PBB Desak Pemulihan Komunikasi Korsel-Korut

Dujarric juga menekankan bahwa dialog dan keterlibatan diplomatik menjadi jalan utama untuk meredakan ketegangan. Menurutnya, pembukaan kembali komunikasi diperlukan, guna menciptakan stabilitas dan mewujudkan perdamaian berkelanjutan di Semenanjung Korea.

Seruan tersebut muncul setelah ledakan ranjau darat pada 21 September di wilayah DMZ. Insiden tersebut melukai 3 tentara Korsel, 2 di antaranya mengalami luka serius. Kejadian ini menambah kekhawatiran terhadap keamanan di kawasan perbatasan yang memisahkan kedua negara.

Hasil penyelidikan gabungan militer Korsel dan Komando PBB (UNC) menyimpulkan bahwa ledakan berasal dari ranjau antipersonel yang diduga sengaja ditanam oleh Pyongyang di sebelah selatan Garis Demarkasi Militer (MDL). Namun, Korut membantah tuduhan tersebut dan menyebut temuan Seoul sebagai rekayasa.

Seoul kemudian mengangkat insiden tersebut ke Dewan Keamanan (DK) PBB dalam sebuah surat tertanggal 22 Oktober. Pihaknya menilai penanaman ranjau tersebut melanggar pernjanjian gencatan senjata. Pemerintah Korsel mendesak Korut untuk meminta maaf, menyingkirkan ranjau tersebut, dan mengambil langkah-langkah untuk mencegah terulangnya kejadian serupa di perbatasan.

Menanggapi hal tersebut, Korut melayangkan surat protes kepada DK PBB. Pyongyang menyebut tuduhan Seoul sebagai upaya menghambat penguatan terhadap pembangunan pertahanan perbatasannya. Korut menegaskan bahwa pembangunan benteng merupakan tindakan pembelaan diri yang sah berdasarkan Piagam PBB dan hukum internasional.

Pihaknya juga menuduh pasukan Korsel melakukan provokasi berbahaya dengan melepaskan tembakan peringatan ke arah personel mereka. Korut menganggap tindakan tersebut melanggar Pasal 2 Ayat 4 Piagam PBB yang melarang ancaman atau penggunaan kekerasan terhadap integritas teritorial negara lain.

"Korut akan menggunakan hak membela diri sebagaimana diatur dalam Pasal 51 Piagam PBB jika Korsel menyerbu wilayah negara kami bahkan satu milimeter pun, atau melakukan provokasi langsung yang membahayakan keselamatan dan nyawa personel kami," Korut memperingatkan dalam suratnya, dilansir Korea Herald.

Kedua negara kini menyampaikan versi yang bertentangan mengenai insiden tersebut melalui jalur diplomatik internasional. Tuduhan itu muncul di tengah penguatan perbatasan oleh Korut dan meningkatnya aktivitas militer di kawasan DMZ. Saling tuduh ini menambah ketegangan di perbatasan kedua negara, yang secara teknis masih berada dalam kondisi gencatan senjata sejak Perang Korea (1950-1953).

Situasi tersebut dikhawatirkan akan memicu babak baru perseteruan militer, termasuk ancaman Korut yang berencana mengaktifkan kembali siaran provokatif melalui pengeras suara ke wilayah selatan. Kedua pihak kini sama-sama memperketat siaga tempur di garis demarkasi.