Jakarta, IDN Times - Paraguay membuka kembali hubungan diplomatik dengan Venezuela pada Rabu (15/11/2023). Kedua negara telah memutus hubungan setelah mengakui oposisi Juan Guaido sebagai presiden resmi dan menolak kepemimpinan Nicolas Maduro.
Selain Paraguay, hampir seluruh negara Amerika Latin menolak mengakui Maduro sebagai presiden di Venezuela pada 2019. Amerika Serikat (AS) di bawah Donald Trump menyebut pemilu di Venezuela diliputi skandal kecurangan dan sengaja memenangkan Maduro.
Menteri Luar Negeri Venezuela, Yvan Gil, mengumumkan persetujuan membangun kembali hubungan diplomatik setelah adanya perbincangan antara Presiden Nicolas Maduro dan Presiden Paraguay Santiago Pena.
"Kedua pemimpin sudah memutuskan untuk membangun kembali hubungan diplomatik dan konsular antara kedua negara. Selain itu, akreditasi dari duta besar dari kedua belah pihak akan disetujui beberapa hari ke depan," tutur Gil, dilansir Telesur.
Dalam pernyataan itu juga disebutkan Paraguay dan Venezuela akan memulai kembali hubungan bilateral dengan prinsip persamaan hak, punya hak untuk menentukan nasibnya sendiri, tidak saling ikut campur urusan dalam negeri, dan solidaritas.
Pada Mei lalu, Pena sudah mengumumkan kesiapannya membangun kembali hubungan dengan Venezuela. Pada Agustus, pemimpin sayap kanan itu juga sudah berbicara dengan Maduro lewat telepon soal rencana pengembalian relasi.
Pemutusan hubungan diplomatik Paraguay-Venezuela terjadi sejak masa kepemimpinan Presiden Mario Abdo Benitez. Pada Januari 2019, ia memutuskan menutup Kantor Kedutaan Besar Paraguay di Caracas.
Dilaporkan EFE, Benitez mengaku tidak akan tinggal diam dalam melindungi hak asasi manusia (HAM) di negara Amerika Selatan itu. Ia pun mengungkapkan bahwa dibutuhkan transparansi, keadilan, dan kebebasan partisipan dalam pemilu Venezuela.
Mantan Presiden Paraguay itu juga mengecam pembatasan politik yang dilakukan oleh rezim Maduro. Ia menyerukan kepada pemerintah Venezuela agar bersedia mencabut diskualifikasi secara sepihak kepada pemimpin oposisi, Maria Corina Machado.
Pada Selasa (14/11/2023), Presiden Parlemen Venezuela Jorge Rodriguez memblokir masuknya pengawas pemilu asal Uni Eropa (UE). Keputusan ini dilatarbelakangi kelanjutan sanksi UE terhadap Venezuela selama 6 bulan ke depan.
"Selama masih ada rakyat Venezuela yang disanksi Uni Eropa dan selama masih ada sanksi terhadap negara Venezuela, mareka tidak diperbolehkan pergi ke Venezuela untuk mengawas dalam segala penyelenggaraan pemilu," katanya.
Presiden Maduro pun ikut mengecam sanksi lanjutan UE terhadap negaranya yang dianggap ilegal. Ia menyebut Brussels bersikap arogan karena masih memberlakukan sanksi, meski sudah ada persetujuan dengan oposisi di Barbados.
Sanksi-sanksi UE kepada Venezuela sudah diterapkan pada 2017 atas dugaan pelanggaran hukum dan hak asasi manusia (HAM) kepada demonstran.