Korut Kirim Surat ke PBB, Tuding Korsel Rekayasa Insiden Ledakan di DMZ
- Korut mengirim surat protes ke DK PBB, menolak tuduhan Korsel bahwa mereka menanam ranjau di DMZ yang melukai tiga tentara pada 21 September 2026.
- Seoul mendesak Korut meminta maaf dan bertanggung jawab, sementara Pyongyang menuduh Korsel melakukan provokasi tembakan peringatan serta mengancam memakai hak membela diri.
- Saling tuduh berlangsung di tengah penguatan perbatasan dan siaga tempur kedua pihak; Korut juga memanfaatkan forum internasional untuk mempertegas posisi diplomatiknya.
Jakarta, IDN Times - Ketegangan di Semenanjung Korea kembali memanas setelah Korea Utara (Korut) mengirimkan surat protes kepada Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB). Pihaknya mengecam tuduhan Korea Selatan (Korsel) terkait insiden ledakan ranjau darat di Zona Demiliterisasi (DMZ) sebagai tuduhan yang direkayasa untuk mengalihkan kesalahan.
Menurut Kantor Berita Pusat Korea (KCNA), surat yang dilayangkan perwakilan tetap Korut untuk PBB pada 25 Oktober 2026 tersebut merespons langkah Korsel yang sebelumnya mengajukan pengaduan ke DK PBB. Seoul menuntut pertanggungjawaban atas ledakan pada 21 September 2026 yang melukai 3 tentaranya.
Di sisi lain, Korut justru balik menuding militer Korsel melakukan provokasi berbahaya dengan melepaskan tembakan peringatan ke arah personel mereka. Pyongyang juga memperingatkan akan menggunakan hak membela diri jika wilayah atau personelnya terancam. Saling tuduh ini menambah ketegangan di perbatasan kedua negara, yang secara teknis masih berada dalam kondisi gencatan senjata sejak Perang Korea (1950-1953).
1. Konflik surat protes Korsel-Korut di DK PBB
Ilustrasi bendera Korea Utara (kiri) dan bendera Korea Selatan (kanan). (pixabay.com/www_slon_pics) Konfrontasi diplomatik ini bermula ketika Duta Besar Korsel untuk PBB, Cha Ji-hoon, mengirimkan surat resmi setebal dua halaman ke presiden bergilir DK PBB pada 22 Oktober 2026. Seoul menilai penanaman ranjau tersebut melanggar perjanjian gencatan senjata. Pemerintah Korsel mendesak Korut untuk meminta maaf, bertanggung jawab atas insiden itu, serta mengambil langkah konkret untuk mencegah eskalasi lanjutan di perbatasan.
Menanggapi hal tersebut, Korut melayangkan surat sanggahan. Pyongyang menyebut tuduhan Seoul sebagai upaya menghambat penguatan terhadap pembangunan pertahanan perbatasannya. Korut menegaskan bahwa pembangunan benteng merupakan tindakan pembelaan diri yang sah berdasarkan Piagam PBB dan hukum internasional. Korut juga menuduh pasukan Korsel melanggar Pasal 2 Ayat 4 Piagam PBB yang melarang ancaman atau penggunaan kekerasan terhadap integritas teritorial negara lain.
"Korut akan menggunakan hak membela diri sebagaimana diatur dalam Pasal 51 Piagam PBB jika Korsel menyerbu wilayah negara kami bahkan satu milimeter pun atau melakukan provokasi langsung yang membahayakan keselamatan dan nyawa personel kami," Pyongyang memperingatkan dalam suratnya, dilansir Korea Herald pada Senin (26/10/2026).
2. Eskalasi ketegangan di perbatasan kedua Korea
Ilustrasi wilayah perbatasan. (Unsplash.com/Utsman Media) Kedua negara kini menyampaikan versi yang bertentangan mengenai insiden tersebut melalui jalur diplomatik internasional. Tuduhan tersebut muncul di tengah penguatan perbatasan oleh Korut dan meningkatnya aktivitas militer di kawasan DMZ.
Sebelumnya, perwakilan Korut juga sempat melontarkan kecaman pedas dalam sidang Komite Pertama Majelis Umum PBB. Dalam forum tersebut, delegasi Pyongyang mempertanyakan motif di balik tindakan militer Korsel yang dinilai provokatif. Mereka bahkan menantang apakah Seoul berniat mengembangkan persenjataan nuklirnya sendiri atau memfasilitasi penggunaan senjata nuklir Amerika Serikat.
Situasi tersebut dikhawatirkan akan memicu babak baru perseteruan militer, termasuk ancaman Korut yang berencana mengaktifkan kembali siaran provokatif melalui pengeras suara ke wilayah selatan. Kedua pihak kini sama-sama memperketat siaga tempur di garis demarkasi.
3. Strategi geopolitik Korut di balik ketegangan global
Presiden Rusia Vladimir Putin dan Pemimpin Korea Utara (Korut), Kim Jong Un, menjadi tamu kehormatan dan mendampingi Presiden China Xi Jinping dalam parade militer di Lapangan Tiananmen, Beijing, pada 3 September 2025. (x.com/SpoxCHN_MaoNing) Korea JoongAng Daily melaporkan, langkah agresif Korut di forum internasional dinilai bukan sekadar reaksi spontan, melainkan bagian dari kebijakan luar negeri yang digariskan oleh pemimpinnya, Kim Jong Un. Dalam pidatonya di Majelis Rakyat Tertinggi pada Maret lalu, Kim telah menginstruksikan perombakan total pola diplomasi agar lebih responsif terhadap dinamika geopolitik global.
Para analis menilai Korut sengaja memanfaatkan kedekatan strategisnya dengan China dan Rusia, guna meredam tekanan sanksi internasional. Hubungan erat ini memberikan kepercayaan diri bagi Pyongyang untuk memperkuat posisi tawar dalam potensi negosiasi masa depan dengan Washington.
Dengan menjaga jarak dari tekanan pihak luar dan menggalang aliansi kuat, rezim Kim Jong Un berupaya mengamankan posisi sebagai kekuatan nuklir mandiri. Hal ini sekaligus menyulitkan upaya damai yang dimediasi oleh komunitas internasional di kawasan Asia Timur.
