tidak boleh membatasi serangan Israel di Lebanon.
Israel sejak awal berusaha mencegah dimasukkannya Lebanon ke dalam kesepakatan dengan Iran. Namun, Iran bersikeras bahwa perjanjian damai yang lebih luas harus mencakup gencatan senjata di perbatasan utara Israel tersebut.
Menteri Keamanan Nasional Itamar Ben-Gvir dan Menteri Keuangan Bezalel Smotrich tetap mendesak militer untuk melanjutkan serangan ke Beirut. Mereka menuntut pemerintah untuk membalas serangan pesawat nirawak (drone) dari Hizbullah.