Partai Populis Kanan Serbia Klaim Kemenangan di Pemilu Lokal

Kubu oposisi menyatakan pemilu kali ini juga diwarnai sejumlah kecurangan signifikan yang dibantah keras oleh SNS. Mereka menuduh SNS menjalankan pusat panggilan ilegal yang dioperasikan kadernya selama pencoblosan.

Aktivis oposisi di media sosial juga ramai menuding praktik terjadi di Novi Sad, kota terbesar kedua di Serbia untuk membeli suara. Dobrica Veselinovic, calon wali kota Beograd dari partai oposisi, menyebut mereka menyaksikan sendiri kekerasan dan kecurangan dari SNS. 

Sementara Savo Manojlovic, pendatang baru dalam kontestasi dari partai oposisi Move-Change, menyatakan partainya meraih hasil yang baik di Beograd. Tetapi menurutnya, tidak ada yang perlu dirayakan di negara dengan kondisi pemilu seperti itu.

Aleksandar Vucic dan SNS telah mengendalikan hampir semua aspek pemerintahan Serbia selama lebih dari satu dekade. Partai populis sayap kanan ini kembali tampil sebagai favorit dalam pemilu ulang setelah tuduhan kecurangan pada Desember lalu.

Melansir dari Associated Press, Vucic tampak ingin membawa Serbia yang terganjal banyak masalah untuk bergabung dengan Uni Eropa. Namun pada praktiknya, ia dinilai terus menjauh dari nilai-nilai demokratis ala Eropa sambil memelihara hubungan dekat dengan Rusia dan China.

Pengamat internasional dari OSCE/ODIHR dan UE pun menuding adanya keterlibatan presiden secara pribadi dan keuntungan sistemik bagi partai berkuasa dalam pemilu sebelumnya.

Ketidakkompakan sikap kubu oposisi dalam menghadapi pemilu jadi salah satu sebab lemahnya perlawanan mereka terhadap dominasi SNS. Sebagian menggaungkan boikot, sementara lainnya tetap maju bersaing meraih suara konstituen.

Selain menuduh Vucic terlibat kriminalitas, korupsi, dan otoritarianisme, oposisi juga dinilai gagal mengonsolidasikan potensi perlawanan politik secara efektif. Semua situasi ini turut menumbuhkan apatisme di antara 6,5 juta pemilih Serbia.

"Saya melihat lebih banyak ajakan untuk memboikot pemilu ketimbang partisipasi. Berbeda dengan pemilu Desember lalu," ungkap Dimitrije Secujski, seorang mahasiswa di Beograd.

Untuk mencegah potensi kecurangan, parlemen Serbia telah mengesahkan aturan yang didukung oposisi pada Mei lalu. UU ini melarang mereka yang pindah domisili dalam setahun terakhir untuk mencoblos di daerah pemilihan baru. Langkah ini merespons tudingan mobilisasi warga Serbia dari Bosnia ke Beograd untuk memilih ilegal pada Desember lalu.