Jakarta, IDN Times- Utusan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di Haiti, Helen La Lime, memperingatkan bahwa bencana kemanusiaan di Haiti semakin memburuk. Kondisi di Haiti semakin parah akibat krisis ekonomi, politik, dan kekerasan geng.
Peringatan ini disampaikan La Lime saat berbicara di pertemuan Dewan Keamanan PBB pada Senin (26/9/2022). Diperkirakan sekitar 4,9 juta warga Haiti membutuhkan bantuan kemanusiaan secepatnya.
Salah satu aspek yang paling terancam dalam krisis ini adalah ketahanan pangan Haiti.
Direktur Eksekutif Program Pangan Dunia (WFP), Valerie Guarnieri, mengatakan bahwa krisis pangan di Haiti akan semakin memburuk pada tahun ini dan sekitar 1,3 juta warga Haiti berada dalam kondisi darurat.
Krisis ini diperburuk dengan adanya serangan yang menyasar gudang bantuan pangan PBB. La Lime mengatakan, sekitar 2 ribu ton bantuan pangan hilang akibat serangan tersebut.
Total kerugian mencapai 5 juta dollar atau setara Rp.75 miliar. Padahal, bantuan dengan jumlah tersebut diperkirakan mampu menghidupi 200 ribu warga Haiti dalam sebulan ke depan, dilansir dari BBC.
Tingkat kekerasan geng di Haiti meningkat setelah pembunuhan Presiden Haiti, Jovenel Moïse, pada tahun lalu. Pertempuran antargeng bersenjata yang berebut kekuasaan menyebar di penjuru Haiti.
Selama berbulan-bulan, geng bersenjata telah memblokir jalan dari ibu kota ke provinsi dan pedesaan di negara itu, mengganggu layanan pemerintah, dan mempersulit upaya kelompok kemanusiaan untuk mendistribusikan bantuan.
Menteri Luar Negeri Haiti, Victor Jean Geneus, meminta masyarakat internasional membantu polisi-polisi Haiti untuk melawan geng-geng bersenjata, dilansir dari Al Jazeera.
Kerusuhan meningkat setelah Perdana Menteri Haiti, Ariel Henry, mengumumkan penghentian subsidi BBM pada 11 September. Kebijakan ini mengakibatkan lonjakan harga bensin dan solar.
Merespons kebijakan tersebut, warga Haiti turun ke jalan untuk melakukan unjuk rasa dan menuntut PM Henry mundur dari jabatannya. Ibu kota Haiti, Port-au-Prince, menjadi titik panas aksi protes dan penjarahan.
Akibat aksi protes yang merebak, kegiatan bisnis telah ditutup dan layanan transportasi tidak berjalan.