Kim Jong Un Bertekad Pertahankan Korut Sebagai Negara Nuklir
- Kim Jong Un menegaskan Korea Utara akan mempertahankan status sebagai negara nuklir permanen demi keamanan nasional dan pembangunan ekonomi, menyebut langkah itu strategis di tengah situasi global saat ini.
- Dalam pidatonya, Kim menetapkan Korea Selatan sebagai negara paling bermusuhan dan meninggalkan kebijakan reunifikasi damai, sementara Seoul menyerukan dialog serta kerja sama untuk menjaga stabilitas kawasan.
- Kim juga menekankan penguatan aliansi strategis dengan China dan Rusia, di tengah laporan uji coba rudal balistik terbaru yang menunjukkan kesiapan militer Korut menghadapi ancaman eksternal.
Jakarta, IDN Times - Pemimpin Korea Utara (Korut), Kim Jong Un, secara resmi menyatakan bahwa negaranya akan mempertahankan status sebagai kekuatan nuklir secara permanen. Dalam pidato kebijakan di hadapan Majelis Rakyat Tertinggi pada Senin (23/3/2026), Kim juga menegaskan bahwa penangkal nuklir defensif penting bagi keamanan nasional dan pembangunan ekonomi.
"Dengan realitas global saat ini, pengamanan senjata nuklir secara permanen adalah pilihan yang tepat dan strategis," kata Kim, menurut kantor Berita Pusat Korea (KCNA).
Dalam pertemuan parlemen pada 2022, Korut memberlakukan undang-undang nuklir baru yang mengizinkan penggunaan senjata nuklir secara preemptif. Saat itu, Korut menyebut statusnya sebagai negara nuklir tidak dapat diubah.
1. Korut menyebut Korsel sebagai negara paling bermusuhan
Kyodo News melaporkan, dalam pidato tersebut juga Kim menetapkan Korsel sebagai negara paling bermusuhan. Perubahan haluan tersebut menyatakan bahwa Pyongyang resmi meninggalkan kebijakan reunifikasi jangka panjang. Meski Kim bersikap lebih keras, ia belum mengonfirmasi apakah revisi konstitusi terbaru sudah mencantumkan Seoul sebagai musuh secara hukum.
Sebelumnya, konstitusi Korut masih mencakup ketentuan yang menyerukan reunifikasi damai. Namun, pada 2024, Kim telah memerintahkan revisi hukum untuk mendefinisikan Korsel sebagai negara musuh nomor satu.
Selain itu, tanpa menyebut nama Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump secara langsung, dalam pidatonya Kim menuduh AS dan sekutunya melemahkan kawasan melalui pengerahan aset strategis di Semenanjung Korea. Kim menegaskan bahwa negaranya tidak lagi berada dalam posisi terancam dan siap merespons segala bentuk konfrontasi, maupun hidup berdampingan secara damai.
2. Korsel menolak retorika Korut, serukan dialog daripada konfrontasi
Seorang pejabat di Cheong Wa Dae, kantor kepresidenan Korsel, mengatakan bahwa pihaknya telah menegaskan penggunaan retorika permusuhan yang berkelanjutan tidak berkontribusi pada hidup berdampingan secara damai.
"Jalan yang menjamin keamanan dan kemakmuran kedua Korea di semenanjung ini bukanlah permusuhan dan konfrontasi, melainkan hidup berdampingan secara damai melalui dialog dan kerja sama," ungkapnya.
Ia juga menekankan bahwa Seoul akan menjalankan kebijakannya secara konsisten dari perspektif jangka panjang, dilansir Korea Herald.
Sejak menjabat tahun lalu, pemerintahan Presiden Korsel Lee Jae Myung telah berupaya meredakan ketegangan. Serta, menghidupkan kembali hubungan Seoul-Pyongyang, melalui langkah-langkah membangun kepercayaan. Ini termasuk menghentikan siaran pengeras suara di sepanjang perbatasan dan memberi sinyal keterbukaan terhadap dialog.
3. Korut tegaskan aliansi strategis dengan China dan Rusia
Di sisi lain, Kim berkomitmen memperkuat hubungan jangka panjang dengan Rusia dan China. Saat ini, Korut dilaporkan telah mengirim pasukan untuk membantu Moskow di Ukraina. Sementara itu, Beijing tetap menjadi penyokong ekonomi utama negara tersebut.
Laporan terbaru KCNA ini muncul tak lama setelah serangkaian uji coba senjata pekan lalu. Pada 14 Maret 2026, Pyongyang menembakkan sekitar 10 rudal balistik ke arah Laut Jepang. Pada hari yang sama, Kim juga memantau langsung latihan peluncur roket multi-laras 600 mm yang diklaim siap digunakan untuk serangan destruktif, jika kedaulatan negara terancam.
