Venezuela Marah Uni Eropa Perpanjang Sanksi ke Negaranya
Jakarta, IDN Times - Pemerintah Venezuela, pada Senin (13/11/2023), mengecam keputusan Uni Eropa (UE) atas perpanjangan sanksi ke negaranya selama 6 bulan. Ia pun menyebut bahwa blok tersebut berniat ikut campur urusan dalam negeri Venezuela.
Keputusan ini bertolak belakang dengan Amerika Serikat (AS) yang bersedia mencabut sementara sanksi kepada sektor minyak dan gas Venezuela. Kebijakan ini diterapkan usai pemerintahan Nicolas Maduro sepakat dengan oposisi untuk menyelenggarakan pilpres yang bebas dan adil.
1. Venezuela klaim Uni Eropa arogan dan mempraktikkan kolonialisme
Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Venezuela menyebut UE arogan atas penetapan keputusan terlarang memperpanjang sanksi ke negaranya.
"Pemerintah Republik Venezuela menolak sikap arogan dan terlarang yang dilakukan UE dengan memperpanjang sanksi hingga 14 Mei 2024. Ini adalah bentuk kebijakan unilateral paksa yang ditujukan kepada rakyat Venezuela," kata Kemlu Venezuela, dilansir Europa Press.
"Caracas menganggap kebijakan UE yang diterapkan sekali lagi ini adalah sebuah bentuk kolonialisme dan sebuah intervensi urusan dalam negeri Venezuela yang merendahkan dan merusak kehidupan rakyat Venezuela," sambungnya.
Pemerintah Venezuela juga menekankan, kekuatan demokrasi dan institusi di negaranya. Mereka pun memperingatkan bahwa sanksi ini akan berdampak pada kemungkinan dialog konstruktif antara Venezuela-Uni Eropa.
2. Uni Eropa perpendek sanksi ke Venezuela
Dewan UE resmi memperpanjang sanksi terhadap Venezuela pada Senin. Namun, sanksi yang diterapkan setahun tersebut kini diperpendek menjadi 6 bulan, setelah adanya langkah positif Maduro untuk mengadakan pemilu yang adil.
"UE menyambut baik kesepakatan politik yang dipimpin Venezuela pada 17 Oktober 2023 lalu di Barbados. Ini menunjukkan langkah positif dan penting dalam dialog inklusif dan arah restorasi demokrasi di Venezuela," tuturnya.
"Dalam konteks ini, ulasan tahunan soal kebijakan pembatasan diperpendek dari yang biasanya 12 bulan menjadi 6 bulan," tambahnya.
Brussels menambahkan, UE sudah siap mengambil langkah tegas terkait sanksi ke Venezuela sesuai dengan fleksibilitas dan evolusi situasi serta penerapan kesepakatan politik antara pemerintah dan oposisi.
3. Venezuela tolak sikap kolonialisme soal wilayah Essequibo
Selain masalah sanksi luar negeri, Venezuela juga dihadapkan pada masalah sengketa wilayah Essequibo di Guyana. Wakil Presiden Venezuela, Delcy Rodriguez, mengatakan negaranya tidak akan menerima segala ekspresi bernada kolonialisme.
"Tidak seperti sengketa teritori lainnya di dunia. Ini hanyalah sebuah kontroversi antara hukum yang diterapkan beberapa pihak dan kami tidak akan pernah menerima ekspresi yudisial kolonialisme," tuturnya, dilansir Telesur.
Ia menekankan, Venezuela hanya mengakui instrumen hukum dari Perjanjian Jenewa 1966 yang sudah ditandatangani Inggris Raya. Dokumen tersebut didasarkan pada solusi negosiasi kedua pihak.
"Persetujuan Jenewa akan terus diterapkan sampai kedua pihak mencapai sebuah solusi yang disetujui dan memuaskan semua pihak lewat negosiasi langsung dan damai," sambungnya.
