Iran Izinkan IAEA Awasi Reaktor Nuklir Bushehr
- Iran izinkan proses penggantian bahan bakar di reaktor nuklir Bushehr diawasi IAEA
- Iran dan Eropa bahas ancaman sanksi baru
- Jejak JCPOA dan tantangan inspeksi ulang
Jakarta, IDN Times – Iran akhirnya membuka pintu bagi inspektur dari Badan Energi Atom Internasional (IAEA) untuk kembali mengawasi proses penggantian bahan bakar di reaktor nuklir Bushehr. Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, pada Rabu (27/8/2025) menyebut keputusan itu disetujui oleh Dewan Keamanan Nasional Tertinggi Iran.
Meski begitu, ia menegaskan bahwa belum ada kesepakatan komprehensif yang dirampungkan dengan IAEA dan pembahasan masih terus berlangsung, dilansir dari SCMP.
Araghchi menambahkan bahwa kehadiran para inspektur bukan berarti kerja sama penuh dengan IAEA sudah dipulihkan. Ia menekankan bahwa mandat mereka hanya terbatas pada pengawasan penggantian bahan bakar di Bushehr, karena hal itu harus berada di bawah pengawasan internasional. Ketua parlemen Iran, Mohammad Bagher Ghalibaf, juga memastikan kembalinya inspektur itu dalam sidang parlemen pada hari yang sama.
1. Konflik dengan Israel picu pembekuan kerja sama IAEA
Ketegangan bermula pada Juni 2025 ketika Israel melancarkan serangan mendadak terhadap fasilitas nuklir dan sejumlah pejabat militer senior Iran. Pertempuran yang berlangsung selama 12 hari itu membuat Iran menghentikan kerja sama dengan IAEA, sementara Amerika Serikat (AS) turut menggempur tiga lokasi Iran di penghujung konflik. Parlemen Iran kemudian mengesahkan undang-undang pada Juli 2025 yang secara resmi menangguhkan inspeksi IAEA, dengan alasan badan itu gagal mengecam serangan Israel dan AS.
Direktur Jenderal IAEA, Rafael Grossi, mengonfirmasi bahwa inspektur telah kembali ke Iran pada Selasa (26/8/2025).
“Ketika berbicara tentang Iran, seperti yang Anda tahu, ada banyak fasilitas. Beberapa diserang, beberapa tidak,” katanya kepada Fox News, dikutip dari Al Jazeera.
Grossi menilai kondisi perang sebelumnya membuat inspeksi tidak mungkin dilakukan, hingga akhirnya seluruh inspektur ditarik pada Juli 2025.
2. Iran dan Eropa bahas ancaman sanksi baru
Dilansir dari CNN Internasional, Iran juga menggelar pembicaraan dengan Inggris, Prancis, dan Jerman, kelompok yang dikenal sebagai E3, di Jenewa pada Selasa (26/8/2025). Pertemuan itu ditujukan untuk mencegah kembalinya sanksi PBB yang diatur dalam Perjanjian Nuklir 2015 atau Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA). E3 memperingatkan mereka bisa mengaktifkan mekanisme snapback pada akhir Agustus 2025 jika Iran tidak memenuhi kewajiban perjanjian.
Pertemuan di Jenewa ini menjadi putaran kedua antara diplomat Eropa dan Iran sejak konflik Juni 2025 yang sempat menghentikan negosiasi nuklir dengan AS. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Esmaeil Baghaei, menilai langkah E3 mengancam konsekuensi serius. Israel sendiri membela serangannya dengan dalih mencegah Iran mengembangkan senjata nuklir, meski Teheran bersikeras programnya hanya untuk kebutuhan sipil seperti energi listrik.
3. Jejak JCPOA dan tantangan inspeksi ulang
Kesepakatan JCPOA yang diteken pada 2015 mewajibkan Iran menerima inspeksi rutin IAEA sebagai imbalan pencabutan sanksi Barat tertentu. Namun, kesepakatan itu goyah pada 2018 ketika Presiden AS, Donald Trump, menarik diri dan kembali memberlakukan sanksi ketat. Sebagai balasan, Iran mengurangi kepatuhan dan mempercepat pengayaan uranium.
Langkah Iran mengizinkan inspektur ke Bushehr memicu kritik dari anggota parlemen Kamran Ghazanfari. Ia menilai kebijakan itu melanggar undang-undang Juli 2025 yang sudah menangguhkan kerja sama dengan IAEA.
Dari Washington, Grossi mengakui betapa sulitnya memulai kembali inspeksi.
“Sejak saat itu, kami terus bernegosiasi dengan Iran untuk kembali, ini bukan situasi yang mudah… karena bagi sebagian orang di Iran, kehadiran inspektur internasional merugikan keamanan internasional mereka,” ujarnya.
