Ada peningkatan eksekusi mati dalam tahun 2025
Iran telah mengeksekusi sedikitnya 841 orang sepanjang 2025
Eksekusi mati masif terjadi di Juli 2025
Jakarta, IDN Times - Jumlah orang yang dieksekusi mati di Iran menunjukkan peningkatan drastis sepanjang tahun 2025. Laporan resmi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengungkap bahwa 841 orang telah dieksekusi sejak awal tahun hingga akhir Agustus, angka yang jauh melebihi tahun sebelumnya.
Kantor Hak Asasi Manusia PBB pada Jum'at (29/8/2025), mengatakan situasi ini sebagai peningkatan yang mencemaskan dan menyampaikan desakan agar Iran segera menghentikan praktik eksekusi mati.
Data yang dirilis menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2025, Iran telah mengeksekusi sedikitnya 841 orang. Dalam bulan Juli saja terjadi 110 eksekusi, jumlah yang lebih dari dua kali lipat dibandingkan periode yang sama tahun 2024.
"Jumlah eksekusi yang tinggi menunjukkan pola sistematis penggunaan hukuman mati sebagai alat intimidasi negara," ujar Ravina Shamdasani, juru bicara Kantor Komisaris Tinggi HAM PBB, dilansir US News.
Antara Januari hingga Juni 2025, tercatat 612 eksekusi menurut laporan resmi PBB. Angka ini menunjukkan lonjakan signifikan dibandingkan dengan 297 eksekusi pada periode yang sama tahun 2024. Selain itu, eksekusi tidak hanya menargetkan pelaku kejahatan, tetapi juga kelompok etnik minoritas dan migran secara tidak proporsional.
Data dari organisasi HAM Hengaw memperkuat angka PBB dengan konfirmasi minimal 96 eksekusi selama bulan Juli 2025. Dari jumlah itu, beberapa eksekusi dilakukan secara rahasia tanpa pemberitahuan keluarga dan tanpa hak kunjungan terakhir. Termasuk di antaranya tiga wanita yang dihukum mati atas berbagai tuduhan, mulai dari pembunuhan hingga kasus narkotika.
Hengaw juga melaporkan terdapat eksekusi politik, termasuk dua tahanan politik yang dieksekusi di penjara Ghezel Hesar tanpa transparansi.
Hal ini menunjukkan bahwa selain kuantitas, eksekusi di Iran kerap dilakukan secara tidak transparan dan menimbulkan kekhawatiran akan pelanggaran hak atas proses hukum yang adil. Kasus-kasus seperti ini menjadi sorotan utama para aktivis HAM internasional.
Volker Türk, Kepala HAM PBB, secara resmi menyerukan kepada pemerintah Iran untuk segera memberlakukan moratorium atas hukuman mati pada Juli 2025.
"Situasi ini sangat mengkhawatirkan dan mendesak untuk segera dihentikan," ujarnya.
Türk juga mengkritik keras rancangan undang-undang baru terkait mata-mata yang memperluas definisi tindak pidana yang bisa dihukum mati, termasuk komunikasi online dan kolaborasi dengan media asing.
Ravina Shamdasani menambahkan bahwa Iran secara sistematis menggunakan hukuman mati untuk menakuti warga dan membungkam perlawanan, terutama terhadap etnik minoritas dan migran.
Saat ini, terdapat 11 tahanan yang menghadapi eksekusi segera, dengan tuduhan pemberontakan bersenjata dan ikut serta dalam aksi protes 2022. PBB terus mendesak Iran mengikuti tren global menghapuskan hukuman mati demi menghormati hak hidup dan martabat manusia.