PBB Adopsi Resolusi Kutuk HAM Korut, Korsel Jadi Salah Satu Sponsor

02 Apr 2026, 20:25 WIB

Rahmah N

PBB Adopsi Resolusi Kutuk HAM Korut, Korsel Jadi Salah Satu Sponsor

Lambang PBB di Markas Besar PBB, New York. (Instagram.com/unitednations)

Intinya Sih

Dewan HAM PBB mengadopsi resolusi yang mengecam pelanggaran HAM berat di Korea Utara, termasuk penyiksaan dan kerja paksa, serta mendesak Pyongyang menghentikan praktik tersebut.
Korsel kembali menjadi sponsor resolusi setelah sempat absen, menegaskan komitmen terhadap prinsip universal dan dialog antar Korea untuk perbaikan HAM.
Korut menolak resolusi itu dan menyebutnya sebagai propaganda Barat untuk menggulingkan rezim Kim Jong Un, sementara komunitas internasional terus menekan agar ada perubahan nyata.

Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) PBB kembali mengadopsi resolusi yang mengutuk pelanggaran HAM yang sistematis, meluas, dan berat yang dilakukan Korea Utara (Korut). Keputusan ini diambil secara konsensus pada sesi ke-61 yang diadakan di Jenewa, Swiss, pada 30 Maret 2026.

Ini merupakan tahun ke-24 berturut-turut PBB mengeluarkan pernyataan tegas terhadap rezim Korut, sejak 2003.

Resolusi tersebut disahkan secara konsensus dan disponsori bersama oleh sekitar 50 negara, termasuk Korsel, yang kembali bergabung sebagai sponsor. Langkah ini diambil di tengah upaya menyeimbangkan pendekatan diplomatik dan prinsip HAM, dilansir Korea Herald, Selasa (31/3/2026).

1. Pelanggaran sistematis dan pendanaan senjata

Potret suasana kehidupan di Korea Utara. (unsplash.com/Thomas Evans)

Resolusi tersebut mengutuk dengan sekeras-kerasnya pelanggaran sistematis dan berat yang terus berlangsung di Korut. Ini termasuk penyiksaan, kamp penjara politik, dan kerja paksa. PBB menyerukan Pyongyang untuk segera mengambil langkah konkret dalam mengakhiri praktik tersebut dan mematuhi resolusi sebelumnya.

Secara khusus, laporan tahun ini menyoroti bagaimana eksploitasi tenaga kerja digunakan Korut untuk menghasilkan pendapatan bagi program senjata nuklir dan rudal balistiknya, yang dinilai mengancam keamanan internasional.

Selain masalah politik, resolusi tersebut juga mendesak pembebasan tahanan yang ditahan secara sewenang-wenang dan pemulangan korban penculikan. Serta, dimulainya kembali reuni keluarga yang terpisah sejak Perang Korea 1950-1953.

2. Posisi strategis Korsel untuk turut memperbaiki HAM di Korut

Bendera Korea Selatan. (Unsplash.com/Stephanie Nakagawa)

Partisipasi Seoul menandai kelanjutan kebijakan pemerintahan guna bertindak berdasarkan prinsip universal. Sebelumnya, di bawah pemerintahan Moon Jae In, Korsel absen sebagai sponsor selama periode 2019-2021 demi menjaga hubungan diplomatik. Seoul telah menjadi salah satu sponsor resolusi tersebut dari 2008-2018.

Kementerian Luar Negeri Korsel mencatat bahwa Dewan HAM turut mendorong dialog dan kerja sama, termasuk antar Korea. Serta, menyambut baik partisipasi Korut dalam Tinjauan Berkala Universal sebagai peluang untuk perbaikan.

"Kami memperhatikan penekanan dewan pada keterlibatan dan dialog untuk mencapai perbaikan nyata bagi warga Korut," kata kementerian tersebut.

3. Korut sebut resolusi tersebut sebagai propaganda menggulingkan rezim Kim Jong Un

Pemimpin Korea Utara Kim Jong Un. (dok. Laman resmi Presiden Rusia/en.kremlin.ru)

Pada 26 Maret 2026, Menteri Unifikasi Korsel Chung Dong-young mengatakan bahwa Korut memandang resolusi tersebut sebagai kebijakan permusuhan yang representatif. Terlepas dari penentangan itu, keputusan Seoul untuk berpartisipasi tampaknya mencerminkan kesadaran akan kritik internasional bahwa Korsel, sebagai pihak dalam isu Semenanjung Korea, telah pasif terhadap HAM Korut, The Chosun Daily melaporkan.

Sementara itu, Pyongyang secara konsisten menolak resolusi tersebut. Pihaknya menuduh komunitas internasional menggunakan isu HAM sebagai alat propaganda yang dipimpin oleh Amerika Serikat, guna merusak kedaulatan dan menggulingkan sistem pemerintahan mereka.

This article is written by our community writers and has been carefully reviewed by our editorial team. We strive to provide the most accurate and reliable information, ensuring high standards of quality, credibility, and trustworthiness.