Pakistan Tangguhkan Perdagangan dengan Iran karena Alasan Keamanan
- Pakistan menangguhkan perdagangan darat dengan Iran di Taftan dan Gabd-Rimdan, Balochistan, sejak 17 Oktober 2026, sehingga ribuan truk dan kontainer tertahan di perbatasan.
- Pakistan menyebut keamanan, antiterorisme, dan pencegahan penyelundupan sebagai alasan, sedangkan Iran menyatakan kendala teknis dan langkah pencegahan; penumpang di Gabd-Rimdan tetap melintas.
- Penutupan memicu kerugian miliaran rupee, mengancam bahan pangan membusuk dan ekspor beras, ketika kekerasan kelompok bersenjata meningkat di Balochistan serta Sistan-Baluchestan.
Jakarta, IDN Times - Pemerintah Pakistan menangguhkan aktivitas perdagangan lintas batas dengan Iran di Provinsi Balochistan sejak Sabtu (17/10/2026). Penutupan jalur darat di perlintasan Taftan dan Gabd-Rimdan ini membuat ribuan truk dan kontainer kargo tertahan di kedua sisi perbatasan. Keputusan tersebut diambil di tengah meningkatnya serangan kelompok bersenjata dan kekhawatiran keamanan di wilayah perbatasan kedua negara.
Pejabat daerah setempat menyebut langkah ini bertujuan memperkuat sistem pengelolaan perbatasan dan mencegah penyelundupan. Namun, pemerintah Iran berdalih penghentian aktivitas lintas batas itu terjadi akibat kendala teknis serta penerapan langkah pencegahan. Meski pengiriman barang dihentikan sementara, lalu lintas penumpang di perlintasan Gabd-Rimdan dilaporkan tetap berjalan normal.
1. Kedua negara beri alasan yang berbeda
bendera Iran. (unsplash.com/mostafa meraji) Wakil Komisaris Distrik Chagai, Bakhtiar Ismail, menyatakan penangguhan jalur dagang di wilayahnya merupakan langkah sementara untuk mendukung upaya pemberantasan terorisme. Senada dengan Ismail, Juru Bicara Pemerintah Provinsi Balochistan, Shahid Rind, menyebut penutupan ini diperlukan guna membenahi pengaturan keamanan serta administrasi di kedua sisi perbatasan. Pemerintah daerah setempat memastikan jalur perdagangan akan kembali dibuka setelah seluruh prosedur pengamanan efektif diterapkan.
Di sisi lain, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Esmaeil Baghaei, memberikan penjelasan berbeda terkait penghentian aktivitas di perbatasan sepanjang 900 kilometer tersebut. Menurut laporan kantor berita IRNA, Baghaei menyebut penangguhan pertukaran barang lintas batas dipicu masalah teknis tertentu dan kebutuhan langkah antisipasi. Pemerintah Pakistan sendiri belum memberikan komentar resmi terkait perbedaan penjelasan antara Islamabad dan Teheran.
Peneliti independen keamanan Balochistan yang berbasis di Quetta, Imtiaz Baloch, menilai keputusan penutupan ini tidak sekadar didorong faktor keamanan. Ia menyebut ada pertimbangan strategis yang lebih luas di tengah berlakunya sanksi ekonomi Amerika Serikat (AS) terhadap Iran, terutama setelah AS memperluas sanksi pelayaran dan keuangan pada Agustus lalu. Sementara itu, Kepala Kelompok Studi Teluk Persia di Teheran, Javad Heiran-Nia, berpendapat istilah kendala teknis dari Iran dapat merujuk pada masalah operasional bea cukai, verifikasi dokumen dagang, transaksi keuangan, atau pengawasan keamanan yang lebih ketat.
"Meskipun pejabat Pakistan menyebutkan masalah keamanan, keputusan menutup perbatasan tampaknya didorong oleh pertimbangan strategis yang lebih luas, dengan keamanan sebagai salah satu faktor yang mungkin di tengah sanksi ekonomi terhadap Iran," ujar Imtiaz, dilansir Al Jazeera.
2. Eksportir beras dan pedagang merugi miliaran rupee
ilustrasi beras (unsplash.com/ Deski Jayantoro) Keputusan penutupan perbatasan ini mengejutkan pelaku usaha dan memicu potensi kerugian besar. Mantan Presiden Kamar Dagang dan Industri Quetta (QCCI), Ayoub Miryani, mengungkapkan penangguhan tersebut menyebabkan kerugian bisnis bernilai miliaran rupee karena lebih dari 2 ribu kontainer barang tertahan di perlintasan Gabd-Rimdan. Selain itu, ratusan truk pengangkut bahan pangan segar dari Provinsi Sindh dan Punjab terancam membusuk di perbatasan, padahal pedagang lokal Pakistan sudah melunasi pembayaran kepada mitra mereka di Iran.
Penutupan jalur darat juga memukul para eksportir beras Pakistan yang rutin memasok komoditas ke Iran melalui Taftan dan Gabd. Ketua Asosiasi Eksportir Beras Pakistan (REAP), Muhammad Raza, memperingatkan bahwa penghentian mendadak tersebut dapat mengganggu harga beras domestik dan menimbulkan kerugian besar bagi eksportir maupun importir. Berdasarkan data perdagangan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Iran mengimpor sekitar 354 ribu ton beras Pakistan senilai 430,5 juta dolar AS (sekitar Rp7,7 triliun) pada 2023, sementara total perdagangan kedua negara mencapai 2,8 miliar dolar AS (Rp50,4 triliun) pada tahun fiskal 2023-2024.
Para eksportir kini kesulitan mengalihkan pengiriman beras ke jalur laut menuju Pelabuhan Bandar Abbas di Iran akibat perang AS-Iran yang pecah sejak Februari lalu. REAP meminta pemerintah kedua negara segera menyelesaikan persoalan di perbatasan agar aktivitas perdagangan dapat kembali berjalan normal.
"Mengalihkan semua pengiriman ke Pelabuhan Bandar Abbas akan sangat sulit karena biaya pengiriman kargo sangat tinggi akibat perang AS-Iran," kata Raza, dilansir Arab News.
3. Kekerasan meningkat di perbatasan Pakistan-Iran
paramiliter Basij Iran (Tasnim News Agency, CC BY 4.0 <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>, via Wikimedia Commons) Penangguhan perdagangan ini berlangsung di tengah lonjakan serangan kelompok separatis dan militan di kedua sisi perbatasan. Di Provinsi Balochistan, kelompok bersenjata menculik sedikitnya 20 personel polisi di Distrik Mastung pada Jumat, sehari setelah penculikan Komisaris Divisi Rakhshan, Asad Ullah Kakar. Dua hari kemudian, seorang mayor militer Pakistan tewas akibat ledakan bom rakitan di Distrik Gwadar.
Data Institut Studi Konflik dan Keamanan Pakistan (PICSS) mencatat eskalasi kekerasan di negara itu meningkat tajam sepanjang tahun ini. Sebanyak 62 personel keamanan tewas di Balochistan pada Juli lalu, melonjak drastis dari enam korban jiwa pada bulan sebelumnya. Rentetan kekerasan serupa juga melanda Provinsi Sistan-Baluchestan di Iran pada Oktober ini, termasuk serangan bom pinggir jalan dan penembakan yang menewaskan pejabat kepolisian serta komandan unit wanita pasukan paramiliter Basij, yang sebagian diklaim oleh koalisi kelompok bersenjata Jaish al-Adl.
Ketegangan di wilayah perbatasan berpotensi menguji posisi Pakistan sebagai mediator konflik antara Washington dan Teheran. Sejak perang AS-Israel terhadap Iran pecah pada akhir Februari, Islamabad sempat memediasi gencatan senjata pada April serta Nota Kesepahaman Islamabad pada Juni yang ditandatangani Presiden AS Donald Trump dan Presiden Iran Masoud Pezeshkian, meski kedua kesepakatan itu akhirnya runtuh. Para analis menilai berlarut-larutnya penutupan perbatasan dapat membuat Teheran mempertanyakan kemampuan Islamabad dalam menjaga hubungan baik dengan Iran sekaligus mematuhi tekanan sanksi Washington.
