Survei LSI: 47,4 Persen Rakyat Gak Percaya soal Antek Asing Ala Prabowo
- Survei LSI menunjukkan 47,4% responden tidak percaya tuduhan Presiden Prabowo soal campur tangan asing, sementara 39,5% setuju dan sisanya ragu atau tidak menjawab.
- Dari kelompok yang setuju dengan Prabowo, mayoritas 58,8% menilai aktor asing itu berasal dari negara, dengan Amerika Serikat disebut paling banyak yaitu 38,06%.
- LSI menilai narasi 'antek asing' memicu polarisasi publik karena memperkuat perpecahan antara pendukung dan pengkritik pemerintah serta berpotensi menghambat kerja advokasi akademisi dan aktivis.
Jakarta, IDN Times - Presiden Prabowo Subianto berulang kali menyinggung adanya 'antek asing' sebagai pihak ketiga untuk menggoyahkan stabilitas nasional, termasuk dengan menghasut demonstrasi besar-besaran pada akhir Agustus 2025.
Para akademisi dan aktivis menganggap retorika Presiden Prabowo Subianto terkait 'antek asing' sebagai upaya mendelegitimasi kritik terhadap kebijakannya. Namun, masih belum jelas apakah publik Indonesia setuju dengan tuduhan Presiden Prabowo tentang campur tangan asing.
Lembaga Survei Indonesia (LSI) dalam survei yang digelar pada 3-5 April 2026 menemukan 47,4 persen responden tidak setuju dengan tuduhan Presiden Prabowo tentang campur tangan asing, 39,5 persen setuju, dan 13,2 persen tidak yakin atau memilih tidak menjawab.
Survei ini mencakup 1.216 responden dari pemilih Indonesia yang memenuhi syarat, dan memiliki telepon rumah atau telepon seluler. Survei tersebut memiliki margin kesalahan ±2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.
1. Publik meyakini antek asing tersebut aktor negara
Selama ini, Prabowo juga tidak pernah secara spesifik mengidentifikasi 'antek asing' yang dimaksud, meskipun ia telah menyebutkan sejumlah organisasi non-pemerintah (LSM) dan beberapa media, seperti Tempo sebagai pihak yang berpotensi bertanggung jawab.
Oleh karena itu, dalam survei tersebut, LSI juga meminta responden yang setuju dengan pernyataan Prabowo untuk menyebutkan entitas asing mana yang mereka yakini bertanggung jawab.
Berdasarkan survei tersebut, LSI menemukan, di antara mereka yang setuju atau sangat setuju dengan pernyataan presiden, 58,8 persen mengidentifikasi pihak asing tersebut sebagai aktor negara, sementara 11,9 persen lainnya mengidentifikasi mereka sebagai aktor non-negara.
Sisanya, sebanyak 29,3 persen menolak menjawab atau menyatakan mereka tidak mengenal entitas asing yang dimaksud.
2. Publik meyakini antek asing tersebut Amerika Serikat
Kemudian, dari jawaban tersebut diperdalam lagi, dengan pertanyaan siapa aktor negara yang dimaksud. Sebanyak 38,06 persen dari mereka menyebut AS, 28,74 persen menyebut Tiongkok, 10,53 persen menyebut dua negara atau lebih, 16,19 persen menyebut negara lain, dan sisanya 6,48 persen tidak dapat menyebutkan negara atau menolak menjawab.
LSI menjelaskan, berdasarkan analisis tabulasi silang mengungkapkan korelasi yang kuat antara tingkat persetujuan Prabowo dan persetujuan terhadap pernyataannya. Artinya, mereka yang puas dengan kinerja Prabowo lebih cenderung setuju dengan pernyataannya tentang campur tangan asing di Indonesia.
"Meskipun korelasi ini tidak berarti sebab-akibat, ada kesimpulan penting yang dapat ditarik darinya," kata peneliti LSI, Yoes C. Kenawas, dalam keterangannya, Selasa (26/5/2026).
3. Narasi antek asing justru memunculkan polarisasi
Melalui studi ini, LSI menemukan adanya polarisasi di masyarakat. Pertama, hasil studi ini memberikan konfirmasi empiris atas peringatan para aktivis dan ahli bahwa pernyataan Prabowo mengenai 'antek asing' memang memecah belah masyarakat Indonesia.
Meskipun lebih banyak orang yang tidak setuju dengan pernyataan Prabowo, fakta 39,5 persen publik setuju dengan pernyataan Prabowo tidak dapat dianggap enteng. Hal ini juga diperparah dengan pendukung dan ajudan Prabowo yang terus memperkuat tuduhan campur tangan asing melalui proksi Indonesia di media tradisional dan media sosial.
"Jika disinformasi ini berlanjut, ada risiko bahwa tuduhan campur tangan asing ini akan dianggap benar, sehingga semakin mempersulit akademisi dan aktivis untuk melakukan pekerjaan advokasi mereka, terutama di bawah tekanan yang meningkat akibat represi pemerintah," ungkap Yoes.
